oleh

Pengelolaan Limbah B3 Covid-19 Harus Sesuai Standar

-News-507 views

RADARNTT, Kupang – Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengelolaan limbah Infeksius, Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) dari fasilitas pelayanan kesehatan dampak Covid-19 di NTT yang harus ditangani sesuai surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Advokasi WALHI NTT, Umbu Tamu Ridi, kepada radarntt.co belum lama ini di Kupang.

“Penularan Covid-19 tidak hanya terjadi dari aktivitas manusia yang berkontak langsung dengan penderita, ada banyak media penyebaran yang tidak begitu ketat diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum,” ujar Umbu Tamu Ridi.

Menurut dia, barang bekas atau benda lain yang digunakan oleh penderita juga dapat menjadi media yang menularkan virus ke masyarakat secara umum.

“Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksiksius, Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga dari penangangan Corona Virus Disease (Covid- 19) adalah sebuah keputusan yang harus dilakukan di setiap daerah, terutama setiap rumah sakit rujukan penderita Covid-19,” tegas Umbu Tamu Ridi.

Berikut ini adalah bagian dari edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan pengelolaan Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut:

  1. Melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan
  2. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan Limbah B3, Fasilitas insenerator dengan suhu pembakaran minimal 800 derajat Celcius dan Autoclave yang dilengkapi dengan pencacah (shredder)
  3. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3

Sedangkan limbah infeksius yang berasal dari ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang berasal dari rumah tangga dengan langkah pengelolaan sebagai berikut:

  1. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD (Alat Pelindung Diri) antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri
  2. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup
  3. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3
  4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat seperti masker dan Alat Pelindung Diri lainnya
  5. Petugas dinas yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup wajib mengamankan setiap sumber limbah untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan.

Umbu Tamu Ridi menegaskan, ketentuan dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah pembelajaran dari rangkaian pendemik covid-19 dari berbagai tempat, sehingga Pemerintah Provinsi NTT harus secara ketat melakukan pengelolaan limbah di setiap rumah sakit rujukan maupun yang bukan rujukan. Begitu juga Satgas Covid-19 di semua kabupaten/kota dan kecamatan di NTT harus mengevaluasi penanganan sampah-sampah rumah tangga dan bekas alat pelindung diri agar tidak dibuang di sembarangan tempat.

“Hingga saat ini di NTT baru memiliki dua rumah sakit yang punya izin pengelolaan limbah B3 yaitu RS Sint Carolus Borromeus dan RS Mgr Gabriel Manek, dan tidak ada perusahaan jasa pengelola limbah B3 medis yang beroperasi di NTT,” tutur Umbu Tamu Ridi.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan pengelolaan limbah bagi rumah sakit rujukan yang belum memiliki standar pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan secara ketat sesuai standar yang termuat dalam surat edaran, serta wajib melaporkan proses dan jumlah pengolahan limbah pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sampai berita ini diturunkan pihak RS Sint Carolus Borromeus dan RS Mgr Gabriel Manek belum bisa dihubungi terkait berapa jumlah limbah B3 dari penanganan pasien Covid-19 yang sudah masuk ke laboratorium untuk diolah. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan