oleh

Pemerintah Kelola Kawasan Besipae untuk Rakyat

-News-517 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera memaksimalkan semua aset termasuk kawasan Besipae yang lama ditelantarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT, Gabriel Kesuma Beri Binna dalam rapat Komisi dengan mitra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi NTT, Jumat (15/5/2020) pagi.

Beri Binna menegaskan bahwa, “Kelalaian memanfaatkan dan penelantaran aset sebagai akar masalah terjadinya okupasi lahan dan berbagai permasalahan ikutan seperti yang terjadi di Besipae.”

Menurut Beri Binna, selama ini terkesan pemerintah menelantarkan aset sehingga ada oknum menyerobot dan memanfaatkan secara bebas tanpa ada pengawasan dan itu terjadi selama belasan tahun, hal ini tidak boleh terjadi lagi karena sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Dia meminta kepada Gubernur NTT, melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT,  Zet Sony Libing agar pemerintah segera berkoordinasi antar dinas teknis terkait seperti Peternakan, Pertanian, Kehutanan untuk segera memanfaatkan aset itu agar menjadi lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pembangunan.

Gabriel Beri Binna juga mengapresiasi sikap Gubernur NTT, yang menolak mempolisikan ibu-ibu yang melakukan aksi di Besipae pada 12 Mei 2020, dan mengambil langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah itu.

“Kita mengapresiasi sikap pak Gubernur yang tidak setuju dengan melaporkan masyarakat ke penegak hukum, dan menempuh langkah persuasif,” kata Beri Binna.

Sedangkan, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yonas Salean menegaskan bahwa secara bukti hukum kawasan Besipae sah milik pemerintah ada sertifikat hak pakai, sehingga pemerintah harus mulai melakukan kegiatan pembangunan di lokasi tersebut.

“Kalau bisa perubahan APBD ini kita alokasikan dan Pemerintah sudah bisa mulai eksen disana,” tutur Yonas Salean.

Yonas Salean juga menyarankan agar pemerintah memberikan sosialisasi tentang asas manfaat ekonomi dan sosial yang akan diperoleh masyarakat jika program dilaksanakaan.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliana Nomleni, menekankan bahwa pendekatan sosiologis diutamakan untuk menyelesaikan masalah dengan advokasi yang baik agar perempuan tidak dikorbankan.

Pemerintah tidak saja menegakan aturan tapi juga mengayomi, sehingga masyarakat merasakan pemerintah hadir sebagai orang tua yang memberikan perlindungan.

Emi Nomleni juga memberikan apresiasi atas sikap bijak Gubernur NTT yang tidak mempolisikan ibu-ibu yang melakukan aksi yang tidak biasanya sesuai budaya orang Timor.

“Karena, jika pemerintah mempolisikan ibu-ibu maka kami sebagai perempuan akan berdiri dan bersikap lain karena itu hal yang sangat berbeda,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT, Zet Sony Libing membeberkan kronologis bahwa sejak 12 Pebruari 2020 pemerintah provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penertiban lokasi pembangunan instalasi Besipae.

Pemerintah melakukan sosialisasi dan identifikasi jumlah kepala keluarga dan lokasi relokasi, dan penertiban lokasi istalasi ternak terpadu Besipae. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan