oleh

Pemprov NTT Segera Hentikan Perampasan Tanah Masyarakat Adat Pubabu

-News-1.241 views

RADARNTT, Larantuka – Aliansi Pemuda Progresif (APP) Flores Timur, yang tergabung dari beberapa organisasi seperti, API KARTINI, PEMBARU INDONESIA Cabang Flotim, GIMIT, Dan LMND Eksekutif Larantuka, mengecam dan mengutuk tindakan represif dan intimidasi oleh Pemerintah Provinsi NTT terhadap warga Pubabu, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kepada media ini, Sabtu (8/8/2020), Mekoz Chelen dari organisasi PEMBARU INDONESIA Cabang Flores Timur yang mewakili APP menyampaikan pernyataan sikapnya untuk mendukung perjuangan masyarakat adat Pubabu, Besipae dalam mempertahankan tanah adatnya.

“Hentikan perampasan hutan Pubabu, lawan segala bentuk Intimidasi terhadap masyarakat Pubabu, lawan segala bentuk penggusuran dan lawan monopoli tanah rakyat,“ ucapnya.

Menurut Mekoz, klaim status dan kepemilikan lahan serta penggusuran yang dilakukan Pemda NTT menambah derita kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 dan cuaca yang tidak menentu, sebab masyarakat menggantungkan hidupnya dari Hutan Adat Pubabu.

Dijelaskan Mekoz, sikap Pemda NTT dalam konflik Pubabu, adalah sikap yang anti terhadap petani dan anti rakyat. “Ini juga merupakan bentuk nyata arogansi Pemerintah memonopoli tanah milik masyarakat, apalagi dengan berkantor di lokasi konflik pada tanggal 3–13 Agustus,” tuturnya.

Karena itu, dikatakan Mekoz bahwa sikap dan tuntutan APP adalah menolak penggusuran serta perampasan Tanah masyarakat adat Pubabu oleh Pemprov NTT.

Berikut mendesak pencabutan Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953 dan memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat atas hutan adat Pubabu, serta mengembalikan tanah/lahan suku dan tanah pribadi yang ada dalam sertifikat Hak Pakai tanpa syarat apapun.

APP juga mendesak Pemprov untuk menghentikan bentuk monopoli Tanah, Intimidasi serta pendataan, penertiban dan upaya relokasi oleh Pemerintah provinsi terhadap masyarakat dalam kawasan Hutan Pubabu.

APP juga meminta Pemprov NTT untuk menjalankan Reforma Agraria sejati serta fokus menjalankan konsep industrialisasi nasional.

Sebelumnya, Pemprov NTT melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Zeth Soni Libing menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan pendekatan secara persuasif dalam menertibkan aset tanah di kawasan Instalasi Besipae. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan