oleh

Pemerintah Daerah segera belanja kebutuhan prioritas pencegahan dan penanganan Covid-19

-News-651 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota setelah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 maka segera melakukan belanja kebutuhan prioritas di Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak perlu ragu karena tindakannya sudah berpayung hukum, yakni Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD untuk Menangani Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli dan Perekonomian Nasional, tertanggal 9 April 2020.

Demikian hal ini disampaikan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek kepada media ini, Jumat (17/4/2020).

Ola Hurek mengatakan, kebutuhan prioritas di NTT yang perlu segera dibelanjakan, antara lain: (1) Belanja alat pelindung diri (APD), Alat Rapid test, dan lain-lain. (2) Menyiapkan bangunan fisik untuk karantina dan isolasi. (3) Belanja logistik untuk keperluan karantina, isolasi, dan lain-lain.

“Agar semakin efektif, maka koordinasi cepat antara provinsi dan kabupaten/kota wajib dijalankan agar terbangun sinergi tindakan pemerintah dalam menangani kedaruratan di NTT ini,” kata Ola Hurek.

Dalam hal darurat seperti ini, kata Ola Hurek, wajib bekerja sinergi antar semua level pemerintah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar koordinasi antar pemerintah provinsi dan 22 kabupaten/kota di NTT lebih ditingkatkan agar terjalin kesamaan gerakan mengatasi masalah ini.

Menurut Urbanus Ola Hurek, tindakan prioritas lainnya yang tak kalah penting adalah melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat agar tidak panik dan takut melainkan bersama- bergotong royong untuk saling menguatkan dalam menghadapi penularan Covid-19.

“Aktivitas ini pun dianggarkan dan dibelanjakan secepatnya. Belanja-belanja prioritas ini segera dilakukan. Jangan mengambil tindakan setelah ditemukan kasus,” tandasnya.

Ia menekankan bahwa pada prinsipnya jika anggaran sudah dialokasikan maka segera ditindaklajuti konkrit melalui belanja prioritas untuk kebutuhan tindakan kedaruratan. “Yang sangat dibutuhkan dalam hal kedaruratan ini adalah tindakan pemerintah bukan wacana pemerintah tanpa aksi nyata,” tegas Ola Hurek.

Sedangkan alokasi untuk pengaman sosial untuk rakyat dan insentif bagi tenaga kesehatan dan dunia usaha, menurutnya, dapat dibahas dan dibelanjakan menyusul.

Diketahui, pemerintah provinsi NTT telah merealokasi APBD tahun 2020 sebesar Rp 286 miliar lebih untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid-19. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan