oleh

Proyeksi Data Kepulangan PMI Asal NTT

RADARNTT, Jakarta – Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Ghofar menanggapi terkait proyeksi data kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang prosedural asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Abdul Ghofar mengatakan Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal NTT tidak terdaftar dalam proyeksi pemulangan BP2MI pada bulan Mei-Juni 2020 dikarenakan jumlahnya sedikit.

“NTT yang terdaftar di Sisko kami hanya 293 PMI yang prosedural. Artinya yang tercatat di sistem BP2MI,” terang Ghofar saat dihubungi SepangIndonesia.com pada Selasa (26/5/2020) lewat sambungan seluler.

Abdul Ghofar menjelaskan, pihaknya hanya bisa mengeluarkan data yang ada di Sisko, banyak juga PMI yang jalur mandiri tidak terdaftar di sistem kami. Bisa saja kalau prediksi misalkan Juni sampai Agustus bertambah.

“Kalau kita amati data dari 1 Januari hingga 25 Mei kemarin yang pulang ke NTT 397 orang. Itu campuran baik prosedural maupun non prosedural,” tegasnya.

Dalam Sisko BP2MI kata Abdul Ghofar, yang non prosedural tidak tercatat. Tetapi kami punya namannya Sipunten (Sistem Kepulangan Terintegrasi) baru di launching Januari 2019. Sipunten ini untuk mengcover PMI yang pulang dari negara penempatan maupun dari BLK.

“Sipunten memiliki dua fungsi yaitu untuk mengcover PMI yang pulang dari negara penempatan maupun yang masih di BLK. Nah, NTT sendiri belum saya pilah,” kata Abdul Ghofar.

Menanggapi terkait data persebaran PMI asal NTT di negara penempatakan jelas Abdul Ghofar, dari Malaysia 191, Singapura 41, Hongkong 39, Brunai Darussalam 14, New Zealand 4, Polandia 2, Saudi Arabia 1. Total prediksi kepulangan PMI bulan Mei-Juni 2020 dari Provinsi NTT sebesar 293 PMI.

Alasan pemulangan PMI asal Indonesia kata Abdul Ghofar, itu bervariasi. Kadangkala ada yang ABK karena ada kebijakan Malaysia breakdown, karena sakit, meninggal. Yang meninggal hingga hari ini telah mencapai 160-an.

“Misalkan Amerika, yang tercatat di BP2MI hanya sedikit. Tapi pas pulang mencapai ribuan,” tandasnya.

Sedangkan data PMI yang terdampak Covid-19 lanjut Abdul Ghofar, kami tidak spesifik kesana untuk mendata itu.

Dia mengatakan, PMI begitu pulang ke tanah air, mengikuti protokol kesehatan. Kalau memang dia mandiri biasanya langsung di jemput keluarganya dan kita tidak memfasilitasi itu. Kalau bermasalah misalkan sakit, gaji tidak sesuai, terkena covid itu harus di karantina dulu misalkan ke Wisma dan Asrama Haji Pondok Gede.

“Nah ini kami menunggu 14 hari baru kemudian di pulangkan ke daerah asal. Ini pun harus dengan surat pengantar kesehatan untuk ditunjukkan kepada pihak kepolisian agar bisa sampai ke daerah asal. Kami mengatasi PMI bermasalah, kalau yang mandiri bukan cakupan kami,” jelas Abdul Ghofar.

Proyeksi data kepulangan PMI yang habis masa kontrak bulan Mei dan Juni 2020 tambah Abdul Ghofar, Jatim 8913, Jateng 7436, Jabar 5832, NTB 4202, Bali 513, Lampung 1814, dan Sumut 2878.

“Tapi data data itu berdasarkan masa kontrak selesai. Dan ada juga kebijakan kebijakan di negara penempatan membutuhkan mereka maka bisa di perpanjang. Kalau Taiwan dan Hongkong biasanya tidak ada batasan untuk memperpanjang masa kontrak, beda kalau di Korea Selatan perpanjang hanya boleh 2 kali. NTT tidak terdata jumlahnya hanya sedikit yang terdata di Sisko sebanyak 293 itu bulan Mei dan Juni yang habis masa kontraknya,” ujar Abdul Ghofar.

Lebih lanjut di katakan, total proyeksi data kepulangan PMI asal NTT habis masa kontrak dari 1 Januari hingga 25 Mei sebanyak 397 orang itu campuran bisa prosedural dan non prosedural atau unprosedural.

“Dugaan saya PMI yang pulang ke NTT dari 1 Januari hingga Mei karena meninggal diatas 10 PMI,” ucap Abdul Ghofar.

“Karena Polisi juga harus konsen, teliti demi keamanan protap. Kalau protapnya Polisi ketat itu wajar wajar saja. Kalau kepulangan ke masing masing daerah asal itu kendalanya dengan aturan aturan yang dimiliki oleh stack holder terkait itu, termasuk transportasinya. Karena kemarin Perhubungan mengeluarkan surat untuk kepulangan dibatasi,” imbuhnya.

Abdul Ghofar melanjutkan, harapan kami kepada Pemda setempat menerima PMI yang pulang dan memperdayakan untuk istilahnya TKI yang purna ini bekerja di daerah masing masing.

“Misalkan nanti ada pelatihan pelatihan untuk TKI purna bisa dialihkan katakanlah misalkan ke sektor pertanian, peternakan, perikanan. Maka, mungkin ada peran dari Pemda untuk memperdayakan PMI yang pulang itu, bekerja di sektor daerah masing masing. Kalau misalkan hendak bekerja keluar negeri harus sesuai dengan prosedur, dokumen yang lengkap karena akan berlangsung aman, nyaman dan terlindungi,” tutup Abdul Ghofar. (TIM/SI/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan