oleh

Soal Pool Test qPCR: Perbedaan Kewenangan Perlu Didudukkan Berbasis Keilmuan

-News-319 views

RADARNTT, Kupang – Polemik perbedaan kewenangan terkait metode ‘pool test qPCR’ atau pemeriksaan massal dengan qPCR perlu didudukkan berbasis keilmuan.

Demikian kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, di ruang kerjanya, Kamis (26/8/2021).

“Kita berpikir positif saja, tanpa underestimate kepada para pihak.
Kalau mebaca pers rilis dari FAN dan mendengar pers konferensi dari (Rektor) Undana, tampak ada ‘posisi’ masing-masing terhadap Aturan Kemenkes yang ditindaklanjuti oleh Dinkes Kota Kupang,” tutur Alex Ofong.

Posisi Universitas Nusa Cendana (Undana) jelas, harus ada dari Patologi Klinis sesuai ‘Aturan’ untuk menandatangani Keterangan Hasil Tes.

Posisi FAN juga jelas, tak perlu dari Patologis untuk tandatangan Keterangan Hasil Tes.

Sebagai Lembaga Akademik, Undana tentu saja tidak asal setujui Aturan itu, pasti atas dasar keilmuannya. Kalau tidak punya dasar keilmuan, pasti Undana beri tanggapan. Dengan kata lain, Undana tidak asal ikut-ikut saja aturan.

Begitu juga FAN. Nekat melawan Aturan dengan berbasis argumentasi keilmuan atau hanya sekedar ‘ego’ tanpa dasar?

Kalau kedua posisi ini didudukkan dengan baik dalam bingkai pencarian jalan keluar terbaik, secara rasional dengan mengedepankan keilmuan dan kepentingan masyarakat umum di tengah pendemi (darurat) ini, maka akan ada solusinya.

“Diskresi dapat saja dilahirkan asal dengan basis argumentasi keilmuan yang kuat,” tegas Alex Ofong.

Di masa pandemi ini, sejak Perpres 01/2020 dikeluarkan, banyak aturan direlativisir. Aturan lebih tinggi saja bisa diabaikan dengan aturan teknis di bawahnya demi penanganan situasi darurat.

Undana seharusnya menjadi pilar perdebatan otoritas keilmuan terkait dengan metode ‘pool test qPCR’ yang dilakukan Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat (Biokesmas) NTT yang diinisiasi oleh Forum Akademia NTT (FAN) di Kota Kupang.

“Dari sisi kompetensi keilmuan mana yang paling punya otoritas: “ahli biomolekuler atau ahli patologi klinis” dalam melakukan metode ‘pool test qPCR’ sehingga sebagai orang awam, semua butuh tahu ini,” tegas Alex Ofong.

Dan karena ini, adalah urusan FAN dan Undana sebagai kaum intelektual maka lebih bagus kalau “BAKALAI” atau berdebat soal ini.

“Jangan hanya menyerah dengan surat sepotong dari Dinkes Kota Kupang,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, Kamis (26/8/2021) menjelaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K.01.07/Menkes/4642/2021 tentang penyelenggaraaan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19), pada halaman 3 bagian kedua, dijelaskan bahwa laboratorium pemeriksaan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) harus memenuhi persyaratan paling sedikit standar Laboratorium Bio Safety Level 2 (BSL-2) serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan validasi pemeriksan Covid-19.

Kemudian, pada bagian D halaman 13 tentang persyaratan sumber daya manusia, pada poin 1, tenaga dokter ahli Patologi Klinik atau Mikrobiologi Klinik atau dokter umum yang telah terlatih. Poin 2, tenaga analis kesehatan/ahli teknologi laboratorium medis/lytkayasa/peniliti virology dengan latar belakang pendidikan analis/biologi/kedokteran hewan/biomedis dan ilmu lain yang berkaitan. Sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan Permenkes Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Demikian juga dengan tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan praktiknya harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Sementara pihak Undana dalam siaran persnya, Kamis (26/8/2021) dalam salah satu poin menyebutkan tetap berkomitmen untuk mendukung pelayanan masyarakat yang dilakukan Laboratorium Boimolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT dan atau Laboratorium Boimolekuler Undana sebagai laboratorium pemeriksaan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dari pihak FAN melalui Dr. Dominggus Elcid Li dan Fima Inabuy, PhD telah menegaskan bahwa ‘pool tes qPCR’ adalah inovasi di tengan perang melawan pandemi Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan massal untuk surveillance.

Inovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Sejak Mei 2020, Forum Academia NTT di bawah pimpinan Fima Inabuy, PhD memperkenalkan konsep pool test untuk mengatasi kelangkaan test PCR. Dukungan yang didapat dari pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat kemudian memungkinkan hadirnya Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT di Bulan Oktober 2020.

Perbedaan mendasar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Public Health) adalah target pemeriksaannya bukan semata pada orang yang bergejala tetapi testing bisa dilakukan untuk seluruh warga yang dianggap berisiko, ini adalah laboratorium surveillance. Contohnya testing dilakukan untuk satu sekolah yang hendak sekolah offline, ratusan komunitas keagamaan dan lainnya. Ini semua dilakukan secara gratis, sehingga angka positivity rate dapat terpantau dengan saksama. Tujuannya jika positivity rate rendah, seharusnya aktivitas bisa dilakukan dengan lebih leluasa. Namun jika angka tes saja minim, tidak mungkin ada patokan data yang memungkinkan kita memprediksi tingkat kematian (fatality rate).

Jika tes PCR berbiaya mahal, tidak mungkin surveillance bisa dilakukan, tidak ekonomis. Test untuk kepentingan surveillance hanya mungkin dilakukan jika bisa dilakukan secara massal dan murah. Upaya ini sudah kami lakukan untuk warga miskin, kaum difable, pekerja migran yang dipulangkan massal, anak sekolah, komunitas keagamaan, instansi pemerintahan, para pekerja media dan lain sebagainya. Dengan pemantauan yang tepat aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan risiko yang diperkecil. Tujuan dari testing bukan secara langsung mengeliminir risiko di level nol absolut, tetapi memperkecil risiko.

Persoalannya dalam skema pandemi, bisnis alat dan bahan kesehatan menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan. Tidak heran Indonesia menjadi target pasar. Apalagi jika ruang mobilitas dikontrol dengan standar tes PCR yang masih mahal itu, meski harganya sudah diturunkan Presiden RI.

Setelah beroperasi selama satu tahun, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT yang sejak awal menempatkan diri sebagai laboratorium inovasi sudah memeriksa 15 ribuan sampel swab dengan kemampuan penghematan biaya tujuh kali lipat dari harga saat ini. Kalkulasi biaya (cost analysis) yang sudah dikerjakan satu tahun ini seharusnya bisa menjadi bahan kajian bersama di level negara. Sehingga penghematan bisa dilakukan. Presentasi di level kajian ini perlu dibuka di kalangan para ahli agar Indonesia mampu mempunyai skenario terobosan keluar dari pandemi, dan strategi ini seharusnya tidak ditentang oleh pelaku pasar.

Keluar dari tawanan ‘harga pasar’

Para pelaku pasar utama yang muncul dan protes terhadap keputusan politik kepala negara sesungguhnya melupakan tanggung jawab kemanusiaan, khususnya ketika inovasi telah mampu dilakukan dan jika bisa divalidasi dan diperbanyak di berbagai wilayah Indonesia, sehingga tes PCR bisa terjangkau secara murah, bahkan gratis. Jika di level 10 ribu rupiah seharusnya negara mampu menggunakan uang pajak untuk membayar. Dengan cara ini rasa kepercayaan warga dan para pelaku ekonomi untuk pulih dan beraktivitas bisa kita dukung. Dengan cara ini kita harapkan pendapatan warga bisa pulih dan kemampuan warga membayar pajak dan retribusi bisa pulih sehingga kas negara tidak kosong.

Namun, jika langkah pemulihan ini dihambat yang untung hanya lah para pedagang alat kesehatan, sedangkan kesengsaraan ada di level warga kebanyakan. Momentum menghadapi pandemi Covid-19 seharusnya merupakan momentum Indonesia untuk mendung riset inovasi di berbagai level. Momentum ini juga merupakan momentum Indonesia untuk mengkritisi model pengetahuan yang amat sentralistik, seolah warga di daerah tidak mampu melakukan produksi pengetahuan secara kontekstual.

Untuk itu pengakuan yang telah didapat Labotarorium Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT dari Litbangkes Kementrian Kesehatan seharusnya menjadi modal untuk terus bergerak dan bisa diangkat hasil inovasinya untuk dikaji dan dijadikan kebijakan publik. Saat ini hambatan utama yang dihadapi oleh para peneliti (scientist) di daerah adalah mereka ‘dikriminalkan’ bukan hanya oleh para birokrat dinas kesehatan Kota Kupang, dinas kesehatan Provinsi NTT, juga oleh universitas negeri. Inovasi selalu mendahului regulasi, jika dibalik maka proses produksi pengetahuan terhenti.

Akibat mendasar dari terhentinya kemampuan melakukan produksi pengetahuan adalah kepala negara hanya mampu menjadi penentu harga, tetapi bukan sebagai motor untuk melakukan inovasi. Sebab negara dikunci sekedar sebagai konsumen alat kesehatan semata, dan sumber-sumber yang ada tidak diberdayakan sebagai sumber produksi pengetahuan dalam menghadapi pandemi yang tidak berujung. Syarat untuk keluar dari pandemi adalah dengan semangat republiken, seorang kepala negara harus mampu keluar dari tawanan harga pasar, dan mampu melakukan produksi teknologi untuk berhadapan dengan krisis mondial yang sudah diprediksi oleh para ilmuwan yang tergabung dalam Club of Rome sejak tahun 1970an. Bumi yang dihisap tanpa akal budi pada akhirnya tidak akan mendukung daya hidup manusia. Ini yang sedang terjadi, dan Indonesia tetap ada dalam selubung asap para pedagang yang anti pengetahuan, dan anti negara. (TIM/RN)

Komentar