oleh

9 dari 32 Pekerja Migran yang Dipulangkan Positif Covid-19

-News-307 views

RADARNTT, Kupang – Sebanyak 9 dari 37 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dan difasilitasi oleh BP3MI dinyatakan positif oleh Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT. Kesembilan PMI yang ditemukakan positif masing-masing berasal dari: Kabupaten TTS (4 orang), Alor (2 orang), Malaka (1 orang), Lembata (1 orang) dan Kupang (1 orang).

Kesembilan PMI saat ini ada dalam penanganan BP3MI dan akan diarahkan menjalani karantina terpusat di Kota Kupang. Pernyataan ini dikeluarkan Laboratorium Biomokuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT pada 23 Agustus 2021 malam, setelah hasil pemeriksaan muncul.

“Meskipun sudah dikarantina di pintu embarkasi antar negara, besar kemungkinan mereka tertular dalam perjalanan ke Kupang dengan menggunakan kapal laut,” ujar Fima Inabuy, PhD, Kepala Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT ini.

“Testing untuk memastikan agar pekerja migran tidak membawa virus COVID-19 kepada keluarga mereka perlu dilakukan, kita tidak ingin mereka menulari, dan ini sudah terbukti penting, sebab di Bulan Juni lalu, salah satu sample positif yang dikirimkan ke Eijkman dari Lab Biokemas NTT terbukti merupakan varian delta yang sangat cepat menyebar,” kata Fima Inabuy menekankan pentingnya melakukan pengawasan. Ia juga menyebutkan seharusnya ada 37 pekerja migran yang diperiksa, tapi ada 5 orang yang lansung dibawa pulang secara paksa oleh keluarga.

Hingga saat ini Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT merupakan satu-satunya laboratorium yang melakukan pengawasan terpadu yang memantau pemulangan para pekerja migran. Kerjasama ini dilakukan dengan BP3MI, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Program pengawasan pemulangan pekerja migran merupakan program insiatif Lab Biokemas Provinsi NTT.

Selain pemulangan yang diketahui olen BP3MI, para pekerja migran yang pulang lewat jalur yang tidak difasilitasi pemerintah atau jalur mandiri juga dihimbau untuk melakukan tes sebelum pulang ke rumah. Menurut Fima Inabuy dengan angka positivity rate yang sedang menurun ini, sebaiknya NTT tetap menjaga pintu-pintu perbatasan, agar angka infeksi tidak meledak dan tidak tertangani. Antisipasi pintu masuk juga penting untuk memetakan mereka yang baru tiba agar tidak membawa varian baru virus.

Laboratorium yang menekankan konteks kesehatan masyarakat, mengutamakan pencegahan hanya ada di Kota Kupang dan merupakan inisiasi dari Forum Academia NTT, salah simpul masyarakat sipil NTT yang aktif bergerak menangani pandemi. Saat ini kebanyakan laboratorium fungsinya hanya menunggu orang sakit atau bergejala dan membuat ongkos penanganan pandemi membengkak dan tidak ada kepastian kapan akan berakhir.

“Hingga saat ini sebanyak 15 ribuan sample warga telah diperiksa secara gratis di Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT. “Kemampuan untuk memeriksa gratis karena dengan metode pool test, ada inovasi yang dilakukan di dalamnya, dan terbukti beban biaya bisa dihemat tujuh kali lipat,” kata Fima Inabuy.

Selain itu menurut pemantauan Elcid Li, salah seorang moderator Forum Academia NTT yang juga menjadi Wakil Ketua Tim Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT, kendala pengambilan swab dari pekerja migran belum dilakukan oleh pemerintah daerah selain dilakukan oleh Lab Biokemas Provinsi NTT di Kota Kupang.

“Minimnya ketersediaan laboratorium PCR di daerah seharusnya dijembatani oleh Dinas Kesehatan di daerah untuk mengirimkan sample ke Laboratorium Biokemas NTT di Kota Kupang, tapi itu pun tidak mereka lakukan,” kata Elcid memaparkan kondisi di daerah.

Menurutnya kehadiran laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat di daerah NTT seharusnya menjadi fokus dari berbagai kabupaten.

“Kalau anggaran yang dikeluhkan, seharusnya tiga atau empat kabupaten bisa berkolaborasi mendirikan satu laboratorium, tetapi anehnya antisipasi ini pun tidak dilakukan oleh para kepala daerah, jangankan di kabupaten, di Kota Kupang saja walikota tidak memprioritaskan pendirian laboratorium dan hingga hari ini pemerintah Kota Kupang tidak punya laboratorium biomolekuler, sulitnya lagi jajarannya malah ingin menutup laboratorium yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan,” kata Elcid menambahkan.

Menurutnya jika pemerintah Kota Kupang tidak mampu membuat laboratorium, jangan lah menutup upaya masyarakat yang mendapatkan pengakuan nasional.

Elcid mengatakan kemampuan birokrat untuk mengantisipasi krisis memang jauh dari kata cukup. “Para birokrat sekarang beda dengan era El Tari, dulu para birokrat bisa merasakan penderitaan rakyat, saat ini mereka lebih banyak sibuk berdagang, akibatnya salah hitung melulu dan tidak tahu aturan, mana ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang wewenangnya di atas Menteri Kesehatan,” tutur Elcid.

Banyak daerah yang kini mengeluhkan ketiadaan anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 jangka panjang tetapi enggan melakukan inovasi, dan mendukung riset pengambangan yang dilakukan oleh para ilmuwan.

“Agak aneh logika prioritas anggaran pemerintah daerah, kadang mereka lupa kita sedang berhadapan dengan pandemi, dan butuh kemampuan menangani emergency yang berkepanjangan ini secara memadai, yang muncul kebanyakan agenda reaktif yang kurang terpadu, dalam satu rapat lintas lembaga misalnya, ada kepala dinas yang bertanya ‘kenapa kita harus khawatir’, ” kata Elcid Li.

Menurutnya tidak semua birokrat paham tanggungjawab mereka untuk melindungi warga, tanpa terkecuali, dan melindungi artinya bukan berarti kita bisa mencegah kematian 100 persen, tetapi kita mengurangi tingkat kematian atau tragedi yakni kondisi kematian tanpa pengharapan untuk warga. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan