oleh

PT Flobamor Nihil Kontribusi PAD

-News-615 views

RADARNTT, Kupang – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT menaruh perhatian serius kepada PT Flobamor yang tak kunjung menunjukkan perbaikan kinerja kendati sejak beralih dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 2019 dan sudah mengalami dua kali pergantian manajemen selama dua periode masa kepemimpinan, tetapi PT Flobamor masih tetap nihil kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah provinsi NTT.

Pada tahun 2019 target PAD PT Flobamor sebesar Rp 500.000.000 dan tidak dapat direalisir karena pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp 440.639.575,60. “Keprihatinan kita adalah, jika PT Flobamor dibiarkan pengelolaannya seperti ini, maka dia akan membawa beban baru bagi Pemda sendiri,” tegas Juru Bicara Fraksi Golkar Yohanes De Rosari dalam Rapat Paripurna pada Senin, (22/6/2020) lalu.

Yohanes De Rosari menegaskan, bahwa Core Business PT Flobamor adalah pengelolaan tiga buah KMP yang diserahkelolakan kepada Pemda NTT oleh Pemerintah Pusat, yaitu: KMP Pulau Sabu, KMP Ile Boleng dan KMP Sirung. “Ketiga KMP ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat. Kini KMP Ile Boleng rusak berat dan tidak dapat beroperasi. Pada tahun 2020 ini hanya satu KMP yang mendapatkan subsidi,” imbuhnya.

Sedangkan, tanah dan bangunan Flobamor Regency sudah digunakan di Bank NTT tapi kreditnya raib entah dipakai dimana dan meninggalkan beban utang kredit yang harus dibayar bunganya setiap bulan. “Disamping itu, ada empat atau lima anak perusahaan yang dibentuk pada masa kepemimpinan Hironimus Sori Wutun yang kini nasibnya tidak jelas, dan bisa jadi akan menimbulkan masalah, meninggalkan utang lagi seperti dilakukan PT induknya,” tandas De Rosari.

Namun, oleh kepemimpinan PT Flobamor yang baru, lanjut De Rosari, sekarang dibentuk anak perusahaan lagi untuk mengelola Hotel Sasando Kupang dan Hotel Plago di Labuan Bajo yang di take over pengelolaannya oleh Pemda Provinsi. “Di pihak lain, perluasan jenis usaha selain Core Business mengoperasikan tiga buah KMP, seperti usaha di bidang pengiriman ternak keluar NTT, usaha perbengkelan, usaha pengiriman rumput laut, serta penyaluran tenaga kerja yang sampai kini belum jelas wujudnya,” tandasnya.

Dalam kaitan dengan kondisi PT Flobamor ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan tiga hal untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah. Pertama, audit investigasi pemanfaatan kredit dari Bank NTT sebesar Rp 10 Miliar yang hingga saat ini meninggalkan beban pokok dan bunga kurang lebih Rp 100 juta per bulan memberatkan PT Flobamor. Kedua, rasionalisasi anak-anak perusahaan PT Flobamor sehingga lebih mendukung kinerja PT Flobamor. Ketiga, likuidasi PT Flobamor dengan segala beban historisnya tatkala masih menjadi PD Flobamor dan bentuk BUMD baru dengan Core Business yang dikaji lebih matang dan menguntungkan bagi pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan PAD.

Lapotan Keuangan unaudited PT Flobamor tahun 2019 menjelaskan, modal saham berdasarkan akta nomor 78 tanggal 21 September 2010 dari Notaris Silvester Manbaitfeto, SH bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp 8 Miliar, berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 2 Miliar.

Susunan pemegang saham per 31 Desember 2019 adalah Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp 1,980 Miliar atau 99,69 persen, dan Koperasi Praja Mukti sebesar Rp 20 juta atau 0,31 persen. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan