oleh

Pengorganisasian Masyarakat Kunci Menang Perang Melawan Covid-19

RADARNTT, Kupang – Pengorganisasian masyarakat untuk terlibat aktif di dalam perang melawan Covid-19 menjadi urgen saat ini. Pendekatan public health, pemberdayaan masyarakat itu merupakan salah satu kata kunci yang paling penting.

Demikian tegas Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr dr Hyronimus A. Fernandez, M.Kes. dalam obrolan malam yang diinisiasi Forum Academia NTT (FAN) bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI), Sabtu, 13 Pebruari 2021 yang disiarkan langsung melalui akun Facebook dan kanal Youtube Forum Academia NTT.

Hyron Fernandez menjelaskan bahwa selama ini ada miskonsepsi soal kedaruratan medik dan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan Covid-19.

“Kedaruratan medik berhubungan dengan orang per orang yang ada di Rumah Sakit, sementara kedaruratan kesehatan masyarakat berkaitan dengan ancaman nyawa populasi,” jelas Fermandez.

Ia menegaskan bahwa, kian meningkatnya kasus Covid-19 di NTT mestinya dilihat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat karena mengancam keselamatan populasi. Maka dibutuhkan pengorganisasian masyarakat untuk berperang melawan Covid-19.

“Selama ini kita lebih banyak sibuk mengatur kedaruratan medik lalu lupa membangun pendekatan berbasis akar rumput. Kita seolah sibuk mengepel lantai dan lupa menutup atap yang bocor karena hujan virus,” kata Fernandez.

Selama ini, kata dr. Hyron, aktor yang tampil masih dari pemerintah, sementara masyarakat diposisikan sebagai korban yang harus ditolong. Padahal pemberdayaan masyarakat itu merupakan salah satu kata kunci yang paling penting.

“Pemberdayaan untuk apa? Pemberdayaan untuk pencegahan. Tadi Bapak Wawali sudah katakan bahwa 3T itu urusan kesehatan, dan 5M itu urusan masyarakat. Ya itu, tapi pelibatan masyarakat itu harus terorganisir. Itu kuncinya. Sementara itu, pelibatan masyarakat secara terorganisir kita tidak lihat selama ini,” kata dr. Hyron.

Menurut dr. Hyron, pelibatan RT/RW secara terorganisir adalah untuk mencegah pandemi Covid-19. Selama ini upaya pemerintah dalam mencegah pandemi dengan menerapkan PSBB, PSBB regional, PPKM, setelah melalui evaluasi tidak berjalan maksimal karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam hal ini.

“Karena itu kami di IAKMI akan sangat senang dengan pendekatan yang langsung menjadikan masyarakat sebagai subyek untuk berperang melawan Covid-19. Sebenarnya kami harapkan dari dulu, tapi okelah belum terlambat karena curva kita juga belum pernah turun. Seluruh Indonesia belum pernah turun (Curva Covid-19, Red). Ini masih panjang kalau kita tidak perbanyak 3T dan implementasi 5M melalui masyarakat yang terorganisir,” tandas dr. Hyron.

Dilansir timexkupang.com, Wakil Walikota mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Kupang sedang berusaha menekan laju peningkatan kasus Covid-19 dengan menerapkan PPKM. Bahkan sedang mempertimbangkan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Kecil atau mikro (PPKMBK) di tingkat RT/RW.

“Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek penting, yakni kesehatan, ekonomi, dan aspek sosial,” kata Herman Man.

Herman Man menegaskan bahwa, dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala kecil, Pemerintah Kota  Kupang akan ‘mempersenjatai’ aparatur di tingkat RT/RW sebagai garda terdepan bersama masyarakat dalam memerangi pandemi Covid-19.

“Intinya adalah pelibatan masyarakat secara nyata dalam upaya pencegahan Covid-19 ini,” tegas Herman.

Persenjatai yang dimaksud Wakil Walikota adalah mendukung peran RT/RW dengan anggaran khusus seperti untuk biaya komunikasi cepat dan operasional, sehingga mereka bersama Satgas di Kelurahan dapat bekerja secara maksimal memastikan setiap warganya menjalankan protokol kesehatan dengan 5M dan ikut membantu petugas dalam melakukan 3T.

Herman menjelaskan, Pemkot memang belum mengeluarkan edaran mengenai peran Satgas Kelurahan dalam memerangi pandemi hingga ke tingkat RT/RW. Meski demikian, kata dia, pihaknya telah merumuskan sedikitnya lima tugas yang harus dilakukan di 51 kelurahan pada enam kecamatan di Kota Kupang.

Pertama, membantu mendata seluruh warga kategori orang tanpa gejala (OTG). Kedua, mengejar orang dengan kontak erat. “Ini nanti bersama putugas kesehatan di setiap Puskesmas yang sudah ada timnya. Nanti satu orang bertugas cari dua orang yang punya kontak erat. Ini semua harus didata bisa 30 sampai 40 kontak, tergantung interaksi sosialnya. Itu harus dikejar semua, meski kita juga punya keterbatasan,” jelas Herman Man.

Ketiga, mengawasi pergerakan OTG. “Ini juga penting diawasi di tingkat RT/RW karena kasus di Kota Kupang saat ini tinggi karena ada yang OTG, tapi tidak tinggal di rumah. Nanti kita minta RT/RW awasi pergerakannya sehingga tidak jalan sembarangan,” sebut Wakil Walikota.

Keempat, memastikan warga di lingkungan RT/RW masing-masing sudah dilakukan 3T, yakni tracing, testing, dan treatmen. Ini nanti dilakukan bersama tim dari tenaga kesehatan di Puskesmas, karena 3T itu adalah urusan kesehatan, sedangkan 5M itu urusan masyarakat. Tenaga kesehatan bertugas melakukan tracing terhadap kontak erat, tugas RT/RW memastikan warga di wilayahnya yang kontak erat di-tracing. Karena itu, dibutuhkan kejujuran masyarakat agar bisa di-tracing.

Kelima, kata Herman Man, adalah membentuk sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di wilayahnya masing-masing. Bagaimana RT/RW memastikan agar warganya tertib pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

Wakil Walikota menuturkan, upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang dalam mencegah dan menurunkan angka penyebaran Covid-19 adalah mengadakan Laboratorium PCR, yang diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi sehingga memudahkan dalam proses pemeriksaan sampel.

Saat ini atas permintaan Gubernur NTT, Pemkot me-refocusing anggaran lebih kurang Rp 80 miliar untuk penanganan pandemi ini, salah satunya mengalokasikan sepertiga anggaran itu sekira Rp 20 miliar hingga Rp 23 miliar untuk mengadakan Laboratorium PCR. Laboratorium ini ditargetkan dapat memeriksa sekira 400-500 sampel setiap hari untuk mencegah penumpukan sampel di laboratorium PCR milik Pemprov NTT.

Osio Ladila, salah satu mantan pasien Covid-19 dalam komentarnya di laman Facebook menyatakan bahwa ia baru saja sembuh, namun tidak dilakukan tracing. Ketika isolasi mandiri, pihak Puskesmas tidak memberikan edukasi mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini membuktikan bahwa sebagus apapun kebijakan jika tidak dibarengi koordinasi dan sinergi semua elemen masyarakat, maka implementasinya tetap akan sia sia belaka.

Merespon lambannya penanganan Covid di NTT, warga kemudian berupaya melakukan gerak komunitas untuk membantu pemerintah. Pihak gereja juga ikut terlibat dengan berbagai konsep menarik.

Agus Nahak, seorang warga RT 30, Kelurahan Kayu Putih, menyebutkan sejak akhir Januari 2021 sudah ada 3 pasien Covid yang meninggal di keluarganya. Masih banyaknya warga yang belum paham bagaimana melakukan isolasi mandiri, tidak tersedianya ruang untuk isolasi mandiri serta bagaimana hidup berdampingan dengan mereka yang sudah terinfeksi adalah beberapa faktor yang memicu Agus untuk melakukan gerak mandiri.

Agus membuat grup Whatsapp Rukun Tentangga (RT) dengan 79 kepala keluarga (KK) sebagai medium diskusi untuk saling berbagi informasi tentang Covid-19. Inisiatif warga untuk melakukan penyemprotan disinfektan di rumah warga dengan swadaya masyarakat.

Partisipasi dan gerak komunitas di level akar rumput bisa menekan angka penularan Covid di NTT. Untuk melandaikan curva penyebaran Covid, perlu dilaksanakan dua kebijakan pokok, yaitu:

Pertama, kebijakan yang terkait dengan kesehatan untuk memastikan ketersediaan fasilitas, meningkatkan kesembuhan pasien, menyediakan layanan psikologi dan keterlibatan expert (tenaga ahli) termasuk partipasi masyarakat

Kedua, membuat peraturan yang jelas dan konsisten yang melibatkan masyarakat dalam wujud budaya hukum.

Mengigat bahwa pandemik ini adalah tanggung jawab bersama, maka setiap kita mesti bergandeng tangan untuk mengimplementasikan keintegrasian, koordinasi dan keterpaduan penanganan Covid-19 di NTT. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan