oleh

WALHI NTT Laporkan ATR BPN Sumba Timur ke Ombudsman

RADARNTT, Kupang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Wilayah NTT pada tanggal 5 Mei 2020 telah menyampaikan laporan kasus berupa surat resmi ke Ombudsman NTT terkait dengan adanya laporan pengukuran sepihak yang dilakukan oleh pihak ATR/BPN kabupaten Sumba Timur di kawasan wilayah kelola rakyat desa Lumbu Manggit, kecamatan Wula Waijelu, Sumba Timur.

Laporan tersebut diterima sendiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton. “Kami akan pelajari dan akan kami konfirmasi kembali,” ujar Darius usai menerima pengaduan tersebut.

Laporan yang diterima oleh WALHI NTT dari masyarakat desa Lumbu Manggit terkait keterancaman wilayah kelola masyarakat di wilayah pesisir tentu saja menambah deretan panjang catatan persoalan warga khususnya di wilayah pesisir. Dalam catatan WALHI NTT persoalan pesisir bukan hal yang baru terjadi di NTT tetapi sudah masalah klasik yang sering diadukan masyarakat, namun sampai sejauh ini belum juga terselesaikan.

Pada tahun 2019 Desa Matawai Atu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur masyarakat pesisir yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan penjual ikan juga merasakan hal yang serupa yang terjadi di desa Lumbu Manggit yaitu soal akses sumber daya alam di wilayah pesisir.

Di tahun 2020 kembali terjadi persoalan di wilayah kelola warga pesisir di desa Lumbu Manggit, dimana diduga ATR/BPN melanggar kesepakatan bersama pada tanggal 3 Maret 2020 untuk TIDAK melakukan pengukuran di wilayah pesisir karena wilayah tersebut merupakan akses dan ruang hidup bagi nelayan.

Berdasarkan laporan tersebut, Direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengadukan persoalan masyarakat pesisir kepada Ombudman RI perwakilan NTT dan melayangkan surat pengaduan juga kepada ATR/BPN Provinsi NTT untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengukuran yang diduga secara sepihak.

Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menjelaskan bahwa pemerintah atau negara harus memastikan keselamatan warga dan wilayah kelola rakyat di wilayah pesisir, bagaimana bisa menjamin kesejahteraan jika akses masyarakat terhadap sumber daya alam di tutup atau diklaim secara sepihak oleh negara? “Kita harus melihat kembali Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Ini belum lagi soal penegakan atas mandat Perpres Nomor 51 tahun 2016 tentang sempadan pantai,” ujar Umbu.

Dalam surat tersebut WALHI NTT juga melampirkan data dan kronologis kasus kepada Ombudsman NTT dan ATR/BPN Provinsi NTT diantaranya peta lokasi yang tertera dalam laman website petanahan, kronologi kasus, surat penolakan warga yang ditandatangani nelayan dan masyarakat pesisir serta dokumen pendukung lainnya.

WALHI NTT menilai bahwa persoalan warga di wilayah pesisir tidak secara serius di lihat oleh pemangku kebijakan, ada begitu banyak pelanggaran – pelangaran yang terjadi yang kemudian bermuara pada masyarakat, jika melihat persoalan pesisir yang terus terjadi akhir-akhir ini seharusnya pemerintah bersikap tegas untuk menakan konflik di wilayah pesisir, bukan sebaliknya ‘membiarkan’ konflik terus berkembang. “Kita tentu saja masih ingat soal kasus pelanggaran HAM di Sumba Barat juga bersentuhan dengan persoalan pesisir. Seharusnya ini menjadi bahan evaluasi betapa buruknya pemerintah melindungi keselamatan warga dan wilayah kelola rakyat,” kata Umbu.

Selain itu WALHI NTT juga meminta Bupati Sumba Timur untuk menegur pihak ATR/BPN Sumba Timur agar tidak melakukan aktivitas pengukuran di luar kesepakatan bersama. “Saya kira Bupati sebagai pemimpin tertinggi di Sumba Timur juga tidak boleh membiarkan ruang kelola rakyatnya diutak atik oleh ATR/BPN Sumba Timur,” tegas Umbu. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan