oleh

Perlu Pendalaman Materi RUU HIP secara Komprehensif

-News-277 views

RADARNTT, Jakarta – Partai NasDem sejak awal menegaskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan perlu pendalaman materi secara komprehensif. Mengingat RUU HIP terkait hukum dasar-Ideologi negara; falsafah dan ideologi negara jangan sampai diturunkan ke tingkat undang-undang

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Johnny G Plate, Selasa (30/6/2020) pagi via seluler.

“NasDem sejalan dengan Presiden menunda pembahasan dan melakukan pendalaman materi secara lebih komprehensif terlebih dahulu, mengingat RUU HIP terkait hukum dasar – Ideologi negara; falsafah dan ideologi negara jangan sampai diturunkan ke tingkat undang-undang,” tegas Johnny Plate.

Johnny Plate menegaskan, bahwa jika ingin membumikan Pancasila dalam kehidupan keseharian masyarakat, tentu bisa saja diatur dalam undang-undang yang lebih teknis, namun dengan judul yang tepat dan melalui kajian yang harus dilakukan secara mendalam.

“Pancasila sebagaimana yang ditetapkan dalam Preambule UUD 1945 sebagai ideologi negara sekaligus hukum dasar yang final karenanya juga jangan sampai dibuka ruang rumusan lain yang bisa multi tafsir yang berdampak pada diskursus politik yang panjang dan melelahkan dan berpotensi mencabik-cabik bangsa,” tandas Politisi asal Flores-NTT.

Dilansir Kompas.com, dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancanangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi.

Bahkan, pada Rabu (24/6/2020), ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Lantas, apa isi RUU HIP sehingga menuai polemik dan kritikan dari berbagai pihak itu?

Apa yang jadi polemik?

Trisila dan Ekasila

Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP.

Kedua konsep tersebut termaktub dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi:

(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

(2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Sebab, Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Urutannya pun tak boleh diubah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertanyakan tak adanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 dalam RUU HIP itu.

Menurut Mahfud, TAP MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme/marxisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-perundangan yang mengikat.

Oleh sebab itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR.

Sikap serupa juga disampaikan oleh NU, Muhammadiyah, dan sejumlah fraksi partai. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan