oleh

PMKRI Kupang Kecam Tindakan Represif di Pubabu-Besipae

-News-283 views

RADARNTT, Kupang – Persoalan konflik lahan di Pubabu, Besipae kembali memanas pada 14 Oktober 2020 tepatnya pukul 11:48 Wita. Rombongan Masyarakat dari luar, POL PP, TNI, POLRI serta orang-orang bertato (masyarakat menduga itu sekelompok Preman).

Rombongan tersebut datang ke lokasi konflik Pubabu-Besipae, tujuan rombongan tersebut yang terdiri dari aparat, warga luar dan preman disinyalir ingin melakukan penghijauan dengan menanam tanaman lamtoro di lahan yg bermasalah tersebut.

Kelompok rombongan ini kemudian mendapat penolakan dari warga Pubabu-Besipae. Hal ini dikarenakan masalah hutan (lahan) Pubabu-Besipae belum mendapatkan titik temu atau belum selesai, alasan lain adalah situasi Corona, apalagi rombongan aparat keamanan, preman dan warga dari luar tersebut mencapai 200-an orang.

Pukul 13.00 Wita terjadi keributan antara masyarakat dan aparat, tindakan represif lagi-lagi di pertontonkan oleh orang-orang suruhan Pemprov NTT terhadap anak-anak dan perempuan di Pubabu-Besipae.

Menyikapi persoalan itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GerMas) PMKRI Cabang Kupang, Hendrikus F. Sola Suri, menilai tindakan Pemprov NTT itu sangat tidak terpuji karena dalam situasi seperti ini kita lagi di guncangkan dengan situasi yang semakin hari kompleksitas masalahnya semakin besar di NTT.

Disamping itu juga, lanjutnya, ada permasalahan lain yang sedang memanas yakni mengenai permasalahan omnibus law.

“Kita lihat bahwa perilaku para rombongan tersebut, adalah perilaku biadab yang tidak patut untuk dicontoh,” ujarnya.

Hendrikus mempertanyakan, bagaimana bisa aparat yang dibiayai oleh pemerintah melalui pajak yang berasal dari masyarakat, harus mengangkangi lalu mengkhianati rakyat sendiri, semestinya harus dilakukan dengan cara-cara yang etis.

“Saya melihat isi video itu sangat sangat memalukan. Yang mana seorang perangkat dari pemerintahan setelah melakukan hal-hal keji pada masyarakat masih sempat untuk menari-nari di hadapan masyarakat, kira-kira hal apa yang ingin ditunjukkan,” Tandasnya.

Orang-orang yang teridentifikasi bertindak semena-mena di dalam video tersebut, tambahnya, telah mencoreng hak asasi manusia dan harus dapat mempertanggungjawabkan perilaku-perilaku yang tak manusiawi itu di hadapan hukum.

Sementara, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Alfred Saunoah, ketika ditemui di Margasiswa 63 menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT terhadap masyarakat Pubabu-Besipae adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab.

“Semestinya Pemprov melakukan suatu pendekatan tanpa ada bentrok fisik, seperti yang kita lihat dalam video. Itu adalah bentuk tindakan kriminalisasi masyarakat, ini juga merupakan suatu tindakan yang mencoreng harkat dan martabat manusia,” ungkap Alfred.

Oleh karena itu, dirinya mengutuk dan mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum suruhan Pemprov NTT untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi masyarakat Pubabu-Besipae tersebut.

“Kami PMKRI Cabang Kupang meminta kepada pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk memeriksa orang-orang yang melakukan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat, seperti apa yang termuat dalam video yang beredar,” tegasnya

PMKRI juga mengingatkan pemerintah agar jangan hanya mengancam akan “lipat” pendemo yang anarkis dan merusak fasilitas umum tapi juga harus berani “lipat” oknum yang tidak berperikemanusiaan terhadap sesamanya seperti yang terjadi di Pubabu-Besipae. (DN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan