oleh

Pemprov NTT Tidak Menempuh Jalur Hukum atas Kejadian Besipae

-News-1.148 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) tidak menempuh jalur hukum atas peristiwa yang terjadi di Besipae, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan baru-baru ini. Dimana sejumlah warga bersikap kurang etis di depan umum saat Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mendatangi lokasi itu yang direkam kemudian disebarluaskan di media sosial.

Peristiwa tersebut perlu dilihat secara lebih jernih dan utuh, apa sebab-akibat dan aktor sehingga perlu melakukan kajian yang mendalam dari semua aspek baik hukum, sosial budaya maupun ekonomi, demikian tegas Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alex Lumba menjawab media ini, Kamis (14/5/2020).

“Pemerintah sedang melakukan kajian mendalam dari aspek hukum, sosial budaya maupun ekonomi,” kata Alex Lumba.

Untuk itu, pemerintah juga bisa menempuh langkah litigasi dan non litigasi. Dan sesuai arahan Gubernur agar pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam menyelesaikan masalah di Besipae agar masyarakat tidak dikorbankan.

“Namun, jika ditemukan ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut maka perlu pendekatan hukum, agar ada penegakan hukum dan pembelajaran hukum bagi masyarakat,” tegasnya.

Demikian hal yang sama juga disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zeth Sony Libing, penanganan masalah Besipae terkhusus peristiwa yang terjadi tanggal 12 Mei 2020 itu masih dalam pertimbangan dan kajian serius pemerintah untuk mengambil sikap yang tepat.

“Dalam pertimbangan. Sedang dikaji dari aspek hukum dan sosiologis,” kata Zeth Sony Libing.

Sehingga untuk saat ini, kata Sony Libing, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam untuk penyelesaian masalah secara komprehensif. “Kita tidak bisa melihat terpisah-pisah karena disana (Besipae) ada pertentangan kepemilikan dan penguasaan aset pemerintah,” tegasnya singkat.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, mengapresiasi sikap Gubernur yang bersikap tidak mengedepankan langkah hukum, dengan melaporkan warganya, tapi mendorong pendekatan persuasif.

“Karena itu, kita meminta Pemprov, instansi terkait untuk serius menyelesaikan persoalan ini dengan melihat dan mengkajinya secara komprehensif. Prinsipnya, masyarakat tidak dikorbankan. Segala hak-hak mereka diperhatikan secara baik,” tegas Alex Ofong. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan