oleh

Pemprov NTT Bakal Pinjam Dana PEN 1,5 Triliun Bangun Infrastruktur dan Investasi

-News-605 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana melakukan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana jalan provinsi dan pemulihan ekonomi daerah yang terdampak Covid-19.

Demikian hal ini dituangkan dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2021.

Pinjaman Daerah senilai Rp1,5 triliun merupakan komponen pembiayaan yang bersumber dari dana PEN dengan suku bunga nol persen dan jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun.

Rencana pinjaman akan diarahkan untuk menunjang kebijakan pemerintah provinsi di lima bidang urusan, yaitu:

Pertama, pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan pembangunan jaringan irigasi dan air bersih sebesar Rp1.008.223.760.000.

Kedua, pengembangan budidaya ikan kerapu, kakap dan kakap putih sebesar Rp156.776.240.000.

Ketiga, pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan serta pengembangan penangkaran benih tanaman pangan sebesar Rp100.000.000.000.

Keempat, pembangunan peternakan sapi Wagyo, sapi Bali, kambing lokal, babi, ayam KUB serta pembangunan pabrik pakan ternak sebesar Rp100.000.000.000.

Kelima, pengembangan perhutanan sosial sebesar Rp135.000.000.000.

“Rencana pemanfaatan pinjaman PEN Daerah tersebut bersifat investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk membayar kembali pokok pinjaman,” demikian ditegaskan dalam dokumen Nota Keuangan yang diteken Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Hal ini sejalan dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005.

Sesuai ketentuan peraturan menteri keuangan nomor 105/PM.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah, pinjaman PEN Daerah dapat diberikan  kepada pemerintah daerah.

Pakar Ekonomi dari Universitas Kristen Atha Wacana Kupang, Fritz O Fanggidae menegaskan bahwa kebijakan pemerintah provinsi melakukan pinjaman daerah sudah tepat untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Namun, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan regulasi yang ada, agar bisa berhasil guna dan tidak bermasalah dikemudian hari.

“Efektivitas dan efisiensi baru diketahui setelah proyek investasi dikerjakan, tapi dari segi kebijakan tepat dan ikuti regulasi yang ada,” katanya menjawab media ini, Sabtu (31/10/2020) pagi via WhatsApp. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan