oleh

Rombongan Pramudi Korban PHK Massal Datangi Kantor Perum PPD

-Nasional, News-3.152 views

RADARNTT, Jakarta – Tak terima pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara sepihak, ratusan Pramudi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) mendatangi Kantor Perum PPD untuk meminta kepastian kerja dan menuntut hak-hak yang telah diabaikan.

Salah satu korban PHK, yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan, sebanyak 200 Pramudi yang telah di PHK dan dirumahkan melakukan aksi protes, di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Ia mengatakan, Pandemi Covid-19, hanya dijadikan sebuah alasan pemutusan hubungan kerja.

“Momen pandemi Covid-19 menjadi alasan, pihak Manajemen Perum PPD melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan sejumlah pramudi sebanyak 200 orang. Sayangnya, PHK massal tersebut dilakukan secara sepihak,” tuturnya.

Menurutnya, ada beberapa tuntutan yang dilayangkan kepada Manajemen Perum PPD untuk segera dijawab.

“Kami punya beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh Manajemen Perum PPD,” ungkapnya.

Ini sejumlah tuntutan yang dilayangkan, diantaranya:

1. Pengemudi menolak Surat Pemberitahuan bernomor 447/PPD-TBW/VII/2020. Selain menolak, PPPD BUMN harus menarik kembali surat tersebut Gito. Terjadi dinasti didalam PPPD tersebut sehingga Manajemen PPPD harus dirombak atau diganti saja.

3. Terindikasi KKN karena adanya pengaturan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Manajemen PPPD BUMN.

4. PPPD BUMN, segera melunasi atau mencairkan penangguhan yang tertera pada Slip Pembayaran Gaji.

5. Memperkerjakan Pengemudi PPPD BUMN yang telah di PHK atau dirumahkan.

6. PPPD tidak boleh molor atau telat dalam pembayaran gaji.

7. Uang Makan HTO dikemanakan? Segera dilunasi kepada para pengemudi.

8. Status, Pengrapelan, Pengupahan (UMP), kompensasi harus diperjelas.

9. Menyerahkan Sertifikat kerja.

10. Gaji Take Home Pay Segera dibayar kepada pengemudi.

Lanjut, dikatakannya kepada awak media, jika pihak Perum PPD tidak mengindahkan permintaan tersebut, maka polemik ini akan dilalui secara hukum maupun politik.

“Kalau pihak Manajemen Perum PPD tidak mengindahkan permintaan kami, maka kami akan menindaklanjuti dengan dua cara, yakni lewat hukum atau politik,” tutur dia.

Ada Perhitungan ketentuan pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga Manajemen Perum PPD harus mematuhi dan menjalankannya.

Lebih lanjut, Ia berharap, Erik Tohir selaku Menteri BUMN, segera bertindak dan memberhentikan Dirut Perum PPD.

“Kami berharap, Erik Tohir selaku Menteri BUMN segera memberhentikan Dirut dan bawahannya yang ada didalam polemik PHK massal sepihak tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, General Manajer, Furada Harahap, tidak memberikan respons saat dihubungi awak media via seluler. (FM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan