oleh

Social distancing mesti dibarengi social safety net

RADARNTT, Kupang – Sejak diumumkan social distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sudah berlangsung hampir sebulan, pemerintah seharusnya menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama kepada mereka yang tidak mampu, seperti buruh, PKL, pekerja harian, pekerja informal lainnya dan juga mahasiswa sebagai kelompok rentan.

Demikian hal ini ditegaskan Fransisko Andriani Djaga Djemalu kepada media ini, Senin (20/4/2020) petang via seluler.

Karena menurut Andre Djemalu, sejak masyarakat diimbau tetap di rumah saja, tentunya mereka yang berprofesi sebagai pekerja harian atau sektor informal tidak bisa bekerja dan tidak punya penghasilan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti membeli sembako dan lain-lain. Sehingga pemerintah sudah seharusnya memberikan pengamanan kebutuhan pangan bagi mereka.

Menurut data statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada tahun 2019 dilihat dari status pekerjaan utama, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal yaitu sekitar 1.833.828 orang (76,04%) dan di sektor formal hanya sekitar 577.705 orang (23,96 %).

“Sejak awal diumumkannya social distancing, pemerintah daerah harusnya sudah berkoordinasi untuk membentuk relawan yang siap membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu, namun sampai saat ini belum ada gerakan itu dari pemerintah,” kata Andre Djemalu.

Saat ini, kata Andre Djemalu, banyak orang memilih mudik pulang kampung bukan hanya karena takut virus korona tetapi orang merasa tidak aman dalam hal ketidakpastian jaminan kebutuhan pokok selama masa pandemi, karena kehilangan pekerjaan akibat dari dirumahkan. Hal ini yang tidak direspons cepat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Karena pandemi korona bergerak begitu cepatnya dari berbagai benua dan negara maka perlu juga strategi respons cepat pemerintah untuk pencegahan dan penanganan,” tegas Andre Djemalu.

Dia menyarankan, NTT sebagai wilayah kepulauan yang terdiri atas 22 kabupaten/kota perlu koordinasi intens antar kepala daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk memutus rantai penyebaran virus. Mengontrol secara ketat setiap pintu keluar masuk orang melalui darat, laut dan udara. Hal ini harus ditingkatkan, tegas Andre Djemalu, mengingat daerah kita punya banyak keterbatasan dalam hal fasilitas kesehatan maupun tenaga medis.

“Sampai saat ini APD saja masih menjadi keluhan di hampir semua fasilitas kesehatan, padahal penting demi menjamin keamanan dan kenyamanan tenaga medis dalam melayani masyarakat,” tegas Andre Djemalu.

Terkait upaya pencegahan penularan korona, hal senada disampaikan Eksekutif Wilayah Walhi NTT Umbu Wulang, bahwa seharusnya fokus pencegahan dilakukan di daerah perkotaan selain di desa yang masif dilakukan akhir-akhir ini.

“Seharusnya pemerintah NTT juga mengajukan PSBB. Logikanya, semakin minim fasilitas medis yang dimiliki oleh setiap daerah, maka pencegahan harus diperbesar dan diperkuat. Kota harus mencegah orang pulang kampung. Karena desa tidak punya kemampuan dalam konteks penanganan pasien,” tegas Umbu Wulang, kepada media ini, Senin (20/4/2020) malam. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan