oleh

YLBHI: Dua Unsur Ini Harus Terpenuhi Dalam Kesepakatan Status Tanah Besipae

-News-828 views

RADARNTT, Jakarta – Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Era Purnama Sari menegaskan bahwa klaim pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan tokoh masyarakat adat, untuk menyerahkan 3.870 hektar tanah adat di Basipae kepada pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), harus dilihat apakah pelaku memiliki kapasitas dan tindakan tersebut sesuai mekanisme pengambilan keputusan menurut hukum adat yang berlaku di daerah itu.

Menurut Era Purnama Sari, klaim pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan tokoh masyarakat adat Frans Nabuasa, Nope Nabuasa putra alm L.B Nabuasa dan PR Nabuasa pada 21 Agustus 2020, yang intinya menyerahkan 3.870 hektar tanah adat di Basipae kepada pemerintah daerah provinsi NTT, harus memenuhi dua unsur penting sebagai berikut:

“Pertama, perlu dilihat adalah nama-nama yang disebut menandatangani kesepakatan adalah orang yang memiliki kapasitas menurut hukum adat setempat. Artinya keduanya adalah orang yang secara adat berhak bertindak mewakili anggota masyarakat adat Basipae,” tegas Era Purnama Sari.

Kedua, jika pun benar maka masih harus dilihat lagi apakah tindakan keduanya telah sesuai atau melalui mekanisme pengambilan keputusan menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut mekanisme, misalnya mendapat kesepakatan anggota masyarakat adat Basipae. Tentang bagaimana kesepakatan itu anggota masyarakat adat itu dibuat, kembali kepada mekanisme dalam hukum adat mereka.

“Jika salah satu dari keduanya ternyata dilanggar maka jelas kesepakatan itu tidak sah dan tindakan pemerintah dapat memicu konflik horizontal,” jelas Era Purnama Sari, via WhatsApp, Sabtu (22/8/2020).

Lalu siapa yang bisa memutuskan orang yang berhak mengatasnamakan masyarakat adat Basipae untuk melakukan perbuatan hukum membuat dan menandatangi kesepakatan-kesepakatan? Tentang ini, kata Era Purnama Sari, pemerintah tidak dapat memutuskan karena masyarakat adat itu sendirilah yang memiliki otoritas untuk memutuskan siapa yang berhak menurut mereka. “Ini prinsip hak masyarakat adat yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya.

Hentikan Merampas Tanah Adat Besipae

Masyarakat adat Basipae secara turun temurun menguasai dan hidup di atas tanah adatnya. Menurut informasi yang diterima oleh YLBHI, Pemerintah Provinsi NTT melalui Polisi Pamong Praja menggusur tanah adat mereka dengan mendasarkan pada sertifikat Hak Pakai Hak 00001 tanggal 19 Maret 2013 seluas 37.800.000 meter persegi atas nama pemegang Hak Pakai yaitu Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Jika keberadaan sertifikat Hak Pakai tersebut benar adanya, maka YLBHI mengingatkan pemerintah bahwa sertifikat bukanlah satu-satunya alat bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Bukti-bukti kepemilikan masyarakat adat tidak berarti bisa dikalahkan serta merta oleh sertifikat.

Sertifikat tersebut masih harus diuji kebenarannya baik secara prosedural maupun substansial. Pada Bab II Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 19 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Tetapi, hal ini hanya apabila data yuridis dan data fisik yang ada pada sertifikat itu sama dengan data-data yang ada di buku tanah atau surat ukur selama tidak dibuktikan sebaliknya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan penjelasannya.

Dalam hukum adat, penguasaan tanah umumnya melalui pernyataan dan penguasaan tanah secara nyata. Orang yang menguasai fisik tanah dengan itikad, turun temurun tanpa digugat oleh orang lain diakui oleh pemilik tanah yang berbatasan maka dialah pemilik tanah yang sesungguhnya. Hukum adat berjalan terus menerus seperti itu tanpa harus ada bukti-bukti tertulis. Hal yang demikian dijamin oleh hukum dan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP) yang diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 2007. Karena itu Indonesia terikat secara moral untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat di muat di dalam UNDRIP baik hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, hukum-hukum adat maupun hak-hak lainnya termasuk hak atas persetujuan bebas tanpa paksaan, didahulukan, dan diinformasikan (Free Prior and Informed Consent/FPIC).

Bahkan Konstitusi Indonesia telah menjamin hak-hak masyarakat adat baik dalam Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Selain itu hak-hak masyarakat adat juga diakui dalam UUPA, Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta perundang-undangan lainnya.

YLBHI menyoroti tiga hal dari peristiwa perampasan tanah adat masyarakat Basipae. Pertama, munculnya sertifikat Hak Pakai di atas tanah adat mereka. Kedua, pengrusakan rumah-rumah dan tanah masyarakat adat, dan ketiga adalah kriminalisasi terhadap masyarakat adat Basipae.

Dari informasi dan dokumen-dokumen diperoleh, YLBHI mencatat sejumlah kejanggalan dari sertifikat Hak Pakai tersebut, di antaranya:

Pertama, Sertifikat Hak Pakai terbit di lokasi yang berbeda. Sertifikat Hak Pakai tersebut terbit di atas bidang tanah yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, sementara tanah dan rumah masyarakat adat Basipae yang digusur oleh Pemerintah Provinsi NTT terletak di Kecamatan Amanuban Selatan;

Kedua, Sertifikat Hak Pakai tidak mencantumkan asal hak. Hak pakai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dapat diterbitkan di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik. Namun sertifikat ini bahkan tidak memuat informasi asal tanah apakah berasal dari tanah negara, tanah hak pengelolaan atau tanah milik, termasuk tanah adat. Jika pun berasal dari tanah negara, perlu diperiksa sejarah penguasaannya dan jika pun berasal dari tanah adat perlu diperiksa apakah masyarakat adat Basipae menyetujui pemberian Hak Pakai tersebut. Jika pun ada persetujuan maka harus pula dibuktikan apakah persetujuan tersebut dibuat secara terang dengan kehendak bebas tanpa paksaan tanpa tipu daya atau muslihat. Dalam hal ini apakah persetujuan yang dibuat adalah persetujuan untuk memberikan Hak Pakai untuk Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut telah cukup menjadi alasan untuk menduga adanya cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat Hak Pakai. Apalagi pemerintah telah mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah berdiam masyarakat adat Basipae dan mengakui kepemilikan tanah masyarakat adat Basipae. Hal ini terlihat dari dilaksanakannya proyek percontohan intensifikasi Peternakan Besi Pae pada tahun 1982.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas YLBHI menyatakan:

1. Mengecam penggusuran masyarakat adat Basipae dari tanah adatnya oleh Pemerintah Provinsi NTT;

2. Meminta Menteri ATR/BPN membentuk tim independen guna melakukan uji proses sertifikat Hak Pakai terhadap tanah adat masyarakat Basipae dengan melibatkan publik terutama masyarakat adat Basipae;

3. Meminta Pemerintah Provinsi NTT menghentikan penggusuran tanah dan rumah-rumah masyarakat adat Basipae dan memulihkan hak-hak mereka;

4. Meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk menghentikan penangkapan-penangkapan terhadap warga dan mengeluarkan warga dari tahanan;

5. Meminta Komnas HAM melakukan pemantauan dan pengkajian lebih jauh tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Basipae;

6. Meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi terkait terbitnya sertifikat Hak Pakai di atas tanah masyarakat adat Basipae tanpa pernah ada pelepasan hak masyarakat adat;

(Pers Rilis YLBHI)

Komentar

Jangan Lewatkan