oleh

Protokol Pengendalian Resiko Perhubungan Laut harus segera diterbitkan

-Nasional, News-1.111 views

RADARNTT, Jakarta – Mantan Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Antonius Doni Dihen menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan penanganan keadaan darurat karena wabah Covid-19 tampaknya belum cukup antisipatif dalam menangani semua persoalan lapangan.

Akhirnya, lanjut Anton Doni, improvisasi di lapangan dilakukan oleh otoritas terkait. Sebagian improvisasi itu berujung pada ketepatan langkah dan kepuasan masyatakat, dan sebagian lainnya menghadirkan resiko dan berujung pada ketidakpuasan warga masyarakat.

“Penghindaran kebijakan lockdown karena pertimbangan dampak ekonomi dapat merupakan kebijakan yang tepat jika ditopang dengan langkah-langkah penopang yang memadai,” kata Anton Doni.

Tapi sampai pada titik ini, tegas Anton Doni, beberapa langkah penopang itu belum kelihatan. Salah satunya adalah langkah penopang untuk pengendalian dampak dari kebebasan transportasi laut dalam negeri, yang masih berlangsung dengan berbagai resiko.

Menurut Anton Doni, kasus, pengalaman, dan cara penanganan perhubungan laut dan penumpang kapal KM Lambelu di Maumere, Flores, NTT, yang viral di aneka media lokal NTT per tanggal 7 April 2020, harus cepat dikelola sebagai masukan dalam kerangka besar kebijakan pengendalian penularan Covid 19.

Ia menyarankan, agar segera diterbitkan Protokol Pengendalian Resiko Perhubungan Laut, yang setidaknya memuat 19 item di bawah ini:

1. Pemastian Identitas Penumpang Pra Keberangkatan;

2. Pemastian Status Kesehatan Penumpang Pra Keberangkatan;

3. Koordinasi Pertukaran Informasi Pra Keberangkatan dengan Pemda Tujuan dan Persinggahan (Jam keberangkatan, Jam tiba, nama penumpang, alamat lengkap tujuan penumpang, dll);

4. Pemastian Status Kesehatan ABK Pra Keberangkatan;

5. Penggantian ABK dengan Status Keterpaparan Covid 19 Pra Keberangkatan;

6. Pengendalian Arus Masuk Penumpang ke Pelabuhan Keberangkatan:

7. Pengendalian Arus Masuk Penumpang ke Kapal dalam rangka Keberangkatan;

8. Pengendalian Kesehatan di dalam Kapal Selama Perjalanan (termasuk ketersediaan tenaga medis, APD, dan penyemprotan disinfektan);

9. Pengendalian Penurunan Penumpang dari Kapal di Pelabuhan Tujuan atau Pelabuhan Singgah;

10. Pemeriksaan Kesehatan di Pelabuhan Tujuan;

11. Penyiapan Tempat Karantina Penumpang di Kota Tujuan; Pemda,dalam.pengawasan Pusay, sudah harus memastikan lokasi dan tempat karantina, dengan daya tampung memadai, serta kelengkapan fasilitas. Juga memastikan bahwa lokasi dan tempat karantina tersebut tidak mendapat penolakan warga;

12. Standar Fasilitas dan Pelayanan Karantina di Kota Tujuan;

13. Penjemputan Penumpang dari Pelabuhan Tujuan ke Lokasi Karantina;

14. Koordinasi antar Pemda dalam Penjemputan Penumpang lintas Kabupaten/Kota;

15. Standar Koordinasi Pemenuhan Standar Pelayanan Tempat Karantina Penumpang dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat;

16. Pemastian Status Kesehatan Penumpang Pasca Masa Karantina;

17. Penanganan Penolakan Masyarakat terhadap Kedatangan Penumpang dari Luar Daerah dan di Lokasi Karantina;

18. Sosialisasi Kesiapan Pemda dalam Penanganan Penumpang dari Luar;

19. Penyampaian Informasi ke Desa Tujuan Penumpang tentang Status Kesehatan Penumpang yang Akan Masuk Desa.

“Kami berharap, PROTOKOL atau SOP dengan item di atas dapat dibuat secara rinci dan jelas, dengan deploy pertanggungjawaban yang jelas untuk setiap tingkatan pemerintahan. Kegalauan Pemerintah Daerah harus segera diakhiri dengan kebijakan yang jelas,” tegas Anton Doni dalam keterangan pers yang diterima media ini, Minggu, (12/4/2020).

Hal senada disampaikan Dosen FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek bahwa seharusnya dibuatkan Protol yang operasional, bukan Peraturan Menteri. Karena Peraturan Menteri akan perlu dijabarkan ribet lagi sedang situasi darurat segera disikapi saat ini.

Menurut Urbanus Ola Hurek, protokol terkait Pengedalian dan Pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan saat ini tidak komprehensif. “Oleh karena itu, masih ada bolong sina sana dan terkendala seperti KM Lambelu di Maumere itu. Sehingga mestinya harus lebih operasinal dan disikapi sampai level pemerintahan terbawa,” tegasnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan