oleh

Gelar Ritual Marapu, Praing Umalulu Beri Dukungan Moril untuk Hariz Azhar dan Fatia

-News-532 views

RADARNTT, Waingapu – Masyarakat Adat Praing Umalulu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan ritual kepercayaan Marapu untuk memberikan dukungan moril kepada Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Panjaitan.

Masyarakat Adat Praing Umalulu merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang warganya kebanyakan menganut kepercayaan Marapu. Saat ini masyarakat Adat Praing Umalulu masih cemas dengan upaya ekspansi perusahan PT Muria Sumba Manis (MSM) di tanah tanah mereka.

Masyarakat Adat Praing Umalulu sejak 2015 terus berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari upaya penguasaan oleh PT MSM. Salahsatu pihak yang membantu proses perjuangan warga adalah Haris Azhar yang notabene merupakan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Direktur Lokataru. Haris Azhar dianggap setia untuk menemani perjuangan warga walaupun dengan keterbatasan jarak antara Jakarta dan Sumba.

“Kami sangat berterima kasih dengan bantuan yang diberikan Bang Haris kepada kami. Perusahan selama ini selalu menganggap remeh kami. Begitu adanya Bang Haris mereka lebih hati hati dan tidak sembarangan lagi,” ujar Rambu Dai Mami, Masyarakat adat Umalulu sekaligus aktivis perempuan di Komunitas Sabana Sumba. Komunitas Sabana Sumba sendiri ada juga salahsatu perannya diinisiasi oleh Haris Azhar.

“Kami mengenal bang Haris Azhar sejak tahun 2017 ketika masyarakat adat Praing Umalulu berjuang mempertahankan tanah adat milik masyarakat Adat Praing Umalulu, sejak saat itulah pak Haris Azhar menjadi bagian dari keluarga kami di Sumba. Prinsip kami adalah kami adalah Haris azhar dan Haris Azhar adalah kami sehingga jika ada persoalan, menjadi persoalan bersama dan akan saling mendukung untuk keluar dari persoalan yang ada,” ungkap Ndilu Hamba Nuha dari masyarakat Adat Praing Umalulu.
Masyarakat adat Praing Umalulu telah mengetahui masalah yang dihadapi Haris Azhar dan Fatia.

Rambu Amy mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu pak Haris Azhar mendapat persoalan yang mana dilaporkan oleh pak Luhut. Masalah yang dihadapi pak Haris mejadi pergumulan kami juga masyarakat adat yang selain menjadi keluarga tapi juga sebagai salah seorang yang dikuasakan oleh masyarakat adat sebagai pengacara.

Masyarakat adat Umalulu mendukung secara moril perjuangan Haris Azhar. “Dan ketika mengalami persoalan di Jakarta, kami juga sebagai keluarga terus mendukung doa lewat kepercayaan kami masing masing agar pak Haris dan mbak Fatia tetap dalam perlindungan sang kuasa ketika sedang berjuang mengungkap kebenaran,” tukas Agus Kamudu.

Salah satu bentuk dukungannya yakni dengan melakukan ritual sebagai bagian dari kepercayaan Marapu. Ritual ini dimaksudkan agar Hariz dan Fatia terhindar dari malapetaka dan mampu melewati masalah yang dihadapi dengan kuat. Ritual tersebut dipimpin oleh Ma Urratu/Ama Bokul Hamayangu (imam Marapu).

“Kami mengurbankan kurban 4 ekor ayam. Meminta kepada Tuhan yang kami percaya, semesta, dan para leluhur di Sumba untuk tetap melindungi pak Haris, mbak Fatia dan team dari segala macam hal hal yang tidak diinginkan. Juga meminta Tuhan, semesta dan para leluhur menjaga agar kebenaran yang diperjuangkan mendapat jalannya,” ungkap Hinggu Maramba Amah sebagai pemimpin ritual.

Proses ritual berjalan lancar dengan diikuti oleh sekitar 50-an masyarakat adat Praing Umalulu pada Rabu, (23/3/2022). “Kami melihat lewat hati ayam bahwa Haris dan Fatia dapat melewati masalah ini dan tidak ada tanda tanda sedikitpun mereka akan mendapatkan malapetaka,” ujar Hinggu Maramba Amah. Rencananya, proses ritual akan digelar lagi di kampung lain di luar Praing Umalulu sebagai bentuk solidaritas dan dukungan bagi Haris Azhar dan Fatia.

Diketahui, dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia, menjalani pemeriksaan perdana pada Senin (21/3/2022) sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Panjaitan.

Kasus ini berawal dari unggahan video di kanal Youtube pribadi milik Haris yang mengungkap hasil riset adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua.

Pengacara kedua aktivis menyebut penersangkaan ini membuktikan bahwa kajian tersebut benar, setidaknya jika melihat bahwa hingga kini pihak Luhut tidak juga mengeluarkan informasi bantahan.

Kabid humas Polda Metro Jaya mengklaim penetapan status tersangka Haris dan Fatia sesuai fakta hasil penyidikan dan tidak ada unsur politis. Keduanya dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), walau polisi tidak merinci pasal apa yang ditersangkakan kepada mereka.

Dilansir BBC News, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik perihal video yang diunggah akun YouTube Haris Azhar pada Agustus 2021.

Di video berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!” itu sejumlah kelompok masyarakat sipil seperti Walhi Papua, YLBHI, Pusaka Bentara Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia memaparkan hasil riset mereka.

Pertama bahwa operasi militer di Papua merupakan upaya ilegal.

Kedua ada indikasi keterkaitan antara bisnis tambang dan penerjunan militer ke Papua. Di mana ada empat perusahaan yang terindikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu, satu di antaranya disinyalir terkait dengan Luhut Panjaitan.

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, mengatakan kliennya keberatan atas dua hal; penggunaan judul di akun YouTube tersebut dan juga kalimat dalam obrolan di video yang menyebut “Luhut bermain tambang di Papua.”

Menurut dia, dua hal itu membentuk opini yang tendensius, mencemarkan nama baik, serta menyebarkan berita bohong.

Itu mengapa pihaknya melayangkan somasi dan meminta keduanya meminta maaf.

Namun Luhut merasa jawaban Fatia dan Haris dalam somasi tidak memuaskan sehingga keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. (TIM/RN)

Komentar