oleh

Sofyan Antonius Jabat Kepala BPKP NTT Gantikan Iwan Agung Prasetyo

-News-440 views

RADARNTT, Kupang – Sofyan Antonius resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggantikan Iwan Agung Prasetyo, Senin, (01/03/2021).

Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT berlangsung dihadapan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat,. Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni dan juga Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, dalam sambutannya, mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pemeriksa cukup berat.

“Sebagai pemeriksa itu cukup berat, karena banyak yang tidak suka untuk diperiksa. Jarang terjadi lembaga yang suka dengan lembaga pemeriksa, sehingga itu tidak gampang,” katanya.

Viktor Laiskodat menjelaskan bahwa kebutuhan saat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang bagaimana terbentuknya BPKP dalam tugas pengawasan dan pembinaan harus terus didorong.

“Saya sebagai Gubernur melihat tugas pembinaan harus didorong terus agar nantinya tugas BPKP dan BPK jadi lebih ringan,” jelasnya.

Selain itu, Viktor Laiskodat juga menilai bahwa masalah paling serius yang sering dihadapi adalah penertiban administrasi.

“Hal itu masih sangat sulit dilakukan, baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Viktor Laiskodat akan terus mendorong Kepala BPKP yang baru agar tetap menjalankan dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan sebelumnya.

“Saya harapkan agar BPKP juga dapat terus melakukan pendampingan sehingga sistem informasi yang dilakukan selama ini oleh inpektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat berjalab dengan baik,” harapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah mengatakan bahwa BPKP sebagai lembaga pengawasan telah memfasilitasi pemerintah daerah dengan pemberian Assurance dan Consulting sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

“Sistem pengawasan yang kita lakukan sampai pada tingkatan bawah yakni pengelolaan BUMDes dan Dana Desa,” ungkapnya. (DN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan