oleh

Untuk Negeri dan Rakyat Lembata, Thomas Ola Tolak Honor Puluhan Juta

RADARNTT, Lembata – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lembata Thomas Ola Langoday menyatakan menolak honor yang dinilai fantastis mencapai puluhan juta rupiah demi negeri dan rakyat Lewotanah Lew Auq kabupaten Lembata yang baru dipimpinnya sepeninggal Bupati Eliaser Yenjti Sunur karena mangkat.

Honor tersebut sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2021 untuk Bupati dengan kisaran mencapai Rp68 juta dan sudah diterima mendiang Bupati Sunur selama 7 bulan terhitung Januari sampai Juli 2021.

Namun, anggaran yang sama ditolak Thomas Ola Langoday saat diberlakukan padanya sejak mengambil tampuk pimpinan daerah itu. Ia meminta agar segera dilakukan penyesuaian honor-honor TAPD, ASN dan Forkopimda dengan menyesuaikan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

“Saya minta agar honor-honor disesuaikan dengan Perpres 33 Tahun 2020, agar efisiensi anggaran bisa digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan negeri ini yang masih terdapat banyak hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pemerintah,” tegas Thomas Ola via seluler, Senin (9/8/2021).

Menurut Thomas Ola, anggaran untuk honor yang totalnya bisa mencapai ratusan juta itu sebaiknya dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat dan juga pembangunan fasilitas dan sarana umum yang bisa digunakan oleh masyarakat Lembata yang masih butuh sarana air minum, infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Tapobali menyampaikan bahwa sejak awal Plt Bupati sudah menegaskan agar segera melakukan evaluasi dan penyesuaian honor-honor berdasarkan Perpres 33 Tahun 2020.

“Memang sejak awal beliau (Plt Bupati Thomas Ola Langoday) sudah menegaskan kepada kami untuk melihat kembali honor-honor yang diterima oleh Bupati, dan seluruh ASN yang ada. Prinsipnya mengikuti Perpres 33 Tahun 2020 dan tidak perlu banyak improvisasi,” kata Tapobali.

Dan jenis-jenis honor yang diterima Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan para ASN lainnya disesuaikan dengan jenis kegiatan yang mereka ikut terlibat di dalamnya.

“Kalau almarhum Bupati terima sejak Januari sampai dengan Juli tahun ini (2021),” jelas Tapobali. Kalau Bupati (Alm) total Rp68 jutaan take home pay.

Sehingga Plt Bupati meminta agat besaran honor perlu dikaji kembali, dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Misalnya, untuk honor TAPD, itu diatur dalam Perpres 33 Tahun 2020.

“Besarannya juga sudah pasti. Kemudian, ada honor-honor sebagai Tim Pelaksana Kegiatan, besarannya juga sudah pasti. Yang beliau minta untuk dilihat kembali dan disesuaikan seperti honor T4PD, ini Tim bentukan Kepala Daerah dalam membantu pengawasan dan percepatan pembangunan daerah,” sebut Sekda Tapobali.

Besaran honor dikembalikan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan, dan ada lagi misalnya Forkopimda. Besarannya juga dikembalikan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan. “Hal ini juga sudah mendapat penjelasan tertulis dari Kemendagri, sehingga disesuaikan di perubahan anggaran nanti,” jelas Sekda. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan