oleh

Perubahan RPJMD sebagai Keniscayaan

-News-349 views

RADARNTT, Kupang – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Alexander Take Ofong menegaskan bahwa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2018-2023 adalah suatu keharusan, mengingat terjadi perubahan lingkungan strategis di tingkat global, nasional dan lokal yang disebabkan pandemi Covid-19.

Untuk itu, kata dia, langkah cepat Gubernur dan Jajaran Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023, patut diapresiasi.

“Fraksi Partai NasDem mengapresiasi langkah cepat pemerintah melakukan perubahan RPJMD provinsi NTT tahun 2018-2023 untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini dan perubahan yang terjadi drastis akibat pandemi Covid-19,” kata Alexander Take Ofong belum lama ini di Gedung DPRD Provinsi NTT.

Menurut dia, perubahan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 berbasiskan paling kurang tiga alasan:

Pertama, pandemi Covid-19 yang merupakan Bencana Global, yang berdampak luas baik bagi ketahanan kesehatan maupun ketahanan sosial dan ekonomi Bangsa dan Warga Bangsa;

Kedua, bagian dari dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;

Ketiga, perubahan kebijakan tata kelola keuangan daerah melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperintahkan efektif berlaku pada Tahun Anggaran 2021, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, sebagaimana diusulkan untuk diproses, maka dengan berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang antara lain mengatur tentang hal ini.

Fraksi Partai NasDem memberikan pandangan, “Bahwa karena Perubahan RPJMD ini sudah melalui beberapa tahap, termasuk Kajian dan Pembahasan bersama Pansus DPRD serta menerima input dari Konsultasi dengan Kemendagri dan Musrembang dengan Kabupaten/Kota se-NTT, maka diharapkan Rancangan Akhir ini, dalam pembahasan selanjutnya dan perumusan akhir, disesuaikan dengan Rekomendasi Pansus DPRD serta input dari Pusat dan Daerah; sehingga kendati pun RPJMD pada hakikatnya adalah perwujudan Visi dan Misi Gubernur dalam Rencana Kebijakan dan Pembangunan Dareah, namun sudah terintegrasi dengan pandangan politis DPRD serta sinergi dengan kebijakan pusat dan konteks daerah.”

Demikian ditegaskan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT terhadap Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi NTT, menyadari dan memahami sepenuhnya latar belakang atau alasan dilakukan perubahan RPJMD NTT tahun 2018-2023 ini. Karena, terdapat beberapa regulasi dan perubahan regulasi yang menyebabkan pemerintah harus melakukan perubahan RPJMD.

Selain itu, Fraksi PAN juga menyadari bahwa, penyebaran Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak social, politik, dan ekonomi, yang mengakibatkan target-target pembangunan yang ditetapkan sebelunya perlu ditinjau kembali.

“Permasalahan pokok yang hendaknya tetap menjadi pusat perhatian kita adalah bagaimana mengawal pembangunan di NTT agar tetap berjalan dalam koridor perencanaan yang tepat dan terukur,” demikian ditegaskan dalam pandangan umum Fraksi PAN.

Fraksi PAN juga berpendapat bahwa, target-target pembanguan sebagaimana tampak pada indikator Makro Pembangunan, Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, betapapun telah ditetapkan melalui berbagai asumsi dan pertimbangan, tetap harus menjadi perhatian bersama.

“Hal ini disebabkan karena, dasar-dasar strategik perencanaan pembangunan seperti Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan tidak mengalami Perubahan, sebagaimana penjelasan pemerintah, perubahan terjadi komponen operasioanl perencanaan pembangunan seperti strategi, program dan indikator kenerja program,” tulis Fraksi PAN.

Perubahan pada aras komponen operasional tersebut perlu diselaraskan dengan komponen strategik yang tidak berubah, sehingga keterpaduan berbagai komponen strategik dan operasional dalam dokumen perubahan RPJMD ini tetap terjaga,

Dalam dokumen pandangan umum Fraksi PAN DPRD Provinsi NTT disampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

Pertama, secara prinsip permasalahan setiap urusan pemerintah tidak berubah, hanya dilakukan penambahan akibat Covid-19 hal yang sama terjadi pula pada rumusan isu strategis secara prinsip tidak berubah, bahwa rumusan permasalahan tersebut adalah rumusan permasalahan ketika RPJMD ini disusun. Setelah RPJMD ini dilaksanakan selama dua tahun, hasil yang diperolah setidaknya telah berubah konstruksi permasalahn untuk 3 tahun kedepan. Karena itu, Fraksi PAN menyarankan agar rumusan setiap urusan pemerintahan difokuskan menjadi isu-isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam 3 tahun kedepan.

Kedua, terhadap 12 indikator makro pembangunan daerah yang digunakan beserta target pencapainya, secara prinsip Fraksi memahami dan menyetujuinya. Target yang ditetapkan cukup optimis, misalnya untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2021-2023 sebesar 6,7-7,3 persen adalah angka pertumbuhan ekonomi yang belum pernah di capai NTT sejak provinsi ini berdiri, akan tetapi dalam persepektif semangat untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu Fraksi mencatat bahwa, 12 indikator makro tersebut baru menggambarkan pencapaian MISI Pembangunan Daerah karena itu Fraksi menyarankan untuk menambah satu indikator yaitu indeks Reformasi Birokrasi, sebagai representasi dari perwujudan Misi Pembangunan Daerah

Ketiga, Fraksi PAN menyarankan agar strategi pembangunan dan penjabarannya perlu diperhatiakan konsistensinya dengan sasaran pembangunan. Dan berharap Pemerintah menelaah lebih lanjut terkait dengan strategi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan sehingga dalam rancangan akhir, strategi yang ditetapkan benar-benar strategi yang memudahkan pemerintah mengimplementasi berbagai program pembangunan guna mencapai sasaran dan tujuan dari setiap misi pembangunan.

Keempat, Fraksi PAN perlu meminta perhatian serius pemerintah berkaitan dengan penetapan indikator kinerja program. Masih terdapat sejumlah program yang indikator kinerjanya sudah tepat sasaran, tetapi rumusannya belum tepat, dan indikator kinerja program yang tepat sasaran dan rumusannya. Terhadap indikator kinerja program tersebut, Fraksi PAN menyarankan agar dilakukan perbaikan atau penyusaian sehingga mengarah pada hasil berupa outcome.

Kelima, menurut Fraksi PAN ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dan penyusaian secara kreatif agar tidak menjadi penghambat, yaitu: 1). Kodefikasi nomenklatur program sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menyandang cacat bawaan berupa penyeragaman secara nasional, sehingga tidak akomodatif terhadap permasalahan pembangunan di daerah.

Akibatnya nomenklatur program untuk setiap urusan pemerintahan tidak sepenuhnya tepat dalam mencapai sasaran pembangunan. Terhadap masalah ini Fraksi PAN menyarankan agar pada program yang tidak sepenuhnya tepat, ditambahkan indikator kinerja yang hasil outcome memberi kontribusi pada pencapaian sasaran.

Hal ini dipandang sebagai tindakan penyesuian secara kreatif terhadap keterbatasan nomenklatur program pembangunan daearah hasil kodefikasi. Fraksi berharap pemerintah melakukan penyesuian lebih lanjut terhadap program-program pembangunan yang tidak sepenuhnya tepat pada sasaran pembangunan yang menjadi payungnya.

2). Terkait dengan perumpunan atau penempatan urusan pemerintahan ke dalam sasaran dan tujuan pembangunan pada misi pembangunan tertentu belum optimal karena indicator kinerja yang dihasilkan dari program pada urusan pemerintah tertentu tidak optimal memberi kontribusi pada pencapaian sasaran.

Keenam, Fraksi PAN mengaharapkan agar perubahan RPJMD memberikan sinergi baru memastikan kerjasama internal, hubungan kerjasama secara horizontal dan vertikal yang harmonis dan produktif untuk mengahsilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Ketujuh, Sehubungan dengan perubahan RPJMD 2018-2023 Fraksi PAN mengharapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah segera menyesuaikan Rencana Startegis OPD dan Rencana Kerja OPD.

Dengan demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional, DPRD Provinsi NTT menyatakan MENERIMA  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenagh Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk dibahas lebih lanjut. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan