oleh

Vaksinasi Berbayar Terkesan Pemerintah Panik

-News-392 views

RADARNTT, Jakarta – Pemerintah diminta tidak panik mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19. Salah satu bentuk kepanikan yang dimaksud, yaitu dengan membuat program vaksinasi Gotong Royong individu.

“Tujuannya (program vaksinasi Gotong Royong individu) baik tapi terkesan grasah-grusuh (panik),” ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, Senin (12/7/2021).

Nurhadi memahami, tujuan vaksinasi individu untuk mempercepat jumlah orang yang diimunisasi. Namun, kata dia, jangan sampai hal itu justru dicapai melalui kebijakan kontraproduktif.

Kontraproduktif yang dimaksud, yaitu berlawanan dengan komitmen vaksin Covid-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Namun, belakangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat kebijakan vaksin yang biayanya dibebankan kepada penerima.

Legislator NasDem itu khawatir hal ini justru memunculkan kesan negatif terhadap pemerintah.

“Bahwa di tengah pandemi Covid-19 negara berbisnis dengan rakyatnya,” imbuhnya.

Nurhadi sepakat keputusan PT Kimia Farma Tbk menunda program tersebut. Pihak terkait harus memberikan penjelasan secara rinci agar tidak muncul anggapan negatif dari masyarakat.

Selain itu, wakil rakyat dari dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu meminta agar program tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi IX DPR. Berbagai kebijakan strategi harus melalui konsultasi dengan DPR.

“Bila disetujui, sosialisasikan dulu secara masif perbedaan antara vaksin gratis, vaksin gotong royong, dan vaksin yang bisa dibeli secara individu,” kata dia.

Kemudian, vaksin yang digunakan tidak boleh sama dengan program vaksinasi gratis yang disediakan pemerintah. Program vaksinasi Gotong Royong individu tidak boleh menggunakan vaksin dari hibah negara lain.

“Vaksin bantuan (hibah) dari negara lain jangan dijual,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo memutuskan vaksin virus corona akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

“Jadi, Penghasilan kena pajak menerima banyak masukan dari ‘masyarakat’ dan penghasilan kena pajak melakukan kalkulasi ulang, melakukan penghitungan ulang mengenai keuangan gatra, DAPAT Saya Sampaikan bahwa Vaksin Covid-19 for society adalah gratis. Sekali Lagi gratis, TIDAK dikenakan mencakup biaya sama sekali,” ujar Jokowi, Rabu (16/12/2020).

Diberitakan Kompas.com, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan menyebut ada enam kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas vaksinasi Covid-19.

Berikut rincian daftar prioritas tersebut:

  1. Kelompok garda terdepan: Petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum sebanyak 3.497.737 orang.
  2. Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa,RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.106 orang.
  3. Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang.
  4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2.305.689 orang.
  5. Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang.
  6. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyakk 57.548.500 orang.

Setiap orang akan menjalani dua kali vaksinasi dengan jeda waktu 14 hari. Pemberian vaksin akan dilakukan dokter, perawat, serta bidan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta serta institusi pendidikan.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan ada enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes.9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Palaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019.

Enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi yakni yang diproduksi oleh:

  1. PT Bio Farma (Persero)
  2. AstraZeneca
  3. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)
  4. Moderna
  5. Pfizer/BioNTech
  6. Sinovac Biotech ltd.

(TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan