oleh

Gubernur NTT Serahkan LKPJ Tahun 2021, DPRD Mulai Bahas Melalui Pansus

-News-614 views

RADARNTT, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada DPRD NTT, dan selanjutnya akan dibahas oleh DPRD NTT melalui mekanisme Pansus.

LKPJ Gubernur NTT TA 2021 itu diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD NTT yang diselenggarakan khusus untuk itu, pada Kamis, 31 Maret 2022, pukul 19.30 – 21.00.

Demikian keterangan yang disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD NTT, Alexander Take Ofong, S. Fil., ketika dihubungi media ini terkait batas akhir penyerahan LKLJ Gubernur NTT TA 2021, pagi ini Jumat 1 April 2022.

Dijelaskan Alex Ofong, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Daerah menyerahkan LKPJ paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Anggaran. Diserahkan dalam Rapat Paripurna, dan akan dibahas oleh DPRD dalam waktu 30 hari.

“Jadi, pas diakhir bulan Maret, tanggal 31, Gubernur NTT menyerahkan LKPJ Gubernur NTT TA 2021, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh ibu Ketua DPRD dihadiri oleh ketiga Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD NTT,” kata Alex Ofong.

Dalam Rapat Paripurna itu juga, lanjut Alex, langsung dibentuk Pansus DPRD NTT yang teridiri dari 15 orang anggota DPRD lintas Fraksi. Pansus akan bertugas membahas LKPJ ini dalam waktu 30 hari ke depan.

Menurut rencana, Pansus akan bekerja mulai hari ini, diawali dengan pemilihan Pimpinan Pansus. Dalam proses pembahasan, Pansus akan dibantu oleh Kelompok Pakar DPRD NTT.

“Semua mekanisme dan proses akan dibahas bersama dalam Rapat Pansus hari ini,” tandas Alex Ofong.

LKPJ Gubernur memuat arah kebijakan umum pemerintah daerah, yaitu: visi, misi, strategi, kebijakan, prioritas daerah.

Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, memuat: pengelolaan pendapatan daerah.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Dan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. (TIM/RN)

Komentar