oleh

Pemprov NTT Alokasi Rp898 Miliar Lebih Untuk 78 Paket Pekerjaan Jalan Provinsi

-News-4.156 views

RADARNTT, Kupang – Memenuhi janji Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menuntaskan pekerjaan seluruh ruas jalan provinsi dalam tempo tiga tahun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT telah mengalokasikan anggaran sebesar  Rp898.223.760.000 di tahun anggaran 2021 untuk membiayai 78 paket pekerjaan jalan provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Anggaran sebesar Rp898 miliar lebih itu diperoleh dengan skema pinjaman daerah, dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kerja sama dengan PT Multi Sarana Infrastruktur (SMI), pinjaman tanpa bunga atau bunga nol persen. Pemerintah hanya akan mengembalikan angsuran pokok pinjaman selama jangka waktu yang telah disepakati, demikian kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Adi Mboeik, Selasa (5/1/2021).

“Untuk tahun 2021 pekerjaan jalan provinsi menggunakan dua pola yaitu, GO (Grading Operation) 109,69 kilometer dan Rehap HRS (Hot Rolled Sheet) 403,44 kilometer, sehingga total panjang jalan yang dibiayai dari dana PEN adalah 512,13 kilometer,” jelas Adi Mboeik.

Selain pembiayaan dari dana PEN untuk 512,13 kilometer jalan provinsi, kata Adi, tahun ini juga ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 19 kilometer, sehingga total panjang jalan yang dikerjakan 531,13 kilometer.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang memproses teknis pencairan pinjaman setelah sebelumnya ditetapkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi NTT tahun anggaran 2021 bersama DPRD dan disetujui Menteri Dalam Negeri.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT yang membidangi infrastruktur, Alexander Take Ofong, S.Fil meminta agar pemerintah bergerak lebih cepat mengurus hal teknis pencairan pinjaman agar pekerjaan bisa segera dilaksanakan.

“Infrastruktur jalan merupakan urat nadi pergerakan roda ekonomi, maka hal ini mesti jadi fokus perhatian bersama terutama pemerintah dalam eksekusi anggaran dan kegiatan. Karena prinsipnya kita di DPRD sudah menyetujui untuk dilaksanakan,” kata Alex Ofong.

Ia juga menyarankan agar seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan