oleh

SPRN NasDem: PSBB Total DKI Merugikan Pedagang dan UMKM

RADARNTT, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpin Pusat (DPP) Serikat Pedagang Restorasi NasDem (SPRN), Martua Pandjaitan keberatan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan Pembatasan Sosial Bersakla Besar (PSBB) sebagai rem darurat dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, karena akan sangat berdampak merugikan pedagang dan UMKM.

“Terus terang, kami sebagai serikat pedagang restorasi NasDem sangat keberatan dengan pernyataan atau pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta,” ucap Martua kepada awak media, Sabtu (12/9/2020) di Jakarta.

Menurut Martua, kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang PSBB Total kembali merupakan sebuah langkah kemunduran dan bisa mematikan usaha para pedagang maupun UMKM.

“Sudah tentu, PSBB Total akan mematikan langkah pedagang maupun UMKM anak bangsa dalam menghadapi Covid-19″tuturnya.

Martua mengatakan, Gubernur DKI Jakarta harus berpikir dan mencari solusi untuk memperjuangkan nasip pedagang dan UMKM.

“Kebijakan Pak Gubernur tentang PSBB Total atau rem darurat, tidak akan mengembalikan atau memulihkan kesejahteraan nasip para pedagang maupun UMKM,” tegas Martua yang juga merupakan pengacara senior.

“Juga PSBB Total akan merusak pergerakan perputaran ekonomi nasional,” tegasnya.

Ia Menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta seharusnya mengikuti atau menuruti instruksi Presiden Republik Indonesia.

“Daerah lain cuma menerapkan new normal, Jakarta malah menerapkan PSBB Total. Seharusnya, Anies Baswedan mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia,” tutup Martua Pandjaitan.

Dilansir bisnis.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan PSBB penuh akan kembali diberlakukan mulai Senin (14/9/2020).

Terkait rencana tersebut, Anies sudah menandatangani Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2020.

Pergub 88/20 ini menyangkut tentang perubahan atas Pergub 33/2020 tentang PSBB di DKI Jakarta.

Dalam pertimbangan Pergub 88/2020 disebutkan bahwa dalam hal peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan, Gubernur dapat menghentikan sementara pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi. (FM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan