oleh

Ini Pekerjaan Rumah yang Akan Dilakukan Kepala BPKP NTT

-News-372 views

RADARNTT, Kupang – Sofyan Antonius ungkap program yang akan dilakukannya ke depan usai resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepada media ini, Senin, (01/03/2021), sesudah acara serah terima jabatan, Sofyan ungkapkan beberapa pekerjaan rumah yang akan dikerjakannya.

Saat ini, jelas Sofyan, dari 23 pemerintah daerah di NTT, baru 12 pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Untuk akuntabilitas yang baik semua bisa mendapatkan opini WTP, jadi ada 11 pemerintah daerah lagi yang harus kami upaya agar opini WTP-nya naik,” ujarnya.

Program yang akan menjadi pekerjaan rumah Sofyan Antonius sebagai Kepala Perwakilan, jelas Sofyan, yakni:

Pertama, kaitannya dengan desa, Sofyan menjelaskan bahwa jumlah desa di NTT cukup banyak sehingga 21 kabupaten, setiap harus bisa menjalankan aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPKP yakni SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa)

Selain itu juga, bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga akan diberdayakan dengan aplikasi SisWasKeuDes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa), hal ini agar pekerjaan dan pengawasan oleh APIP di desa dapat berjalan baik.

“Kami dari BPKP akan melakukan pendampingan sehingga harapan kita kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang tidak sesuai atau terjadi suatu penyimpangan,” ujarnya.

Kedua, kaitannya dengan pemerintah daerah, jelasnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyambangi pemerintah daerah baik kabupaten/kota untuk bekerjasama demi peningkatan pengawasan dan pendampingan untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi.

“Kami akan mulai sambangi ke tiap pemerintah daerah, agar pemerintah daerah itu juga bisa tahu bahwa apa yang harus ditingkatkan oleh mereka, biasanya mereka itu punya keinginan tapi bingung untuk melaksanakannya,” jelasnya.

Ketiga, kaitannya dengan Instansi Vertikal, jelas Sofyan, seperti Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Kepolisian, Kumham, BKKBN dan sebagainya, juga akan dilakukan kerjasama terutama dalam pengawalan terkait kinerja.

“Karena bagaimanapun, bagi Instansi Vertikal, dipusat harus mendapat opini WTP,” ujarnya.

Keempat, kaitan dengan Covid-19, Sofyan menjelaskan bahwa dalam kondisi Covid-19 ini, pihaknya diberi tugas pengawalan terkait dengan pemberian vaksin.

“Pemberian vaksin harus tepat sasaran, dan juga pengawasan terhadap bantuan dana yang ada,” jelasnya.

Sofyan sangat menyakini bahwa apabila kerjasama-kerjasama ini berjalan dengan baik, maka harapan apapun itu bisa tercapai.

Untuk diketahui, Sofyan Antonius sewaktu menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP di Sulawesi Utara, hampir semua daerah mendapat opini WTP. Termasuk pada saat dirinya di Sulawesi Tengah saat ada kejadian bencana, pihaknya bisa mengawal hingga tidak ada terjadi penyimpangan terkait dengan dana bencana. (DN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan