oleh

Solusi PDAM Kabupaten Kupang Jelang Musim Kemarau

-News-450 views

RADARNTT, Kupang — Menghadapi musim kemarau 2020, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang manfaatkan air tanah sebagai solusi ketersediaan air bagi masyarakat.

“Langkah yang dilakukan yakni penambahan sumur-sumur bor di beberapa tempat. Yang mana tempat pengeboran tidak harus jauh dari pipa distribusi utama,” jelas Direktur PDAM Kabupaten Kupang, Yoyarib Mau, kepada media di ruang kerjanya, Selasa, (4/8/2020).

Langkah strategis ini, lanjutnya, sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan akan Air Bersih bagi pelanggan.

“Pemanfaatkan air tanah dengan cara pengeboran di beberapa sumber mata air, kita yakini mampu memenuhi kebutuhan pelanggan,” lanjutnya

Musim kemarau di NTT, jelasnya, sering terjadi kekeringan yang menyebabkan debit air menurun karena dipengaruhi curah hujan tidak menentu.

“Situasi NTT sangat bergantung pada curah hujan. Mata air yang kita punya adalah air tanah karena kita tidak memiliki sungai yang cukup besar atau hutan yang lebat untuk menyimpan air maka pilihan yang diambil adalah memanfaatkan air tanah atau pengeboran,” jelasnya.

Yoyarib Mau juga mengungkapkan bahwa PDAM Kabupaten Kupang terus melakukan pembenahan dan inovasi sebagai wujud memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemenuhan kebutuhan air bersih secara menyuruh bagi pelanggan.

Air Bersih, jelasnya, sebagai salah satu kebutuhan vital yang menunjang kehidupan sehari-hari baik untuk kebutuhan keluarga, lingkungan setempat bahkan untuk kegiatan pemerintahan.

“PDAM Kabupaten Kupang selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik dan kepuasan bagi masyarakat sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan, terdapat potensi ancaman dari masifnya sumur bor berdampak buruk pada rusaknya siklus hidrologi sehingga sering terjadi habisnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah.

“Sumur bor tentu memudahkan warga atau berbagai pihak memperoleh air. Akan tetapi, ada potensi ancamannya juga, apalagi kalau pengeboran dilakukan masif dan tidak terkontrol. Misalnya, melemahnya kestabilan lapisan tanah yang berpotensi timbulnya longsor dan penurunan muka air tanah di sekitarnya,” katanya melansir POS-KUPANG.COM, Kamis (17/1/2019) silam.

Eksploitasi air tanah yang berlebihan ditambah minimnya daerah resapan air, kata Umbu, berpotensi terjadinya penggenangan sebagian kecil wilayahnya.

“Karena Wilayah-wilayah tersebut menjadi lebih rendah daripada permukaan air laut karena permukaan tanahnya turun,” ungkapnya.

WALHI NTT juga menduga banyak atau sebagian besar pengeboran air tanah tidak memiliki izjin sesuai dengan regulasi yang ada.

Regulasi tersebut, tambah Umbu, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Hak Guna Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air salah satunya mengatur tentang izin pengusahaan air tanah.

“Pertanyaannya adalah, ijin diberikan, kalaupun diberikan mengapa pemerintah begitu royal memberikan ijin?,” tegas Umbu Wulang. (DN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan