oleh

Riwayat Besipae dan Kronologi Penertiban Aset

-News-2.039 views

Lokasi Instalasi Besipae meliputi lima desa yaitu Desa Mio, Polo, Oeekam, Linamnutu dan Enoneten di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jarak tempuh  ± 87 kilometer dari Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Riwayat Tanah Instalasi Besipae

Pada bulan Pebruari 1980, Gubernur NTT, Ben Mboy mengunjungi Australia untuk menyaksikan sistem usaha pengembangan pertanian. Pada kesempatan itu, Direktur Australia Development Assistance Bureau (ADAB) menyanggupi membantu Provinsi NTT untuk pembibitan/pengembangan ternak sapi melalui Proyek Reconnaissance Mission.

Kesanggupan itu dindaklanjuti melalui proyek Australia untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil di NTT dengan nama Nusa Tenggara Timur–Livestock Development Projek (NTLDP) dari 1982 sampai dengan 1986 dengan penaggungjawab Pemerintah Indonesia, yakni Direktorat Peternakan dan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Pada tanggal 27 Desember 1981, dilakukan pertemuan di Kantor Camat Amanuban Selatan antara Australia dan pihak Nabuasa Pa’e, Lifinus B.Nabuasa, Nabuasa Besi dan Frans Nabuasa. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah bahwa nama proyek peternakan itu dinamakan Besi Pa’e, yang berlokasi di Pu’ubabu.

Pada tanggal 13 April 1982, dikeluarkan Surat Pernyataan penyerahan Kawasan Besipae yang diserahkan oleh Meo Pae dan Meo Besi beserta aparat Pemerintahan Desa Oeekam, Mio, Polo dan Linamnutu.

Sejak 1982, Dinas Peternakan sudah melakukan kegiatan pembangunan peternakan, kerja sama dengan pihak Australia, dengan melibatkan 5 desa (Mio, Linamnutu, Polo, Oeekam dan Enoneten).

Pada Tahun 1983, dikeluarkan Peta Situasi No.1 Tahun 1983, seluas 37.800.000 meter persegi atau 3.780 Hektare atas nama Dinas Peternakan Daerah Tingkat I NTT.

Pada 30 Januari 1986, diterbitkan sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1986, Reg. A.1390477, seluas 37.800.000 meter persegi. Namun dalam perjalanan, sertifikat Hak Pakai asli tidak dapat ditelusuri atau hilang, sehingga pada tahun 2012 dibentuklah Tim Terpadu penyelesaian permasalahan lokasi pembibitan ternak sapi di Besipae, sesuai SK Gubernur NTT No. 163/KEP/HK/2012 tanggal 28 Mei 2012. Tim terpadu ini melakukan pengurusan sertifikat hilang pada Kantor Pertanahan TTS; dan tanggal 19 Maret 2013 diterbitkan sertifikat (tanda bukti Hak) No. BP. 794953 Tahun 2013.

Permasalahan Tanah Instalasi Besipae

Permasalahan Besipae mulai muncul pada 2012, ketika terjadinya penyerobotan, pengrusakan sarana dan prasarana, serta pembabatan Hutan oleh masyarakat yang sudah terprovokasi oleh Benyamin Selan, dkk.

Benyamin Selan, dkk. membentuk diri dalam ikatan tokoh adat pencari kebenaran dan keadilan serta menghimpun warga masyarakat dan penduduk di luar lima desa Instalasi Besipae.

Benyamin Selan dkk. membangun rumah kebun sebanyak 38 buah di dalam kawasan Instalasi Besipae tanpa seizin dan sepengetahuan Ketua Instalasi Besipae, Daniel Nomleni.

Akibat penyerobotan itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT sejak tanggal 24 Agustus 2013 mengambil kebijakan memindahkan karyawan instalasi untuk sementara ke lokasi Oeboi sambil menunggu penyelesaian masalah.

Sementara itu, masyarakat Desa Mio meminta agar petugas peternakan di Instalasi Besipae segera kembali dan menempati lokasi semula di Desa Linamnutu yang diserobot oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Upaya Penyelesaian dan Rekomendasi

Untuk penyelesaian masalah klaim lokasi oleh masyarakat, Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk tim terpadu melalui SK Gubernur NTT No: 99/KEP/HK/2014 tentang Tim Terpadu Penanganan Masalah Klaim Lokasi Penggemukan Sapi Besipae di Kabupaten TTS oleh Benyamin Selan dkk tertanggal 28 April 2014.

Tim terpadu sudah melakukan rapat koordinasi Tingkat Kabupaten sebanyak dua kali dan Tingkat Provinsi sebanyak 14 kali.

Pada tahun 2016, masyarakat Desa Mio dan tokoh adat meminta bertemu dengan Wakil Gubernur dan telah difasilitasi oleh Dinas Peternakan untuk penyelesaian masalah. Pertemuan itu merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Tidak mengizinkan pada semua masyarakat yang menghuni kawasan sekitar Instalasi Besipae untuk membangun dalam bentuk apapun, termasuk bangunan, kebun, dan kandang.
  2. Seluruh masyarakat pada 5 desa tetap bersedia menerima dan mendukung aktivitas pembangunan Dinas Peternakan Provinsi NTT di kawasan Instalasi Besipae dan mengutuk mereka yang telah melakukan penyerobotan dan pembabatan HMT dan hutan.
  3. Masyarakat di sekitar lokasi tidak boleh memperluas lahan garapan yang sudah ada atau memasukkan orang luar ke lokasi.
  4. Untuk menghindari konflik dengan masyarakat berkaitan dengan kepemilikan lahan kawasan Besipa’e, maka persoalan ini perlu segera dituntaskan.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan Surat Himbauan tertanggal 18 Oktober 2017 kepada para Okupan Lahan/Kawasan Besipae untuk mengosongkan lahan. Namun, surat himbauan ini tidak dihiraukan.

Langkah Penertiban

Pemerintah Provinsi NTT dalam kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat berencana mengembangkan program peternakan sapi, lamtoro teramba dan kelor di Tanah Instalasi Besipae.

Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan merelokasi warga okupan ke tempat yang disiapkan sekitar 500 meter dari lokasi sekarang dengan disediakan tanah kapling 800 meter persegi dan dibuatkan sertifikat, dan mereka direkrut menjadi bagian pengembangan peternakan sapi, lamtoro teramba dan kelor.

Selanjutnya untuk pemukiman masyarakat di lima desa yang masuk dalam kawasan tanah pemerintah akan diproses sertifikat menjadi tanah hak milik masyarakat.

Pada tanggal 12 – 13 Pebruari 2020, Pemerintah Provinsi NTT melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten TTS (dihadiri Wabup TTS), Kapolres dan Dandim TTS serta Perwakilan Warga Besipae perihal Rencana penertiban Aset Tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka pengembangan Instalasi Besipae dan rencana sosialisasi.

Pada tanggal 15 Pebruari 2020, diselenggarakan kegiatan Sosialisasi tentang Rencana Pemerintah Provinsi NTT untuk Pengembangan Instalasi Besipae, akan melakukan relokasi terhadap okupan ke lokasi yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTT, serta diberikan sertifikat kepada masing-masing mereka. Namun, rencana Pemprov NTT itu ditolak oleh para okupan. Kendati demikian, Kegiatan Sosialisasi itu tetap dijalankan dan rencana Pemerintah Provinsi NTT itu pun disampaikan dalam kegiatan sosialisasi itu. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Frans Nabuasa, alih waris yang menyerahkan tanah ke Pemerintah Provinsi NTT.

Pada tanggal 16 Pebruari 2020, pertemuan dengan okupan Keluarga Selan, dkk, yang difasilitasi Wakil Bupati TTS, Kapolres dan Dandim. Pertemuan itu bertujuan untuk sekali lagi meminta para okupan untuk bersedia direlokasi ke lokasi yang disiapkan pemerintah, dan memastikan keterlibatan mereka dalam kegiatan pengembangan ternak. Namun, mereka tetap menolak bahkan tidak mau keluar dari gedung eks Instalasi Besipae.

Pada tanggal 17 Pebruari 2020, Pukul 13:00 sampai dengan 17:45 wita, tim melakukan penertiban, walaupun mendapat penghadangan oleh sejumlah ibu-ibu dan anak-anak. Tim penertiban yang di-back up oleh Polres, Kodim dan Brimoda itu dapat melakukan penertiban dengan mengevakuasi orang dan barang-barang milik okupan keluar dari lokasi eks gedung Instalasi Besipae.

Pada tanggal 25 Pebruari 2020, Rapat Tim Terpadu (BPN NTT, Pertanahan TTS, Dinas Peternakan, Kehutanan, BKSDA untuk penetapan tanah kapling bagi okupan dan rencana proses sertifikat bagi okupan dan keluarga Nabuasa.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Jam 13:00 sampai dengan 14:00 wita, sosialisasi bagi warga dari lima Desa (Linamnutu, Mio, Oeekam, Polo dan Enoneten) perihal rencana pengembangan peternakan dan pertanian di lokasi Besipae. Warga lima desa itu mendukung kegiatan Pemerintah Provinsi NTT dan meminta untuk segera menertibkan Keluarga Selan, dkk.

Pada tanggal 11 Maret 2020, pukul 15:30 sampai dengan 16:30 wita, Pemerintah membangun rumah darurat seluas 3 x 4 meter di tempat relokasi. Sementara para okupan tetap tidak mau direlokasi dan dan membangun rumah darurat di depan pintu masuk eks gedung Instalasi Besipae.

Pada tanggal 11 Maret 2020, pukul 16:30 Wita, dilakukan penertiban berupa pembongkaran bangunan darurat yang dibangun Keluarga Selan, dkk tersebut dan dipasang police line; selanjutnya barang-barang dievakuasi ke lokasi yang sudah disiapkan dan rumah yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT tetap mendapat perlawanan dari para okupan. Mereka tetap meninggalkan tempat relokasi, kembali ke lokasi Besipa’e (Pu’ubabu), dan menerobos police line yang sudah dipasang, bahkan kembali membangun rumah darurat.

Kondisi ini diketahui oleh Gubernur NTT baik dari laporan yang selalu disampaikan maupun dengan mendatangi lokasi secara langsung, pada 12 Mei 2020. Kendati dihadang dengan aksi dan insiden yang ‘tidak sesuai dengan adat dan budaya setempat’, namun dihadapi dengan tenang dan tetap berusaha membangun komunikasi dengan mereka. Gubernur berjanji untuk turun lagi pada Juni 2020, nanti.***

 

[Catatan Yoseph Letfa dari wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Sony Libing]

Komentar

Jangan Lewatkan