oleh

Honor Fantastis Bupati Lembata di Tengah Pandemi Covid-19

-News, Politik-2.198 views

RADARNTT, Jakarta – Salah satu Tokoh Muda Lembata di Jakarta, Ansel Deri meminta Anggota DPRD Kabupaten Lembata untuk menganulir kebijakan menyetujui kenaikan gaji Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur senilai Rp400 juta lebih per bulan per 2021.

“Ingat baik-baik: wabah Covid-19 nyaris melumpuhkan daerah. Para petugas medis bertaruh nyawa, bekerja siang malam dengan fasilitas sangat minim dan Lembata yang masih sangat kere, tapi Bupati berfoya-foya dengan gaji besar di tengah kemiskinan warga dan carut-marut daerah,” tegas Ansel di akun pribadinya, belum lama ini.

Ansel juga memohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT dan BPK Republik Indonesia segera memperhatikan serius besaran gaji Bupati yang sangat fantastis (kalau tak salah) melebihi gaji Presiden Joko Widodo.

“Sekali lagi, anggota DPRD Lembata harus mengambil sikap radikal atas persetujuan besaran gaji Bupati. Jangan korbankan rakyat atau tenaga medis yang tengah bertaruh hidup-mati melawan Covid-19,” tegasnya.

Ia pun meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif agar mengungkap sejumlah proyek mangkrak bernilai miliran rupiah yang merugikan daerah namun masih gelap gulita selama ini.

Ansel menjelaskan, gaji Bupati sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah, serta Janda/Dudanya.

PP tersebut, jelas Ansel, merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980, yang menjelaskan, gaji pokok Bupati ditetapkan sebesar Rp2,1 juta per bulan. Sementara gaji pokok Wakil Bupati sebesar Rp1,8 juta per bulan.

Gaji pokok bupati dan wakilnya itu terbilang kecil. Namun Bupati dan Wakil Bupati juga menerima tunjangan per bulan sebesar Rp3,78 juta untuk Bupati, dan Rp3,24 juta untuk Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati juga menerima tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain tunjangan, Bupati dan Wakil Bupati juga menerima biaya penunjang operasional bulanan.

Besarannya berbeda-beda setiap daerah, karena harus disesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Namun yang pasti Bupati menerima tunjangan operasional sebesar di atas Rp 100 juta per bulan.

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:

PAD sampai dengan Rp5 miliar, maka tunjangan operasional Bupati sebesar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD.PAD Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD.PAD Rp10 miliar sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional paling rendah Rp250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD.PAD Rp20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD.PAD Rp50 miliar sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD.PAD di atas Rp150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD.

Namun khusus di Kabupaten Lembata, selain menerima gaji, tunjangan, dan biaya operasional, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, juga menerima honor yang dibiayai dari APBD Kabupaten sebesar ratusan juta rupiah.

“Honor tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang standar biaya khusus sejak tahun 2018,” sebut Ansel.

Keputusan tentang standar biaya khusus ini seringkali dirubah jika ada penolakan dari masyarakat.

Misalnya pada tahun 2020, Sunur merubah keputusan tentang standar biaya khusus sebanyak 4 kali. Yang terakhir adalah Keputusan Bupati Lembata Nomor 471 tahun 2020 tentang perubahan ke empat atas lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 15 tahun 2020 tentang standar biaya khusus Tahun Anggaran 2020.

“Sesuai keputusan ini, per bulan Sunur menerima honor sebesar Rp285.980.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),” terang Ansel.

Honor itu berasal dari:

Honor sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah Rp52.650.000.

Honor sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah Rp41.765.000.

Honor sebagai pengarah tim anggaran pemerintah daerah Rp47.650.000.

Honor sebagai pengarah tim penyusun perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Rp28.915.000.

Honor sebagai ketua tim pengarah tim perencanaan dan pengawasan percepatan pembangunan daerah Rp15.000.000.

Honor sebagai Ketua Forkompinda Rp50.000.000.

Honor sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan penanganan pemulihan ekonomi Rp30.000.000.

Sewa Rumah untuk Rumah Jabatan Bupati di Kuma Resort Rp20.000.000.

Sementara mulai Januari 2021, Sunur akan menerima honor Rp408.010.294 (Empat Ratus Delapan Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) per bulan.

“Penerimaan honor fantastis ini berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 331 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 yang copyannya diterima SERGAP dari salah satu pegawai di Pemkab Lembata pada Rabu, 30 Desember 2020,” sebut Ansel Deri.

Total honor Bupati Lembata per bulan di tahun 2021 tersebut berasal dari:

Honor sebagai pembina tim anggaran pemerintah daerah Rp3.500.000.

Honor sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah Rp52.650.000.

Honor pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan Rp45.000.000.

Honor sebagai pengarah tim penyusun perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Rp45.000.000.

Honor sebagai pengarah tim perencanaan dan pengawasan percepatan pembangunan daerah Rp45.000.000.

Honor sebagai pengarah dan penanggungjawab tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Rp50.000.000.

Honor sebagai pengarah tim TPTGR dan TPKN Rp3.000.000.

Honor sebagai Ketua Forkompinda Rp60.000.000.

Honor sebagai Penanggungjawab Tim Koordinasi pengelola sistim pemerintahan berbasis elektronik Rp25.000.000.

Honor sebagai Ketua Satgas Covid-19 dan penanganan pemulihan ekonomi Rp30.000.000.

Honor sebagai Pelindung dan Penanggungjawab Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Rp20.000.000.

Sewa rumah untuk rumah jabatan bupati Rp28.860.294.

Sumber SERGAP di Lembata menyebutkan, honor bulanan Bupati Lembata ini sempat dipertanyakan di DPRD Lembata.

“Tapi sampai sekarang diam saja. Padahal honor yang bisa dibilang wow ini tidak sebanding dengan kehidupan masyarakat Lembata yang mayoritas masih dililit masalah kemiskinan dan kebodohan. Coba pak (SERGAP) bayangkan kalau uang itu dikumpul buat perbaiki jalan, pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, dilansir sergap.id, 30 Desember 2020.

Sampai berita ini dinaikkan awak media masih berusaha menghubungi pihak DPRD Kabupaten Lembata dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lembata. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan