oleh

PPKM Level IV di Sikka, PolPP Harus Kedepankan Cara Humanis dan Edukatif

RADARNTT, Maumere – Kinerja Polisi Pamong Praja (PolPP) kabupaten Sikka di masa pandemi ini terus menjadi sorotan serius dari berbagai pihak. Salah satunya, sorotan dan kecaman datang dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sikka, Puja Boy Gapo,

Puja Boy mengutuk keras tindakan represif PolPP Sikka terhadap anak-anak SMA Bhaktyarsa Maumere, Kabupaten Sikka di hari Kamis (12/8/2021).

Melansir mediaindonesia.com (13/8/2021), kejadian ini bermula saat PolPP melakukan operasi dan mendapati adanya aktivitas KBM di sekolah itu, yang kemudian berujung hukuman squat jump bagi anak-anak SMA Bhaktyarsa.

Atas kejadian ini, Puja Boy Gapo turut memberi perhatian dan mengecam tindakan PolPP Sikka. Ketua LPA Sikka ini menyayangkan sikap arogansi satuan PolPP yang selalu mengedepankan sikap represif ketimbang pendekatan humanis dan edukatif.

“Kejadian seperti ini terus berulang. PolPP bertindak represif. Ini jelas menunjukkan arogansi aparat pemerintah,” tegas Puja Boy Gapo.

Menurut dia, sebagai aparatur negara harusnya memahami cara penanganan kepada anak-anak dan orang dewasa. Puja Boy Gapo menduga bahwa kurang adanya koordinasi lintas sektor sehingga setiap tindakan yang di ambil terkesan tidak profesional dan jauh dari harapan masyarakat.

“Selain mempertontonkan arogansi dan tindakan represif, keberulangan ini jelas menunjukkan kordinasi lintas sektor tidak jalan. Ini sungguh tidak profesional,” kecam dia.

Selain kecaman terhadap kejadian tersebut, Puja Boy Gapo pun melihat fenomena yang perlu dicermati sebijak mungkin oleh pemerintah terutama oleh Pemkab Sikka. Menurut dia, Covid-19 dan penerapan PPKM level IV jelas berkonsekuensi terhadap berbagai hal termasuk pendidikan.

Di satu sisi masyarakat juga para siswa wajib mematuhi aturan PPKM level IV ini, tetapi di sisi lain ada hal lain yang belum tuntas khususnya memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan di daerah.

“Metode pembelajaran daring dan luring mungkin berjalan baik di daerah lain semisal Pulau Jawa. Tapi di daerah-daerah, seperti Sikka misalnya, ada banyak keterbatasan, yang jika tidak segera terselesaikan merugikan generasi belajar sekarang,” kata Puja.

Untuk itu, Puja Boy Gapo mengharapkan agar Bupati Sikka selaku pimpinan wilayah dan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi mampu mengambil kebijakan stratregis untuk mengatasi masalah pendidikan di masa pandemi ini.

“Saya sangat berharap Bupati Sikka mampu untuk memberikan semacam kebijakan dan penjelasan, sebagai public address kepada masyarakat untuk menjamin bahwa dunia pendidikan di Kabupaten Sikka akan dijamin agar anak-anak tetap mndapatkan haknya dan dapat mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.” Tentunya, kata Puja, hal ini perlu dibarengi dengan konsep yang lebih strategis tentang model pembelajaran di masa pendemi covid ini.

Diketahui, menurut instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021, kabupaten Sikka masuk status PPKM Level IV bersama Ende, Sumba Timur dan Kota Kupang. Status tersebut berlaku 10–23 Agustus 2021 dan membutuhkan intervensi pemerintah daerah dalam penanganan kasus Covid-19 maupun dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan