oleh

Tuba Helan: Referendum Bukan Jalan Mengubah Konstitusi

-News-369 views

RADARNTT, Kupang – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Yohanes G. Tuba Helan, SH., M.H. menegaskan bahwa jika ingin mengubah konstitusi maka usulkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak tepat melalui referendum karena sudah tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita dalam mengubah Undang-Undang Dasar (UUD).

Hal ini disampaikan Tuba Helan, Senin, (21/6/2021) pagi, menjawab media ini saat dimintai tanggapannya terkait gerakan sejumlah pihak yang bakal melakukan referendum konstitusi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini.

Menurut saya kegiatan tersebut tidak ada dasar konstitusional, tegas Tuba Helan, karena Pasal 7 UUD 1945 sudah mengatur secara jelas dan tegas bahwa “presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun,dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Artinya seseorang hanya boleh menjadi presiden atau wakil presiden 2 x 5 tahun. Pengaturan konstitusi Indonesia mengikat kita semua, tanpa kecuali.

“Maka ada kegiatan komite penyelenggara referendum untuk mengubah masa jabatan presiden jadi tiga periode itu tidak tepat. Jika ingin megubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau lebih, maka usulkan melalui MPR yang berwenang, sedangkan referendum sudah tidak dikenal dalam mengubah undang-undang dasar. Jangan habiskan energi untuk suatu kepentingan yang tidak jelas arahnya,” tegas Tuba Helan.

Tuba Helan menyarankan agar mulai sekarang ini rakyat perlu terlibat secara aktif untuk mempersiapkan calon presiden sebagai pengganti pak Jokowi karena sudah menjabat dua periode dan karena konstitusi tidak boleh lagi dicalonkan. “Orang baik seperti Jokowi banyak, maka rakyat yang berdaulat seleksi calon dari sekarang untuk pemilihan 2024,” tandasnya.

Diketahui, Komite Penyelenggara Referendum Konstitusi Nusa Tenggara Timur yang dikomandani Pius Rengka sebagai Ketua dan Debby Veronika Abineno sebagai Sekretaris mengundang sejumlah komponen masyarakat untuk menghadiri deklarasi jajak pendapat terkait periodesasi jabatan Presiden Republik Indonesia yang digelar hari ini Senin, 21 Juni 2021, pukul 16.00 Wita di Lapangan Hollywood, Depan Rujab Bupati Kupang, Kelapa Lima Kota Kupang.

Pius Rengka mengatakan kegiatan tersebut dilandasi motivasi untuk pematangan demokrasi di negeri ini. “Motivasi pematangan demokrasi saja,” jawabnya singkat ke media ini saat dimintai tanggapan terkait motivasi kegiatan deklarasi jajak pendapat terkait periodesasi jabatan Presiden Republik Indonesia. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan