oleh

Pemerintah Provinsi NTT Menerima Dua Ranperda Inisiatif DPRD

-News-410 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT tahun 2020-2040 dan Ranperda Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam penyampaian pendapat Gubernur NTT terhadap kedua Ranperda pada Sidang Paripurna DPRD NTT, Senin (3/8/2020) pagi.

“Dalam manajemen perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah organisasi dalam pencapaian tujuan,” ujar Nae soi.

Perencanaan, kata Nae Soi, merupakan proses penting dari fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi manajerial lain yaitu pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Nae Soi menjelaskan bahwa rencana pembangunan industri provinsi NTT tahun 2020-2040 merupakan penjabaran lebih detail dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) provinsi NTT dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi NTT, khususnya terkait rencana pembangunan industri di provinsi NTT dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

“Rencana pembangunan industri provinsi NTT menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota dan rencana strategis perangkatv daerah bidang industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di provimsi NTT,” kata Nae Soi.

Selain sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota di provinsi NTT, lanjut Nae Soi, rencana pembangunan industri provinsi NTT juga sebagai pedoman bagi DPRD provinsi NTT dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu, Pemerintah mendukung pengajuan Ranperda rencana pembangunan industri provinsi NTT tahun 2020-2040 dan Ranperda Retribusi Izin Usaha Perikanan oleh Dewan yang terhormat.

Secara umum dari aspek materi muatan dan aspek legal drafting, Pemerintah sepakat untuk kedua Ranperda tersebut.

Namun, untuk Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan pada aspek materi muatan yang berkaitan ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XX Pasal 27 dan BAB XXI Pasal 28 Ranperda, disarankan perumusan normanya mempedomani Pasal 173 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan terkait lampiran Ranperda Retribusi Izin Usaha Perikanan tentang Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan, pengelompokan substansinya dimasukan dalam batang tubuh Ranperda.

Pengamat Ekonomi Setyo Budiantoro, menyarankan agar industri yang akan dibangun di provinsi NTT mesti dijaga agar jangan conflicting (bertentangan atau bertabrakan) dengan pariwisata.

“Kalau bisa, mengembangkan apa yang ada dengan mendukung wisata dari industri kerajinan, makanan, dan lain-lain,” saran alumnus Ekonomi Universitas Indonesia, belum lama ini, dalam diskusi terkait Ranperda rencana pembangunan industri provinsi NTT tahun 2020-2040. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan