oleh

Warga Besipae Lapor Kasus Pidana ke Polda NTT, Soni Libing: Publik Dibohongi

-News-1.763 views

RADARNTT, Kupang – Warga Besipae didampingi Tim Kuasa Hukum resmi melaporkan kasus pidana pengrusakan dan pembongkaran rumah ke Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Rabu (19/8/2020), dengan laporan polisi Nomor LP/B/332/VIII/RES.1.10/2020/SPKT tanggal 19 Agustus 2020.

Kuasa hukum, Akhmad Bumi kepada awak media usai membuat laporan polisi mengatakan, laporan itu terkait pembongkaran paksa 29 rumah warga Besipae oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT. “Pembongkaran itu, dilakukan tiga tahap yakni, Februari, Maret, dan Agustus 2020,” kata dia.

“Kita laporkan Kasatpol PP NTT, Cornelis Wadu, Cs. Kita minta, yang bersangkutan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar kuasa hukum, Akhmad Bumi, kepada wartawan, Rabu (19/8/2020) melansir kastra.co.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Soni Libing kepada awak media menegaskan bahwa publik dibohongi seolah-olah pemerintah telah melakukan tindakan penindasan dan represif di Besipae. Faktanya tidak, tegasnya, pemerintah justru melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah melibatkan masyarakat di lima desa yaitu: Mio, Linamnutu, Enoneten, Oe Ekam, dan Pollo di kecamatan Amanuban Selatan, kabupaten Timor Tengah Selatan. Meraka terlibat dalam program padat karya masa Covid dan dibayar Rp50.000 per hari untuk pembersihan lahan.

“Lima kepala keluarga yang telah kami relokasi rumah mereka ke kapling yang telah kami sediakan ukuran 20 x 40, rumah mereka kami bangun, luas rumah itu berdasarkan luas rumah yang kami relokasikan. Ada yang ukuran 5 x 6, ada 4 x 6, dan ada 4 x 3,” jelasnya.

Soni Libing menjelaskan, rumah mereka (masyarakat) itu beratap daun gewang, ada rumah kios maka pemerintah membangun rumah baru dengan beratap seng. Rumah itu sudah dibangun dari lima hari yang lalu maka lima hari berturut-turut pihaknya membujuk masyarakat agar segera menempati rumah yang sudah dibangun pemerintah. Namun, kelima kepala keluarga ini tidak mau masuk dan tempati rumah yang sudah dibangun.

“Saya bujuk mereka bapak, mama-mama saya sudah bangun rumah jadi mari silakan pergi dan tinggal di rumah yang saya sudah bangun, di pinggir jalan 200 meter dari tempat tinggal mereka tapi mereka tidak mau dan mereka lebih mengingini tinggal di pinggir jalan,” kata Soni Libing.

Lanjutnya, kemarin siang sebelum pulang, saya pergi kembali membujuk mereka, “saya mau pulang, jadi saya minta mama dorang pergilah tinggal di rumah yang saya sudah bangun, listrik saya sudah tarik jadi tindak gelap, mereka tidak mau, yang mereka lakukan adalah tidur-tidur di tanah menangis-menangis dan berteriak-teriak,” tandas Soni Libing.

Menurutnya, saat ini masyarakat merubah strategi/cara menyambut pemerintah, dulu menyambut kami dengan telanjang tapi saat ini mereka tidak mau lagi telanjang tapi mereka berteriak-teriak tidur-tidur ke tanah dan segala macam lalu nanti ada teman yang datang foto dan kirim.

“Mereka tidur di tanah, bagaimana caranya untuk membujuk mereka pergi tidak mungkin saya menggendong ibu-ibu maka Brimob dengan cara untuk sok terapi menembak gas air mata ke tanah, bunyi atau akibat dari bunyi itu mereka bangun dari tidur itu lalu lari dan kami pergi bujuk masuk rumah,” jelas Soni.

Jadi itu cara, kata Soni Libing, bukan menembak warga. Kalau menembak warga mesti dicek ada tidak mereka kena gas air mata, itu sakit harus ke rumah sakit harus diobati. “Kebetulan ditembak saya ada disitu ditembak ini jauh dari ibu-ibu dorang, hanya sebuah cara agar mereka bangun dari tidur mereka lalu menuju ke tempat yang kita sudah siapkan,” ungkapnya.

Dia juga telah menghubungi Kepala UPT Peternakan pak Bambang, yang sedang berada di Besipae, dan mendapat penjelasan bahwa masyarakat kembali lagi ke tempat itu ke lahan kosong.

Menurut Soni Libing, pemerintah juga prihatin dengan kondisi masyarakat terutama ibu dan anak, sehingga mereka harus masuk ke rumah yang sudah disediakan.

“Karena ada anak-anak, kalau anak-anak sakit bagaimana, kita jaga itu. Ibu-ibu tidak apa-apa, anak-anak? Dan supaya kawan-kawan tahu tidak ada bapak-bapak disitu, jadi semua semala ini yang tampil adalah anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak ada dimana kita tidak tahu,” terang Soni Libing ke wartawan.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, saya rencana akan turun lagi untuk pergi bujuk mereka supaya meraka tinggal di rumah yang kita sudah siapkan. Alasan mereka bahwa itu belukar orang lain itu juga salah, itu tanah pemerintah, jaraknya 500 meter dari kantor pemerintah jadi tidak mungkin ada belukar disitu, itu tanah pemerintah dengan sertifikat.

“Kami sudah mengecek itu tanah pemerintah maka kami bangun areal khusus untuk kapling bagi masyarakat,” tegasnya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan