oleh

Jembatan Liang Niki Wae Musur Rana Mese Mubazir

-News-1.182 views

RADARNTT, Borong – Jembatan Liang Niki Wae Musur yang terletak di desa Watu Mori kecamatan Rana Mese, kabupaten Manggarai Timur sudah selesai dikerjakan tahun 2017. Namun, hingga saat ini belum dimanfaatkan alias mubazir.

Jembatan yang dibangun dengan pagu dana Rp7 Miliar lebih itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD) Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2017.

Sejak dibangun pada 2017 silam hingga kini (2021), jembatan yang menghubungkan desa Watu Mori dengan desa Golo Ros dan beberapa desa lainnya, hampir lima tahun usianya tapi belum pernah dimanfaatkan.

Berada satu kilometer di arah selatan dari jalan yang sering dilalui masyarakat seberang Wae Musur, Jembatan yang dibangun dana fantastis itu berdiri kokoh di tengah hutan, lantaran jalur jalan yang menghubungkan jembatan belum dibuka.

Salah seorang warga Watu Mori, Elisabeth Tu (50) pada saat ditemui media ini Selasa, (29/6/2021) mengaku pada saat awal pembangunan jembatan Liang Niki, tim survey untuk pembukaan jalan baru pernah mendatangi keluarganya dan menyampaikan bahwa untuk menghubungkan jembatan Wae Musur harus melalui beberapa tanah milik warga, termasuk tanah miliknya.

“Pada saat itu tidak salah pada tahun 2016, waktu itu suami saya masih hidup. Saya mendengar bahwa untuk jalan menghubungkan jembatan itu melalui lahan sawah dan kebun kami. Jujur waktu itu saya tidak setuju,” tutur istri Almarhum Maksimus Mujur.

Adapun alasan ia mempertahankan lahan tersebut, karena lahan tersebut adalah satu satunya kebun sawah miliknya sebagai tempat sandaran hidup untuk menafkahi keluarga. Ia mengaku dari lahan sawah yang ia miliki itu, Elisabet mendapatkan hasil panen 1,8 ton padi setiap musim.

“Saya biasa panen padi dari sawah itu 1,8 ton setiap musim. Dan dalam setahun saya biasanya panen tiga kali. Dari hasil sawah dan kebun tersebut saya bisa membiayai sekolah anak-anak,” ungkap Ibu dari enam Anak itu.

Terkait pelepasan hak atas tanah itu, Elisabet mengaku tidak akan pernah mengijinkan tanah itu untuk diserahkan kepada Pemerintah untuk dibangun jalan. Ia mengatakan kalaupun hal itu terjadi, pemerintah harus menyediakan dana ganti untung sebesar Rp50.000.000, hal itu kata istri almarhum Maksimus itu, agar bisa menggantikan tanah untuk bangun rumah anaknya.

Dikatakannya bahwa selain dia, juga terdapat 7 masyarakat Watu Mori lainnya yang memiliki lahan yang akan dijadikan jalur penghubung menuju jembatan Wae Musur.

Lebih lanjut Elisabeth, pernah membuat kesepakatan yang pada saat itu dibuat di kantor Camat Rana Mese pada 17 November 2016 silam.

Ia mengaku yang mewakili keluarganya pada saat itu adalah suaminya, Almarhum Maksimus Mujur dan ketujuh warga lain.

Data yang dihimpun media ini, kedelapan warga yang membuat kesepakatan itu adalah; Bapak Ali Jemalu, Ibu Yuliana M. Damince, Bapak Sebas Jumpar, Bapak Rofinus Pantur, Bapak Pius Tampuk, Bapak Edilaus Jakson, Bapak Hasan Palu, Bapak Maksimus Mujur (Alm).

Secara terpisah, kepada media ini pada Selasa, (29/6/2821), Pius Tampuk, salah seorang warga lain membenarkan hal itu. Ia mengatakan bahwa benar, pada tahun 2016 silam, dirinya bersama beberapa warga lain dihadapan Camat Rana Mese Vinsencius Joni Rana Mese.

Pada saat itu, lajutnya, mereka diminta membuat kesepakatan bersama dan menandatangani surat kesepakatan pihaknya menyerahkan lahan dan atas kerugiannya, pemerintah wajib membayar kompensasi atau ganti untung sebesar Rp15 juta.

“Kami membuat kesepakatan itu, bahwa bukti dari kami mendukung, namun atas kerugian kami baik itu tanah, tanaman komoditi, maupun sawah, pemerintah harus membayar dana kesepakatan itu,” tukas Pius.

Kendati demikian, kesepakatan yang dibuat pada lima tahun silam itu belum pernah direalisasikan, ungkap Pius. Ia mengaku bahwa dirinya tetap menunggu niat baik pemerintah untuk merealisasikan kesepakatan yang dibuat di hadapan Camat Rana Mese dan jajarannya pada saat itu.

“Kalau pemerintah tidak memenuhi itu, yah kami tidak kasih karena itu adalah kebun komoditi sebagai sandaran hidup Kami,” tegasnya.

Terkait persoalan penandatanganan kesepakatan bersama yang dibuat di kantor camat pada masa kepemimpinan Camat Vinsencius Joni, diakui Camat Rana Mese Maria Anjelina Teme kepada media ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/6/2021).

Teme mengaku bahwa ia pernah mendapatkan surat tersebut dari salah seorang warga.

Sebagai Pemerintah, ia mengaku telah melakukan berbagai pendekatan secara persuasif dan keluarga, namun hal itu belum berhasil. Kata Teme, mungkin karena masyarakat telah membuat kesepakatan itu.

Terpantau oleh media ini pada hari yang sama. Jembatan Wae Musur tidak dilalui kendaraan. Tak hanya tidak dilalui kendaraan, tampaknya Jembatan Liang Niki Wae Musur tidak terurus. Jalur masuk tidak terawat.

Selain harus menggunakan lahan pribadi warga, untuk menjangkau Jembatan Liang Niki dahulunya harus melalui jalur menuju PLTM atau PLTA Rana Mese Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Kepala koordinator Lapangan atau Site Manager PLTA Rana Mese Borong , Tatas Suhendi mengatakan bahwa jalur yang menuju PLTA itu kurang lebih satu kilometer, dengan lebar jalan sekitar lima meter. Pengadaan jalan tersebut kata dia, melalui proses pembebasan lahan.

Ketika ditanya, apakah nantinya jalur menuju PLTA juga dapat digunakan untuk sekaligus penghubung Jembatan? Jawabnya, yang jelas Pemda kabupaten Manggarai Timur harus melalui koordinasi dan komunikasi yang jelas sesuai prosedur dengan Direktur PLTA di pusat.

“Kewenangan untuk itu tidak ada pada saya. Namun pada Direktur PLTA di pusat,” tutur Tatas.

Dikatakannya, bahwa jalan yang ada saat ini adalah jalur yang pada awalnya dipakai untuk mengangkut material proyek pada saat pengerjaan awal, jelasnya.

Terkait persoalan yang sama, secara terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Yoseph Marto, kepada media ini saat diminta klarifikasi di halaman Kantor DPRD Manggarai Timur, Rabu (30/6/2021) mengatakan bahwa pemerintah telah menyampaikan secara lisan kepada pihak PLTA Sita Borong.

“Kami telah meminta secara lisan kepada pihak PLTA Sita Borong untuk meminta jalan itu untuk hibah kepada Pemda Matim. Tinggal kami kirimkan surat nanti,” tukas Marto.

Disampaikannya setelah hibah kepada Pemda Manggarai Timur dari PLTA, maka pihak Pemda akan melakukan peningkatan status jalan, terangnya.

Soal kesepakatan warga pemilik lahan yang akan digunakan sebagai Jalan penghubung, ia mengaku bahwa pihaknya tidak tahu pejabat siapa yang menggelar kesepakatan itu. Dikatakannya bahwa pemerintah daerah melalui dinas PUPR belum melakukan kesepakatan itu.

“Siapa yang mau bayar kesepakatan itu? Uang dari daerah mana? Kami sudah telpon PLTA , mereka sudah setuju, untuk gunakan jalan menuju PLTA,” tutup Marto. (GN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan