oleh

Pendekatan Sentralistik Penanggulangan Covid-19

-News-209 views

RADARNTT, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Za mengatakan, pendekatan sentralistik dalam penanggulangan Covid-19 tampaknya berjalan dengan baik di beberapa negara seperti Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan.

“Indonesia dan banyak negara masih berusaha untuk lebih memahami penyakit baru ini, dan kami berusaha memastikan bahwa penanggulangan Covid-19 adalah berbasis ilmiah dan berbasis bukti,” tegas Safrizal dalam acara Pembelajaran Penanganan COVID-19 provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/9/2020) yang didukung oleh SIAP SIAGA, program kemitraan pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Penanggulangan Resiko Bencana.

“Terdapat pola menarik dimana pendekatan sentralistik tampaknya bekerja dengan baik, seperti yang terjadi di Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura di mana negara-negara ini berhasil mengontrol dan menurunkan angka penularannya,” lanjutnya.

Safrizal menambahkan, yang menarik adalah penanggulangan Covid-19 di negara-negara dengan pendekatan desentralisasi seperti Brazil dan Amerika Serikat tampak di luar kendali.

Lebih lanjut Safrizal menjelaskan bahwa, di Indonesia pemerintah berusaha menggabungkan kedua pendekatan tersebut, sentralisasi dan desentralisasi, dimana pemerintah daerah memimpin upaya mitigasi, dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait di Jakarta seperti BNPB, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, pemerintah pusat terus memberikan berbagai dukungan, dan telah menetapkan berbagai pedoman strategis penanggulangan Covid-19.

Safrizal mengatakan, pemerintah pusat telah mengembangkan dua indikator kunci yaitu komitmen dan kapasitas (pemerintah daerah), yang terdiri dari empat kuadran: (1) komitmen kuat, kapasitas kuat, (2) komitmen kuat, kapasitas rendah, (3) kapasitas kuat, komitmen rendah, dan (4) kapasitas rendah, komitmen rendah.

“Bali dan DKI Jakarta masuk dalam kuadran 1: pemerintah daerah dengan komitmen dan kapasitas yang kuat, karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan anggaran. Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kuadran kedua pemerintah daerah dengan komitmen yang kuat, tetapi kapasitas yang rendah–terlihat dari kapasitas penelusuran dan pengetesan Covid-19 yang rendah,” jelas Safrizal.

Safrizal mengatakan bahwa apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah, harus memiliki keterkaitan dan koordinasi yang baik dengan lembaga/organisasi masyarakat sipil.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pujiono Center, Dr. Puji Pujiono mengatakan, dampak Covid-19 yang masif sekali lagi menunjukkan peran penting organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan bencana.

“Terutama untuk menjembatani kesenjangan sosialisasi dan pengarusutamaan bantuan pemerintah, agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau penerima manfaat yang tepat,” kata Pujiono. “Lebih dari itu, peran organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah, menjembatani pemerintah dan masyarakat, dan memastikan bahwa informasi penting Covid-19 dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh publik,” tegasnya.

Menurut Pujiono, pemerintah harus serius merangkul organisasi masyarakat sipil sebagai opsi alternatif, yang dukungannya sangat penting untuk perlindungan hak asasi manusia dan penyebarluasan bantuan dasar dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19.

“Organisasi masyarakat sipil memiliki jaringan regional, nasional dan bahkan internasional yang luas. SEJAJAR, misalnya, memiliki 25 jaringan aktif di tingkat nasional, dan lebih dari 600 mitra organisasi masyarakat sipil di tingkat sub-nasional,” jelas Pujiono.

Dengan kelebihan ini, salah satunya, dalam hal penanggulangan Covid-19, katanya, organisasi masyarakat sipil dapat membantu pemerintah meng-update database penerima bantuan pemerintah yang belum diperbarui sejak tahun 2014.

“Ini untuk memastikan dana pemerintah sebesar Rp 104 triliun dan berbagai kebutuhan pokok yang digelontorkan sebagai upaya bantuan Covid-19 diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tandas Pujiono.

Untuk diketahui, Program SIAP SIAGA didanai oleh oleh Pemerintah Australia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT), dan dilaksanakan oleh Palladium. Program lima tahun (2019-2024) ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Indonesia mengelola resiko bencana serta meningkatkan kemampuan dalam mencegah, bersiap, menaggulangi serta pulih dari berbagai resiko bencana.

Mitra utama SIAP SIAGA adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun juga bekerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan BAPPENAS. Di tingkat daerah, program ini mendukung pemerintah provinsi di Nusa Tenggara Timur, Bali dan Jawa Timur. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan