oleh

Wewowo untuk Fakfak Lestari

-News-149 views

RADARNTT, Fakfak – Yayasan Inobu dan AKAPe menggelar diskusi interaktif bertajuk “Wewowo untuk Fakfak Lestari” melalui talkshow di RRI Pro 1 Kabupaten Fakfak, Selasa, 25 Agustus 2020, untuk memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI.

Diskusi ini diadakan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak. Sekaligus menjadi salah satu agenda menuju “Launching Jurisdictional Approach (JA) atau Pendekatan Yurisdiksi Kabupaten Fakfak” pada akhir September 2020 nanti.

Diskusi mengulas konsep dan implementasi wewowo (musyawarah) dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Fakfak yang lestari. Hadir sebagai pembicara Plt. Kepala Bappeda Fakfak, Nadi Fatagar, Ketua KNPI Fakfak, perwakilan petani pala, perwakilan pelaku usaha serta Yayasan Inobu dan AKAPe.

Manajer Legal dan Tata Kelola Yayasan Inobu, Greg R. Daeng, mengatakan bahwa wewowo merupakan gagasan penting dalam pembangunan karena menjadi wadah kerja sama tingkat daerah yang dibangun atas dasar partisipasi dan kolaborasi semua pihak di bawah kepemimpinan pemda.

Untuk mendukung visi lestari, lanjut Greg, ada tiga hal yang harus dicapai yaitu memastikan ekonomi masyarakat bertumbuh baik dan sejahtera, adanya kesetaraan pemangku kepentingan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Hal ini melandasi kerja sama tujuh Nadi di Fakfak dengan Pemkab Fakfak dibantu Inobu dan AKAPe, untuk melakukan pemetaan wilayah adat petuanan dan pendampingan petani pala. Sebab, disadari betul bahwa entitas adat menjadi satu kekuatan tersendiri dalam menopang pembangunan daerah,” pungkas Greg.

Plt. Kepala Bappeda, Eksan Musaad, mengakui bahwa spirit wewowo sangat relevan dengan prinsip dasar pembangunan Fakfak. Setiap perencanaan, pelaksanaan dan evalusi membutuhkan peran serta seluruh stakeholder, termasuk masyarakat adat yang harus dianggap sebagai subjek dan bukan objek pembangunan.

Mewakili Pemkab Fakfak, Eksan juga menyampaikan keseriusan pemda dalam mendorong konsep pembangunan berkelanjutan. Pendekatan wewowo menjadi bagian dari prinsip dasar pembangunan daerah yang harus dipakai ke depannya.

“Dalam RPJP Daerah, semangat berkelanjutan itu ada. Dalam visi RPJM juga menyebutkan terwujudnya masyarakat Fakfak yang mandiri, adil, damai dan lestari. Ada prinsip keberlanjutan (lestari) yang sudah diinternalisasi dalam RPJP dan RPJM,” jelas Eksan.

Nadi Fatagar, Taufiq Heru Uswanas, menilai pembangunan Fakfak selama ini agak tersendat karena fungsi adat yang jarang digunakan. Menurutnya, pengakuan negara, melalui pemda, terhadap masyarakat adat diperlukan karena akan mendudukkan masyarakat adat setara dalam konsep pembangunan.

“Selama ini, saya melihat, kebanyakan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah sebatas pendekatan struktur desa lewat musrenbang. Padahal banyak aspek yang menyentuh dengan kepemilikan adat. Alhasil, banyak hal yang terhambat karena tidak terselesaikannya konflik kepemilikan adat tersebut,” ungkap Heru.

Ia berharap semangat wewowo akan membentuk kesadaran manusia, yang semula perusak menjadi penjaga lingkungan. Komitmen tujuh petuanan dalam membahas dan memetakan batas wilayah adat petuanan selama ini, juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepemilikan tetapi secara administratif masyarakat adat harus dapat mengontrol pembangunan.

Hal senada disampaikan Ketua KNPI Fakfak, Ali Fuad. Menurutnya, komponen pemuda juga harus diperankan dalam pembangunan daerah. Pemuda tidak bisa diam dan harus selalu ada dalam pembangunan. Pemuda tidak hanya dilibatkan, tetapi harus melibatkan diri. Ali juga berkomitmen untuk mendorong konsep Fakfak lestari dalam rencana kerja dan program KNPI. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan