oleh

Penanganan COVID-19 Prasyarat Bangkitkan Pariwisata NTT

-News-263 views

RADARNTT, Kupang – Dosen Australian National University, Prof. Budi P Resosudarmo menegaskan prasyarat utama untuk membangkitkan kembali pembangunan yang sempat turun akibat pandemi, khususnya sektor pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah penanganan COVID-19 dan persoalan kesehatan masyarakat lainnya.

“Penanganan COVID-19 dan persoalan kesehatan masyarakat lainnya adalah fondasi untuk dapat berlangsungnya pembangunan pariwisata di NTT,” tegas Prof. Budi dalam diskusi virtual dengan tema, Strategi Penanggulangan Kemiskinan NTT, yang selenggarakan Fraksi NasDem DPRD Provinsi NTT, Sabtu (29/5/2021).

Menurutnya, pelaksanaan 3T, yaitu: Testing (pemeriksaan), Tracing (pencarian) dan Treatment (penyembuhan), yang dilakukan dengan baik adalah kunci menghidupkan kembali sektor pariwisata. Dan mewujudkan pariwisata sehat dan aman, yang akan menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata.

“Fasilitas testing, pencatatan dan administrasi, serta sistem karantina dan isolasi. Program vaksinasi, kecepatan pelaksanaan vaksinasi sampai akhir tahun ini segera mencapai lebih dari 60 persen dari penduduk NTT. Sampai akhir 2022 untuk seluruh penduduk mendapatkan 2 kali vaksinasi dan persiapan untuk vaksinasi ke 3 dan seterusnya,” jelas Prof. Budi.

Menurut Prof. Budi, vaksin memiliki keterbatasan jangka waktu sehingga harus dilakukan terus menerus karena virus mengalami mutasi setiap saat.

Data sampel RDT dan sampel Tes Swab di provinsi NTT menurut rilis data covid19.nttprov.go.id update pukul 16:45:34, Minggu (30/5/2021) menunjukan bahwa jumlah RDT Reaktif 11.77, RDT Non Reaktif 24.441, Swab Tunggu Hasil 1.697, Swab Positif 12.430, Swab Negatif 14.342.

Kondisi ini menunjukkan penularan Covid-19 masih terjadi di NTT dan mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan, angka positif mencapai 12.430 dan terbesar di Kota Kupang 6.298 kasus positif sesuai hasil tes Swab.

Pakar kesehatan masyarakat, dr. Hironimus Fernandes menyampaikan bahwa 3T itu lebih dominan domainnya pemerintah, walau sebagian juga dapat dikerjakan oleh masyarakat.

“Jumlah testing belum sesuai dengan standar WHO, yang disyaratkan 1:1000 penduduk per minggu. Jadi kalau kasus terkesan ‘turun’ itu karena testingnya belum mencapai standar WHO, bahkan cenderung menurun. Ini tidak boleh jadi landasan kebijakan untuk melonggarkan 3T,” tegasnya.

Sehingga menurutnya, jangan dulu ada kebijakan mengurangi 3T dan melonggarkan kebijakan 5M sampai pemerintah pusat mencabut Kepres tentang keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat.

“Dan Imunisasi harus terus digarap serius oleh Pemerintah,” tandas Ketua IAKMI NTT.

Selain itu, wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat di pusat-pusat kegiatan masyarakat yang dikenal 5M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas sosial. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan