oleh

Fraksi NasDem NTT Dorong Pemerintah Serius Kelola Penerimaan Daerah Capai Target 2,1 Triliun

-News-242 views

RADARNTT, Kupang – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong Pemerintah untuk serius mengelola sektor penerimaan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan dapat dipastikan mencapai target Rp2,1 Triliun pada tahun 2023 sebagaimana sudah disepakati bersama. 

“DPRD meminta Pemerintah untuk serius mengelola sektor penerimaan agar Pendapatan Asli Daerah kita terus meningkat, dan dapat dipastikan mencapai target Rp2,1 Triliun sebagaimana sudah disepakati bersama,” tegas Juru Bicara Fraksi NasDem, John Elpi Parera, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna, Rabu (16/11/2022) pagi. 

Elpi Parera menegaskan Fraksi Partai NasDem optimistis, melalui kerja keras Pemerintah yang cerdas dan sistematik, target tersebut dapat dicapai. Sektor-sektor potensial yang selama ini menyumbang bagi penerimaan pajak dan retribusi daerah diharapkan ditata dengan profesional. Pun pula, sektor potensial lain yang belum dikelola dengan baik, kini kesempatan untuk dibenahi.

“Taman Nasional Komodo (TNK), yang kini sudah dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi, diharapkan dikelola dengan profesional, agar penyelenggaraan pariwisata di TNK berjalan baik, dinikmati dengan mudah dan puas oleh wisatawan; konservasi yang menjadi misi utama dapat dijamin berjalan baik; penghidupan ekonomi warga pun dapat dipastikan  berkembang; serta berkontribusi bagi penerimaan asli, sehingga target PAD dari sektor ini yang sudah ditetapkan dapat tercapai, bila perlu melampaui. Karena itu, PT Flobamor yang sudah dipercaya untuk mengelola, berdasarkan penunjukan oleh Gubernur, dapat berperan profesional melalui sistem dan SDM yang juga professional,” sebut Elpi Parera.

Ia mengatakan, Kawasan Industri Bolok sebagai kawasan dan aset strategis Pemerintah Provinsi NTT, mulai tahun anggaran 2023 sudah ditargetkan untuk menyumbangkan PAD sebesar Rp2,8 Miliar lebih; namun perhatian kepada PT KI Bolok, melalui anggaran penyertaan modal, belum memadai. Karena itu, Fraksi meminta Pemerintah sungguh memberikan perhatian serius, membantu memudahkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan urusan pemerintah, agar PT KI Bolok bisa berperan maksimal dan efektif menjalankan fungsinya.

Fraksi NasDem menyampaikan apresiasi yang tinggi, kepada Bank NTT yang terus berinovasi dan berkreasi mengembangkan Bank NTT, sehingga membantu masyarakat dalam menggeliatkan usaha ekonomi kreatifnya. Namun perlu juga diperhatikan untuk terus meningkatkan Laba-nya, sehingga berdampak pada pembagian deviden yang semakin meningkat.

“Secara umum, sorotan tajam terhadap BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bank NTT, PT Jamkrida, KI Bolok, PT Flobamor), juga BLUD SPAM dan BLUD Rumah Sakit Umum, menunjukkan bahwa DPRD memiliki komitmen kuat dan harapan agar sektor ini dikelola dengan profesional, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat serta berkontribusi bagi peningkatan penerimaan asli daerah,” tandasnya.

Karena APBD tidak bisa memenuhi semua kebutuhan – apalagi permintaan, tegasnya, namun  cuma sebagai stimulus, maka semangat implementasinya bukan ‘menghabiskan’ tapi ‘menggerakkan’. Pemerintah sudah benar; tidak terjebak pada orientasi programatik, tetapi menjalankannya sebagai ‘gerakan’.

“TJPS adalah gerakan yang mendorong manajemen lahan dan terciptanya kultur kerja besar; semua pendekatan investasi adalah gerakan yang mendorong semangat kewirausahaan dan budidaya sebagai bagian dari pemastian penerapan ‘pentahelix’; kelor adalah gerakan yang merubah persepsi dan menciptakan pelbagai usaha kelor dari hulu sampai hilir; bamboo juga adalah gerak untuk menggeliatkan ekonomi warga yang bernilai ekologis dan sosiologis; pariwisata adalah gerakan yang melahirkan awareness dan sensitivitas untuk mengapresiasi keindahan NTT, yang bernilai atraktif dan ekonomis,” beber Elpi Parera.  

Menurut Fraksi NasDem, semua program dan kegiatan seyogyanya adalah gerakan yang menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berubah – mulai dari mindset dan  pembentukan persepsi, pola sikap dan perilaku, sampai pada pembentukan budaya kerja yang secara dialektis menciptakan gerakan baru.

Melalui cara inilah, tegas Elpi, tampak bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota berjalan baik, perhatian pemerintah pusat sangat tinggi, dan keterlibatan masyarakat pun sungguh besar. Karena itulah, NTT saat ini tetap Bangkit kendati dalam tekanan, terus bertumbuh walaupun di tengah himpitan.

“Terkait dengan himpitan bencana, perlu kita sadari bahwa NTT adalah wilayah yang rentan bencana (disaster-prone area). Berbagai bencana kapan saja bisa terjadi di NTT. Khusus menghadapi musim penghujan ini, dengan potensi La Nina yang tinggi, sambil mengingat badai seroja yang lalu, kita perlu mengantisipasi munculnya seroja jilid 2. Karena itu, dua hal perlu kita siapkan secara serius: Early Warning System/EWS (sistem peringatan dini) dan Contingency Plan – perencanaan menghadapi kemungkinan bencana, antara lain mencakup SDM yang paham dan memadai, sistem informasi dan koordinasi, dan logistik. BPBD bisa bekerja sama dengan Forum PRB dan stakeholders terkait untuk menyiapkan ini. Syukur kalau hal ini  sudah disiapkan. Khawatir, sampai saatnya datang, kita masih gagap,” jelas Elpi Parera.

Terlepas dari itu, lanjutnya, kita pun tetap mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan musim penghujan sebagai berkah – penghijauan, mempersiapkan ketersediaan pangan, dan menanam air.

“Salah satu pelajaran berharga jika kita belajar dari krisis pangan dan energi, yang mengancam saat ini, adalah bahwa kita sesungguhnya sudah salah dalam me-manage ketergantungan. Khusus pangan, misalnya, saat ini kita sudah sangat bergantung pada pangan dari luar, dan hanya beras. Konsep kemandirian dan kedaulatan pangan sudah jauh dari hakikatnya. Karena itu, kebijakan untuk menghidupkan sektor pertanian pangan dan hortikultura, yang digerakkan oleh Gubernur NTT, akhir-akhir ini, perlu terus dibingkai dalam program/kegiatan secara sistematis dan komprehensif,” tegas Elpi Parera.

Pada akhirnya Fraksi Partai NasDem menyatakan pendapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan postur APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dilaporkan Badan Anggaran DPRD. Pendapatan ditargetkan mencapai  Rp. 5.301.097.064.000,-, namun Belanja ditargetkan sebesar Rp. 5.060.335.438.805,- sehingga mengalami surplus sebesar Rp 240.761.625.196. Dengan demikianpembiayaan didesain minus sebesar surplus yang ada, sehingga tetap seimbang.

Gambaran postur ini tampak tidak seperti biasanya. Pada tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan manajemen defisit: Belanja didorong naik tinggi, sehingga jauh melampaui Pendapatan; dengan harapan ditutup oleh pembiayaan netto, melalui upaya manajemen SILPA dan/atau pinjaman daerah.

Dalam postur tahun anggaran 2023 ini, kita ‘terpaksa’ menggunakan manajemen surplus; karena kebutuhan pengeluaran pembiayaan besar, selain untuk mencicil pengembalian pinjaman daerah, juga untuk pembentukan dana cadangan menghadapi Pilgub 2024 dan penyertaan modal. (TIM/RN)

Komentar