oleh

RAPBD NTT 2021 Cerminkan Anggaran Pro Rakyat

-News-616 views

RADARNTT, Kupang –  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2021 secara umum menunjukkan keberpihakan pada Rakyat.

Hal ini tergambar dari proporsi belanja yang besar untuk kepentingan rakyat. Dari target Belanja Daerah sebesar Rp. 7.576.335.787.792,- proporsi untuk Rakyat mencapai Rp. 5.980.064.073.013,” atau 79 persen, sendangkan untuk Apratur sebesar Rp 1.596.271.714.779,- atau 21 persen.

“Belanja Daerah Provinsi NTT dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring peningkatan transfer daerah dan juga peningkatan PAD, serta sejalan pula dengan banyaknya persoalan dan kebutuhan daerah dan masyarakat untuk dibiayai. Kendati demikian, tetap saja banyak kebutuhan yang tak dapat dibiayai, banyak persoalan yang tak bisa tertangani melalui stimulus Belanja Daerah. Karena itu, pemetaan prioritas berdasarkan visi dan misi daerah serta tujuan, sasaran, dan strategi daerah adalah keniscayaan.”

Demikian ditegaskan Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT dalam pandangan umum terhadap RAPBD Provinsi NTT tahun anggaran 2021 yang dibacakan juru bicara Kristien Samiyati Pati dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Rabu (4/11/2020).

Data tiga tahun terakhir, Belanja Daerah mengalami kenaikan, yaitu: Rp 4,846 triliun lebih pada 2018,  Rp.5,277 triliun lebih pada 2019, Rp 6.320 triliun lebih pada 2020, dan pada tahun 2021 Belanja Daerah ditargetkan naik menjadi Rp. 7.576.335.787.792. Dari tahun 2019 ke 2020 dan dari 2020 ke 2021, rerata kenaikan sebesar Rp 1 Triliun lebih.

Gambaran kenaikan Belanja Daerah ini, kata Kristien Pati, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTT untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan daerah melalui stimulus APBD NTT demi terwujudnya NTT bangkit dan Masyarakat sejahtera. Komitmen kuat itu terlihat dari upaya serius mengatasi tantangan infrastruktur jalan provinsi yang hingga tahun 2021 ini hampir tuntas seluruhnya.

“Alokasi belanja kesehatan juga digambarkan memenuhi persyaratan 10 persen; demikian pun belanja fungsi pendidikan mencapai 20 persen lebih. Perhatian terhadap pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta perikanan dan kelautan juga tampak mengalami kenaikan signifikan, dengan pola pendekatan investasi,” imbuhnya.

Untuk tahun anggaran 2021, “Fraksi Partai  NasDem meminta agar Belanja Daerah yang besar ini dikelola secara efisien dan efektif sesuai tata kelola keuangan serta tata penyelenggaran pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan yang baik dan benar. Pendekatan efisiensi penting menjadi bingkai pengelolaan tanpa mengabaikan efektivitas pelaksanaan sehingga mencapai hasil yang berkualitas,” tandas Anggota DPRD NTT dua periode dari dapil NTT 3 Sumba.

Sebelumnya pada bagian pendapatan, Fraksi Partai NasDem juga mengapresiasi langkah berani Pemerintah Provinsi NTT yang berkomitmen kuat, telah melakukan pinjaman daerah untuk mengatasi gap fiskal daerah dengan besarnya kebutuhan masyarakat. Setelah tahun anggaran 2020, Pemerintah melakukan pinjaman daerah pada Bank NTT dan PT SMI sebesar Rp 339 Miliar lebih; pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah merencanakan melakukan pinjaman daerah melalui skema PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- untuk membiayai pembangunan infrastrutur jalan provinsi, sarana air minum bersih dan pemulihan ekonomi daerah yang terdampak Covid-19 melalui sektor perikanan-kelautan, pertanian-peternakan, dan kehutanan.

“Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pengunaan dana yang bersumber dari program PEN ini, agar bermanfaat bagi penguatan struktur ekonomi NTT, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sumbangsih bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tegas Kristien Pati.

Pandemi Covid-19 mengancam seluruh dunia, termasuk Indonesia dan NTT, yang telah berdampak pada perubahan struktur ekonomi pusat, regional, dan daerah. Sumber-sumber penerimaan Negara dan Daerah mengalami kontraksi yang berakibat pada menurunnya pendapatan, termasuk Pendapatan Daerah untuk NTT.

Kendati masih dalam situasi ancaman pandemi Covid-19, namun Pemerintah Provinsi NTT berani dan optimistik menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun lebih untuk tahun anggaran 2021, meningkat Rp 600 Miliar lebih dibanding target tahun anggaran 2020.

“Sesuatu yang patut diapresiasi. Namun demikian, kenaikan signifikan itu dipengaruhi lebih oleh kenaikan dari sektor Pajak Kendaraan, dibandingkan dengan retribusi dan penerimaan lainnya. Itu artinya, penerimaan dari sisi investasi dan penyelenggaraan pelayanan masih sangat kecil,” tegas Kristien Pati.

Penerimaan dari sektor pajak kendaraaan adalah ‘sesuatu yang terberi’ – kendaraan sudah ada, tinggal dipastikan Wajib Pajaknya dengan pembenahan sistem penerimaan ketat dan terukur, termasuk Samsat Online, serta SDM yang berintegritas, maka uang pun mengalir masuk.

Ke depan, tegasnya, NTT membutuhkan keberanian dan komitmen kuat berinvestasi – sejalah dengan spirit entrepreneurship bureaucracy – untuk memanfaatkan dan mengelola seluruh asset kita yang tersebar di mana-mana serta mengoptimalkan seluruh kekayaan potensi yang ada baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan maupun pariwisata dan budaya, demi perbaikan struktur ekonomi NTT yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, dan sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah.

Kristien Pati menegaskan, pemerintah harus memanfaatkan Pinjaman Dana PEN tahun anggaran 2021 untuk investasi, karena selain berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan sumbangsih bagi PAD, juga menjadi awal dan pintu masuk memanfaatkan pendekatan investasi demi NTT Bangkit dan Sejahtera. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan fiskal, sekaligus membangun kemandirian fiskal daerah.

Sebelumnya, Pakar Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Dr. Frits O Fanggidae mengatakan, kebijakan pinjaman daerah bersumber dari dana PEN yang direncanakan pemerintah provinsi NTT sudah tepat untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, karena diketahui bahwa daerah seperti NTT masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan