RADARNTT, Atambua – Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Nusa Tenggara Timur (NTT) akan berfokus pada agenda membangun ekonomi, khususnya bagi masyarakat di daerah perbatasan.
Hal ini ditekankan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forkoma PMKRI NTT Aloysius Min dalam sambutan saat pengukuhan DPC Forkoma PMKRI Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU) dan Malaka di Atambua, Sabtu pagi, (19/2/2022).
Agenda tersebut akan dimulai dari dalam diri Forkoma dengan mengembangkan ekonomi anggota Forkoma sesuai minat, bakat dan potensi masing-masing orang dan potensi daerah. Hal baik ini kemudian akan direplikasi ke masyarakat luas di mana anggota Forkoma berada.
“Kita harus fokus membangun ekonomi anggota yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar di mana kita berada dan terlibat,” ucap Alo Min, sapaannya mengajak ratusan alumni PMKRI dari Kabupaten Belu, TTU dan Malaka yang memadati Aula Betelalenok, Rumah Jabatan Bupati Belu.
Alo Min juga menegaskan pentingnya mereviu kurikulum pembinaan PMKRI untuk memasukan muatan materi ekonomi, sehingga kader-kader mulai dipersiapkan sejak dini dalam menggeluti sektor ekonomi yang berbasiskan potensi daerah masing-masing.
“Kita juga perlu mereviu kurikulum pembinaan di PMKRI untuk memasukan materi ekonomi agar adik-adik mahasiswa mulai dibentuk dari awal untuk terlibat dalam mengembangkan ekonomi daerah sesuai potensi lokal,” tandasnya.
Dalam sambutannya usai pengukuhan DPC Forkoma PMKRI Kabupaten Belu, TTU dan Malaka, Alo Min kembali mengajak seluruh alumni PMKRI di provinsi NTT untuk bergabung di dalam Forkoma sebagai kapal besar dan rumah bersama.
“Saya mengajak seluruh alumni PMKRI di NTT untuk masuk dalam kapal besar dan rumah bersama Forkoma untuk bersama-sama bergerak ke tempat yang lebih dalam. Kapal ini sedang bergerak ke arah sana,” tegas Alo Min.
Senada dengan Alo Min, Senator Angelo Wake Kako menegaskan bahwa gerakan yang sedang digalang Forkoma PMKRI NTT sudah tepat, memfokuskan perhatian pada sektor ekonomi tanpa mengabaikan politik sebagai pusat dari semua pergerakan kehidupan umat manusia.
“Konsolidasi gagasan dan aksi ini memang harus dimulai dari NTT dan nasional akan mengikuti karena, secara nasional NTT menjadi daerah basis dengan jumlah penganut Katolik terbanyak,” tegas Mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI.
Angelo juga mendorong tiga Bupati (Belu, TTU, Malaka) untuk proaktif dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
“Kita berharap tiga Bupati di daerah perbatasan ini bisa proaktif komunikasi ke pusat agar segera ada eksekusi Inpres 01 Tahun 2021. Karena Inpres ada batas waktunya bisa saja tidak dilakukan jika berganti Presiden,” tegas Senator mengingatkan.
Sementara, Ketua DPC Forkoma PMKRI Kabupaten TTU, Yasintus Max Leltakaeb menekankan, akan fokus mengembangkan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai basis ekonomi anggota dan masyarakat di kabupaten TTU dan hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di regio Timor maupun NTT.
“Kami sedang tumbuhkan unit usaha produktif milik anggota di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, yang akan terus dikembangkan untuk memjawab kebutuhan pasar domestik maupun ekspor,” kata Mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, usai dikukuhkan menjadi Ketua DPC Forkoma PMKRI Kabupaten TTU.
Kegiatan pengukuhan DPC Forkoma PMKRI Kabupaten Belu, TTU dan Malaka dipadukan dengan Rakorda II Regio Timor membahas isu ekonomi perbatasan dan disepakati sejumlah agenda prioritas yang bersifat internal untuk segera dieksekusi dalam aksi nyata di lapangan.
Salah satu rekomendasi eksternal adalah Forkoma PMKRI akan terlibat aktif bersama Pemerintah kabupaten Belu, TTU dan Malaka dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
Wilayah perbatasan ibarat rumah merupakan terasnya, sehingga perlu dibangun seindah dan sebaik mungkin agar orang luar melihat rumah itu indah dan nyaman.
Untuk itu, wilayah perbatasan Indonesia juga harus dibangun sebaik mungkin, terutama pembangunan ekonominya, agar negara tetangga melihat Indonesia tidak dengan sebelah mata. Sementara masyarakat perbatasan juga hidup sejahtera dan tidak ada keinginan untuk melakukan lintas batas, seperti yang terjadi saat ini. Masalah perbatasan NKRI sepertinya tak kunjung juga selesai. (TIM/RN)
Komentar