oleh

Keluarga Desak Proses Hukum Oknum Anggota TNI, Terduga Pelaku Kekerasan Terhadap 2 Anak di TTU

-News-34.990 views

RADARNTT, Kefamenanu – Aparat negara bertugas melindungi dan memenuhi hak warganya, namun kerap terjadi sebaliknya aparat justru menindas dan mengancam kehidupan warga.

Kondisi ini sangat “telanjang” terpampang, rakyat sedang terhimpit derita pandemi Covid-19, ditimpa krisis multi dimensi dan kembali terjadi tindakan kekerasan yang diduga dilakukan seorang aparat keamanan terhadap warganya yang masih kategori usia anak yang justru butuh bimbingan dan didikan bukan hajaran, hujaman pukulan dan tendangan.

Komisi untuk Orang Hilang (KontraS) Jakarta bersama keluarga korban penganiayaan dua anak, melalui meeting zoom melakukan temu pers Jumat, 6 Agustus 2021, pukul 14.00 Wita. Dalam temu pers disampaikan kronik latar peristiwa penganiayaan dua anak yang diduga dilakukan oleh EP.

Dimana pada Jumat, 30 Juli 2021, YN (17) dan MJU (15) diduga mengalami tindakan kekerasan dari EP selaku Babinsa Desa Tainsala, Biboki Selatan Timor Tengah Utara (TTU). YN dipukul pada bagian ulu hatinya dengan keras hingga jatuh terduduk, kemudian EP melanjutkan tindakan kekerasan ke MJU dengan meninju dengan kuat pada wajah dan tengkuk serta punggungnya.

Dan EP datang lagi menendang dengan kuat di wajah YN yang dalam posisi jongkok sambil meminta maaf hingga jatuh terlentang, lalu menginjak wajahnya. Mengakibatkan YN tak sadarkan diri dengan luka robek pada bibirnya, dua buah gigi depan atasnya goyang, serta nyeri menusuk pada bagian ulu hatinya. Sementra MJU, mengalami bengkak pada bibir dan merasa pusing.

Atas peristiwa kekerasan ini, kedua anak tersebut dirawat intensif di Puskesmas Manufui. YN diketahui kesulitan bernafas akibat tindakan kekerasan tersebut sehingga ia harus menggunakan alat bantuan oksigen dan bagian ulu hatinya nyeri. Lalu MJU juga dirawat atas keluhan sakit di bagia mulut dan pusing di bagian kepala terkait kekerasan yang dilakukan EP, pihak keluarga telah berupaya melaporkan kasus ini ke Polsek Biboki Selatan dan telah dilakukan visum.

Atas peristiwa tersebut, pihak keluarga berpendapat bahwa apa yang  dilakukan EP terhadap kedua orang anak itu merupakan tindakan yang keji dan tidak manusiawi.

Cara EP melakukan penganiayaan dan sasaran yang dipilih adalah untuk melumpuhkan musuh. Tindakan ini tidak diperkenankan dengan alasan apapun, tindak kekerasan tidak boleh dilakukan termasuk dengan dalih penegakan protokol kesehatan, apalagi hal itu dilakukan kepada seorang usia anak.

Selanjutnya keluarga korban, Marselinus Naicea kakak YN dan Serevina Ular ibu MJU, menyampaikan terima kasih kepada Dandim TTU yang telah dengam cepat melakukan perlindungan terhadap kedua anak dengan datang langsung menemui korban dan keluarganya dan merujuk anak korban untuk menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit selama 5 hari.

Hingga YN pulih dengan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatanya, juga atas pembayaran kredit motor YN untuk satu bulan. Keluarga juga berterima kasih kepada Dandim TTU dan Danrem Kupang yang tegas menindak pelaku dengan telah menahan yang bersangkutan dan akan diproses hukum.

Dengan telah dilakukanya pengambilan keterangan dan pemeriksaan sejumlah saksi sejak hari Sabtu, 31 Juli 2021 dan dilanjutkan lagi pemeriksaan atas kedua korban oleh Denpom Kupang di Koramil Biboki Selatan hari ini Sabtu, 7 Agustus 2021, keluarga memaafkan yang bersangkutan dengan tidak mengesampingkan proses hukum sebagimana yang telah dinyatakan oleh Pak Danrem dan Pak Dandim.

Koorditor KontraS, Fautia Maudiliyanti menegaskan, tindakan penganiyaan yang dilakukan EP merupakan perbuatan keji yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak”.

Selain itu, tegas Fautia Maudiliyanti, Pasal 7 Konvenan Hak Sipil dan Politik menyatakan “Tidak ada seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia”.

Menurutnya, perbuatan EP diduga melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun enam bulan, dan Pasal 351 mengenai penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. Oleh karena tindakan yang dilakukan EP dikategorikan sebagai tindak kejahatan/tindak pidana. Sudah sepatutnya EP diproses dan diadili melalui mekanisme peradilan umum.

“Kasus yang dialami YN dan MJU menambah deretan panjang kekerasan aparat dengan dalih penegakan protokol Kesehatan. Pada tahap PSBB dan PSBB Transisi misalnya, yakni sejak April 2020 – Januari 2021, kami mencatat setidaknya terjadi 17 peristiwa kekerasan yang melibatkan Polisi, TNI, Satpol PP, dan Satgas Gabungan,” ungkap Fautia Maudiliyanti.

Berdasarkan urain dan penjelasan di atas pihak keluarga dan KontraS mendesak, beberapa hal berikut:

Pertama, Kapolda NTT memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan/penyidikan kepada EP yang merupakan anggota TNI dari kesatuan Koramil Biboki Selatan dan diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap dua orang usia anak;

Kedua, LPSK dan Pemprov NTT memberikan perlindungan khusus kepada para korban dengan memberikan pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial hingga pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

Ketiga, KPAI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban;

Keempat, agar proses hukum atas EP dilakukan secara terbuka dan keluarga dapat memperoleh akses progres penanganannya.

Sementara dari Perkumpulan Pengembangan inisiatif Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur ( PiAR NTT), Paul Sinlaeloe menyampaikan bahwa negara mestinya melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan restitusi dan rehabilitasi bagi korban.

“Dalam banyak perisitwa kekerasan terhadap anak, negara hanya hadir untuk menghukum pelaku melalui proses peradilan. Namun negara abai selama proses itu berlangsung untuk memberikan pendampingan bagi korban untuk fisik dan mentalnya terutama.pasca dihukumnya pelaku,” tegasnya.

Sementara korban yang masih mengalami trauma dan kesulitan, kurang dilihat. Menurut Paul, harusnya peran negara ini hadir lewat aparaturnya di pemerintahan.

Dia juga mengatakan, belajar dari peristiwa ini, seolah-olah PPKM hanya berlaku pada malam hari, sehingga tidak boleh ada anak yang bermain sampai malam hari.

“Perspektif penanganan PPKM dan penertiban protokol seperti ini sangat keliru dan diterjemahkan salah di lapangan. Para petugas di lapangan harus dibekali benar dengan pengetahuan dan informasi dalam penertiban protokol kesehatan dan melakukan pendekatan persuasif dan humanis,” tegas Paul Sinlaeloe. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan