oleh

Mahasiswa Manggarai Barat Pertanyakan Keberadaan BOP LBF

-News-802 views

RADARNTT, Kupang – Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang mempertanyakan kejelasan status dari keberadaan lembaga Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP LBF) di kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang menuai kontroversi di tengah publik.

Lembaga yang pembentukannya diinisiasi oleh Presiden melalui Perpres No. 32 tahun 2018 tentang BOP LBF, yang sampai dengan saat ini terus menuai kontroversi di tengah masyarakat khususnya masyarakat Manggarai Barat. Selain dikarenakan tidak adanya transparansi dalam pembentukan lembaga yang mengelola pariwisata daerah cakupan flores itu terutama dibeberapa titik, kehadiran lembaga ini juga seakan menutup ruang gerak pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan pariwisata di daerahnya sendiri. Sehingga banyak hal yang turut dipengaruhi sebagai imbas dari keberadaan BOP ini.

Hal ini  disampaikan aktivis PERMMBAR Kupang, Jelo Jehalu dalam pers rilis yang diterima media ini pada Selasa pagi, (20/4/2021).

Jelo mengatakan bahwa keberadaan BOP LBF di kabupaten Manggarai Barat menaruh pertanyaan besar di tengah masyarakat Manggarai Barat. Mulai dari pembetukannya yang tidak melibatkan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat juga terkait kebijakan yang diambil tanpa adanya koordinasi dari lembaga yang mewakili Kabupaten Manggarai Barat seperti Pemerintah daerah baik eksekutif maupun legisalatif.

“Keberadaan dari pada BOP LBF di Labuan Bajo merupakan strategi atau resep dari pusat untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo, hal ini tentu saja lahir karena pemerintah pusat ingin pariwisata di Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata kelas dunia ditata dengan baik. Namun, PERMMABAR Kupang melihat sisi yang lain dari keberadaan dari BOP LBF ini, mulai dari pembentukannya yang tidak melibatkan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat. Hal ini adalah suatu bentuk tidak transparannya pemerintah pusat dalam mengelola pariwisata di Labuan Bajo. Buntutnya,  dari tidak adannya keterlibatan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat dalam struktur organisasi BOP LBF. Nah, patut kita pertanyakan, mengapa PEMDA MABAR tidak dilibatkan?,” tutur Jelo.

Lebih lanjut, Jelo menduga bahwa keberadaan dari BOP LBF ini adalah implikasi dari kerakusan dan bentuk penjajahan dari pusat untuk menguasai Labuan Bajo.  “Publik bisa saja menduga bahwa keberadaan dari BOP LBF ini adalah implikasi dari kerakusan pemerintah pusat atau bisa saja BOP LBF ini merupakan perpanjangan tangan dari pusat yang berkonspirasi dengan kapitalis untuk kepentingan oligarki,” tegasnya.

Selain dari pada itu, kehadiran BOP LBF juga mempersempit ruang gerak dari pemerintah kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola pariwisata yang seharusnya PEMDA lebih berperan aktif. Hal ini kemudian akan berdampak pada banyaknya aspirasi yang tidak terdengar dan juga kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi karena PEMDA Manggarai Barat tidak mempunyai andil yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan.

“Campur tangan pusat yang berlebihan akan berdampak pada kebijakan publik di kabupaten Manggarai Barat, seperti misalnya banyak aspirasi yang tidak didengar ketika publik mengkritisi kebijakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh BOP LBF. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aktivitas dari BOP yang menuai kontroversi, seperti kebijakan pengalih fungsi kawasan hutan Bowosie, Nggorang Labuan Bajo menjadi bukan hutan di atas lahan 400 hektar. Bahwasanya ketika ditinjau dari aspek ekologi, pembangunan di atas kawasan ini dapat berdampak buruk bagi keberadaan masyarakat Labuan Bajo dalam hal ketersediaan air bersih. Untuk diketahui di atas lahan 400 hektar ini terdapat belasan mata air yang mempunyai peranan penting untuk kebelansungan hidup masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya,” lanjut aktivis PMKRI Kupang itu.

Situasi ini tidak mungkin dibiarkan untuk terus berlanjut, karena akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap keberlansungan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Manggarai Barat.

“Kita tidak menginginkan situasi ini akan terus berlanjut, karena akan bepengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Manggarai Barat dan sebagai langkah konkretnya, BOP LBF  ini dibubarkan dan PEMDA lebih berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.”

Sementara itu  Ketua umum PERMMABAR Kupang, Epi Staren mengatakan, Kehadiran BOP LBF merupakan bukti kelalaian pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola potensi wisata di Manggarai Barat. Kehadiran lembaga ini juga merupakan bukti lambannya pemerintah daerah dalam merespon ataupun mengkritisi kebijakan pemerintah pusat sehingga mengabaikan konsep pembangunan pariwisata yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

“Kami meminta pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat dan DPRD Manggarai Barat, untuk bersikap tegas dan konsisten terhadap pembangunan pariwisata berbasis potensi lokal. Jangan lengah dan harus berani untuk melawan kebijakan pemerintah pusat  yang tidak menguntungkan daerah, dan kami meminta pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat untuk lebih proaktif dalam merebut peran strategis pembangunan pariwisata super premium itu, agar terkesan Pemda tidak tidur. Dan yang perlu diingat bahwa, tuan sesungguhnya dari potensi tersebut adalah rakyat Manggarai Barat bukan rezim Jakarta,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa secara organisatoris, PERMMABAR Kupang menyatakan sikap keberatan dengan kehadiran dari lembaga ini.

“Atas nama organisasi, kami menyatakan sikap keberatan dengan keberadaan lembaga ini. kami meminta pemerintah pusat agar jangan terlalu rakus dalam mengelola potensi pariwisata di Manggarai Barat. Kehadiran Lembaga ini merupakan wujud nyata dari otoriternya pemerintah pusat dalam membangun kawasan pariwisata di Manggarai Barat,” tutupnya.

Sebelumnya, Sil Joni mengkritisi perubahan nama lembaga tersebut. Dalam opininya yang dipublikasi media warta nusantara,  Sil Joni menegaskan bahwa desain dan implementasi pembangunan dalam pelbagai bidang masih bersifat top-down dan sentralistis. Dominasi Pemerintah Pusat (Pempus) begitu ‘digdaya’ sehingga nyaris segalanya bergantung pada ‘kebaikan politik’ pusat itu. Bidang kepariwisataan menjadi salah satu arena yang berada di bawah ‘genggaman Jakarta (Baca: Pempus) itu.

“Kisah ‘kegagalan’ pemerintah daerah (Pemda) dalam mengakselerasi kemajuan pembangunan sektor kepariwisataan di level lokal, dijadikan basis teoretis untuk menjustifikasi urgensitas intervensi Pempus tersebut. Untuk itu, Pempus menerapkan standar dan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa sebuah destinasi memang sangat mendesak untuk ‘dikendalikan’ oleh Jakarta. Jika tidak memenuhi ekspektasi Jakarta, maka tidak ada pilihan lain, Pempus segera ‘mengambil-alih’ penataannya,” tegas Sil Joni.

Menurutnya, sektor pariwisata Mabar bisa menjadi contoh konkret perihal ‘kuatnya dominasi’ Pempus itu. Target yang ambisius segera dipatok. Labuan Bajo harus menjadi ‘the new Bali, salah satu destinasi super prioritas, kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional (KSPN), destinasi super prioritas dan yang terakhir dilabeli dengan istilah ‘super premium’.

Ia menegaskan, pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang ditempatkan di setiap destinasi super prioritas, bisa dibaca sebagai manifestasi kuatnya naluri dominatif Jakarta dalam ‘mengeruk keuntungan’ terhadap keberadaan aneka aset wisata strategis di daerah. Pempus dengan segenap kewenangan politis yang dimilikinya menginisiasi pembentukan lembaga itu di atas basis regulasi formal guna membungkam suara kritis publik. Seolah-olah dalam dan melalui BOP itu, apa yang menjadi harapan publik terkait naiknya pamor industri pariwisata di daerah dan memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan sisi kesejahteraan, segera terwujud. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan