oleh

Tuba Helan: Pernyataan Plt Bupati Lembata Tidak Ada Unsur Pidana

-News-487 views

RADARNTT, Kupang – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr Yohanes G Tuba Helan, SH., MH., mengatakan, pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lembata yang menyatakan menolak honor Rp804 juta tidak ada unsur pidana sehingga tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidana.

“Pernyataan Plt Bupati Lembata tidak ada unsur pidana sehingga tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidaba. Beliau hanya menyatakan tidak menerima honor Rp408 juta lebih, jika memang honor sebesar itu tidak ada ya selesai,” kata Tuba Helan, menjawab media ini via seluler, Jumat pagi (13/8/2021).

Menurut Tuba Helan, hendaknya pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa beliau (Plt Bupati Lembata) menjadi pejabat bukan untuk mengumpulkan kekayaan/uang. Dan di lain pihak sebagian besar rakyat Lembata berada dalam kondisi sosial ekonomi yang belum baik, sehingga jika memang ada honor sebesar itu dirasa tidak patut menerimanya.

“Kita perlu apresiasi sikap tulus sesuai bisikan nuraninya sendiri,dan tidak ada muatan politisnya,” tegas Tuba Helan.

Sebelumnya, lanjut Tuba Helan, memang diperdebatkan soal honor bupati seperti tertera dalam keputusan bupati, sehingga beliau menyatakan tidak akan menerimanya. maka pernyataan ini,harus dipetik nilai positifnya, yakni kepentingan rakyat yang diutamakan.

“Jika ada politisi yang ingin mempersoalkan secara hukum, maka perlu dipertanyakan motivasi menjadi wakil rakyat. Harusnya, pernyataan Plt Bupati didukung oleh wakil rakyat,demi Lembata lebih baik ke depan,” tegas Tuba Helan.

Pernyataan ini juga, menurut Tuba Helan, membawa pesan bagi semua pejabat di Lembata dan di tempat lain bahwa kita dipilih menjadi pemimpin karena panggilan untuk mengabdi demi kesejahteraan rakyat, sehingga para pejabat jangan boros dalam mengelola uang rakyat.

“Uang yang kita kelola adalah hasil dari pajak dan retribusi dipungut dari para petani, nelayan, tukang ojek dll, sehingga dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak,” pungkas Tuba Helan.

Dalam lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 331 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021 dicantumkan sekitar 15 item honorarium yang diterima Bupati karena masuk dalam tim kegiatan tersebut dengan nilai honorarium kisaran antara Rp3.500.000 sampai Rp60.000.000 yang diterima setiap kegiatan. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan