oleh

3 Daerah di Provinsi NTT Segera Terapkan PPKM Level IV

-News-1.885 views

RADARNTT, Kupang – Tiga daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal segera menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level IV, yaitu: Kupang Kota, kabupaten Sikka dan Sumba Timur.

Demikian hasil rapat koordinasi virtual  pada Sabtu, 24 Juli 2021 yang berlangsung pukul 14.00 sampai 16.30 Wita, dengan agenda: “Pembahasan Penerapan PPKM Level IV di luar Jawa Bali”.

Rakor yang menghadirkan nara sumber, antara lain: Menko Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perhubungan RI, Wakil Menteri Kesehatan, Staf khusus Menteri Sosial. Melahirkan beberapa kesimpulan, yaitu:

Pertama, pemberlakukan PPKM di luar Jawa Bali digelar terhitung mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021.

Kedua, penetapan Level PPKM untuk kabupaten dan kota akan diterapkan pada 45 kabupaten dan kota di 21 provinsi, termasuk provinsi NTT di Kupang Kota, Sikka dan Sumba Timur.

Ketiga, pertimbangan penerapan dua kabupaten dan satu kota di provinsi NTT diberlakukan PPKM level IV, sebagai berikut:

  1. Peningkatan persentase kumulatif kasus terkonfirmasi, Provinsi NTT tertinggi (77,4 persen) di luar Jawa Bali
  2. Kasus aktif terbesar mencapai 11,38 persen
  3. Peta sebaran sekuen Sars – Covid – varian of concern , kasus varian Delta terbesar di NTT 40 kasus di luar Jawa Bali.
  4. Bed occupancy ratio (BOR) dan Konversi Tempat Tidur per tanggal 22 Juli 2021 di atas standar WH0 < 60 persen: Sikka 76 persen, Sumba Timur 75 persen, Kupang kota 73 persen.
  5. Presentase capaian vaksinasi di Kabupaten Sikka dan Sumba Timur dibawah rata-rata nasional.

Rapat juga merekomendasikan agar:

Pertama, Kabupaten Sikka, Sumba Timur dan Kupang Kota dibutuhkan respon yang lebih ketat dan pengendalian mobilitas warga untuk kendalikan lonjakan kasus.

Kedua, perlunya percepatan vaksinasi di wilayah provinsi NTT mengingat saat ini pengunaan vaksin di NTT secara nasional masih rendah.

Ketiga, pengetatan dan pengendalian secara konsisten dan terpadu atas pengaturan serta pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah- wilayah yang diberlakukan PPKM level 4 sebagaimana ditetapkan Instruksi Mendagri.

Keempat, menyiapkan tempat isolasi terpusat mengantisipasi lonjakan kasus dan ketersedian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) pasen Covid-19 terisi penuh.

Kebijakan ini direspons positif dr Asep Purnama mengingat kasus positif Covid-19 di kabupaten Sikka terus meningkat dan sudah merata di seluruh Sikka.

“Bagus. Karena kasus di Sikka naik terus, termasuk kasus kematian. Covid sudah merata di seluruh sikka,” ungkap dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di RSUD TC Hillers Maumere.

Sehingga menurutnya perlu ada ketegasan pengetatan PPKM agar membatasi pergerakan dan mobilitas orang untuk memutuskan rantai penyebaran penularan virus.

Dilansir kompas.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, PPKM Level 4 memiliki substansi yang sama dengan PPKM Darurat.

Akan tetapi, ada jumlah tambahan dalam PPKM Level 4, khususnya terkait dengan target testing, tracing, dan treatment (3T).

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, disebutkan bahwa PPKM Level 4 diterapkan di daerah dengan assesmen level 3 dan 4 di Jawa-Bali.

Bagi daerah yang menerapkan PPKM Level 4, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara online atau berani.

Kegiatan di sektor non-esensial juga wajib diberlakukan work from home (WFH) 100 persen.

Untuk kegiatan di sektor esensial, seperti keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi, penanganan non penanganan, dan orientasi industri ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Sementara itu, sektor esensial pemerintahan yang tidak dapat menunda pelaksanaannya untuk 25 persen WFO publik.

Sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.

Adapun pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, jam operasional dibatasi sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Khusus untuk apotek dan toko obat, dapat beroperasi selama 24 jam.

Aturan pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum juga masih seperti sebelumnya, yaitu hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat.

Seluruh tempat ibadah juga dilarang mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Sertifikat vaksinasi Covid-19 juga masih menjadi syarat wajib bagi pelaku perjalanan jarak jauh, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun moda transportasi publik. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan