oleh

FADMMAB Kupang: Penggusuran di Bowosie Bentuk Penyingkiran Manusia

-News-74 Dilihat

RADARNTT, Kupang – Gara-gara melakukan pengadang penggusuran alat berat (eksavator) di lahan hutan Bowosie, Paulinus Jek salah satu anggota komunitas warga Racang Buka ditangkap aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/4/2022). Hal ini dinilai Forum Advokasi Mahasiswa Manggarai Barat (FADMMAB) sebagai bentuk penyingkiran manusia.

Dalam keterangan persnya, Jumat (22/4/2020), Kordinator Umum Forum Advokasi Mahasiswa Manggarai Barat (FADMMAB)-Kupang, Oan Putra menilai, protes dari masyarakat sekitar kawasan hutan Bowosie merupakan hasil kebijakan Pemda yang tertutup dan terpisah dari warganya.

“Protes yang masih lantang disuarakan masyarakat lokal yang mendiami sebagian kawasan Bowosie adalah bukti eksklusifitas Pemda Manggarai Barat. Buah pikiran warga dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan, yang lantas tidak dipedulikan,” jelas Oan.

Menurut Putra, selain sebagai hutan produksi, Bowosie akan digembleng menjadi lokasi proyek oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) untuk tujuan bisnis super premium. Dia juga mempersoalkan kebijakan Pemda yang membuka luas ruang gerak BPOLBF yang menjadi mesin percepatan pembangunan bisnis ala pariwisata.

Tidak hanya itu, Oan pun mempertanyakan terkait kedudukan masyarakat yang sejak lama mendiami kawasan sekitar yang dinilainya seperti mendapat pengabaian dari Pemda Manggarai Barat.

“Kawasan hutan Bowosie merupakan kawasan hutan produksi, artinya dapat dimanfaatkan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Jika Pemda Manggarai Barat secara legal membuka ruang kepada lembaga BPOLBF untuk mempercepat pembangunan bisnis pariwisata di atas lahan seluas 400 hektar, mengapa ruang masyarakat yang mendiami kawasan puluhan tahun lamanya itu ditutup bahkan diambil?,” tandas Oan Putra

Menurut pria asal Manggarai Barat yang biasa disapa Opu, membaca pembangunan di Kota Labuan Bajo semakin kompleks dan jauh dari keadilan. Masyarakat lokal sebagai komponen vital yang akan menikmati kue super premium hanya menjadi penonton karena dibatasi berbagai persoalan dan dibenturkan oleh kontradiktifnya kebijakan.

“Ketidakadilan mulai terpancar pada wajah kota super premium. Akses masyarakat lokal terhadap peradaban kota Labuan Bajo menjadi terbatas, yah dibatasi oleh negara. Padahal orientasi pembangunan seyogyanya dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi di Labuan Bajo semuanya kontradiktif,” tandasnya.

Tambahnya, bahwa pembangunan di Kota Super Premium itu semakin ke sini, semakin dikuasi oleh lingkaran oligarki. Nafsu akan kekuasaan adalah incaran, moral dan ikhwal kemanusiaan dikesampingkan.

“Semakin kesini, Pembangunan tata kota Labuan Bajo semakin kental dengan dominasi oligarki. Nafsu terhadap ketamakan kekuasaan menjadi objek utama mengesampingkan moral dan prinsip kemanusiaan”, tegasnya.

Oan Putra menekankan agar Pemda lebih hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan terkait mengkawal berbagai macam persoalan, apalagi berdampak langsung terhadap akar rumput. Beliau juga menyentil soal kawasan Bowosie mengingat area tersebut salah satu penyangga ketersediaan air yang sampai saat ini menjadi kerinduan sebagian besar masyarakat Labuan Bajo.

“Pemda mesti lebih jeli menganalisa persoalan ini, mengingat sekelompok masyarakat telah lama dan secara produktif mendiami kawasan itu, juga melihat secara keseluruhan kawasan Bowosie sebagai hutan penyangga dalam ketersediaan air bagi masyarakat Labuan Bajo pada umumnya,” jelasnya.

Terakhir, menurut mahasiswa yang juga salah satu anggota aktif PMKRI Cabang Kupang itu, persoalan yang kompleks mesti segera disikapi dengan membuka ruang bagi lapisan masyarakat agar terciptanya transparansi.

“Kompleksitas persoalan ini mesti disikapi dengan memanfaatkan ruang diskusi dan dialog yang lebih transparan. Pelibatan berbagai unsur seperti tokoh adat/masyarakat, civil society mesti diakomodir sebagai suatu hal yang membangun. Agar keputusan yang diambil betul-betul berdasarkan pemufakatan bersama,” tutupnya.

Sebelumnya dilansir kompas.com, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina, menjelaskan, kawasan pariwisata terintegrasi tersebut menempati lahan seluas 400 hektar atau sekitar 1,98 persen dari seluruh luas kawasan Hutan Bowosie yang mencapai 20.193 hektar.

Shana menyebut, konsep pengembangan berupa ecotourism atau wisata alam berupa hutan yang alami. Harapannya, wisatawan betah dan belama-lama berada di hutan itu. Namun, saat tim BPOLBF melakukan survei ke dalam hutan setahun yang lalu, kondisi Hutan Bowosie disebut sangat memprihatikan. Sebagian besar hutan telah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak titik lokasi yang ditebang, bahkan sebagian besar dibakar.

“Kami harus lakukan peremajaan agar hutan terlihat asri kembali. Karena wisata hutan daya tariknya tentunya pepohonan. Bagaimana bisa menarik wisatawan jika pohonnya ditebang dan dibakar,” ujar Shana di Labuan Bajo, Selasa (8/3/2022).

Menurutnya, Hutan Bowosie tidak hanya ditebang dan dibakar, sebagian lokasi sudah berubah menjadi lahan pertanian dengan jenis tanaman semusim yang rendah mengikat tanah dan air. Pihaknya akan lebih banyak menanam daripada menebang agar hutan kembali terlihat seperti semula dan mempunyai daya tarik wisata. BPOLBF mengaku saat ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri perusakan yang terjadi di Hutan Bowosie yang akan dikelola BPOLBF.

Sering terjadi pembalakan liar

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manggarai Barat, Stefanus Nali, membenarkan terjadi perambahan liar dan areanya cukup luas.

“Lokasi perambahan liar Hutan Bowosie ini mencakup kurang lebih 135 hektar atau 34 persen dari lahan badan otorita dan sebagian besar berada di kawasan hutan bagian dalam, jadi tidak terlihat dari pinggir hutan,” kata Stefanus.

Penebangan liar dan pembakaran itu, kata dia, sudah terjadi sejak 2015. Pihaknya bersama KPH dan pihak terkait sudah melakukan operasi beberapa kali untuk menangkap pelaku perambahan hutan. “Pada tahun 2015, kami sudah lakukan operasi dan tertangkap tiga orang. Tahun 2018 terjadi perusakan lagi namun tidak ada yang tertangkap. Pada 2019 terjadi lagi dan kami berhasil menangkap tiga orang,” ujar Stefanus.

Stefanus menjelaskan merusak hutan tentunya akan berhadapan dengan hukum. Menurutnya, merusak hutan dapat dijerat dengan UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999 pasal 50. “Melanggar pasal tersebut tentu ada konsekuensinya, dengan tuntutan penjara 5 tahun dan denda Rp 5 miliar,” jelas Stefanus.

Ia mengatakan, ada sejumlah oknum masyarakat yang menempati kawasan hutan Nggorang Bowosie yang dikelola oleh BPOPLBF. “Kami memastikan bahwa kelompok oknum yang menempati lahan di hutan tersebut statusnya ilegal. Membangun bangunan pribadi di atas hutan milik negara jelas tidak diperbolehkan dan melanggar hukum,” kata dia.

Ia menjelaskan, pihaknya selalu mengedepankan penanganan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sejak awal terjadi perambahan hutan pada tahun 2015. Pihaknya akan segera melaporkan kasus tersebut kepada Kapolsek Komodo agar segera ditangani. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan