oleh

Ini Cerita Pelaku Sejarah Penyerahan Tanah Puncak Pramuka

-News-55 Dilihat

RADARNTT, Labuan Bajo – Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Manggarai Barat Gias Galus menjelaskan secara detail soal bagaimana awal mula tanah Pemda Manggarai Barat di Puncak Pramuka diserahkan oleh Dalu Nggorang kepada Pemda.

Ditemui di Labuan Bajo pada Senin, 28 Maret 2022 lalu, Gias Galus menjelaskan bahwa berdasarkan fakta secara kronologis dan penjelasan dari pelaku sejarah Puncak Pramuka atau Golo Raja itu seutuhnya milik Pemda Manggarai Barat yang peruntukannya untuk kegiatan pramuka.

“Bukit di bawa itukan kalau menurut secara kronologis ya memang lahan itu adalah (milik) Pramuka terkait proses cara penyerahan secara tertulis dulu itukan mungkin kita melibatkan pihak Pemda,” ujarnya.

Gias Galus menjelaskan bahwa awal mulanya bukit itu dinamakan Golo Raja. Di atas bukit ini sering diadakan kegiatan pramuka untuk beberapa sekolah yang ada di dalam kota dan sekitar kota Labuan Bajo. Merasa pentingnya kegiatan pramuka maka sangatlah diperlukannya lahan khusus untuk menggelar suatu kegiatan. Sehingga pada saat itu, Frans Mali (Alm) selaku mantan penilik olahraga kecamatan Komodo berniat untuk mendatangi fungsionaris adat atau “Dalu” pada saat itu untuk meminta bantuan lahan.

“Gagasan awalnya itu oleh Kraeng Tua pak Frans Mali mantan penilik olahraga di Kecamatan Komodo. Beliau punya niat waktu itu bahwa kusus Kecamatan Komodo ini kalau ada dapat ada lahan kegiatan untuk bakti bagi anak anak pramuka di Kecamatan Komodo dan beberapa sekolah di Kota Labuan Bajo dan sekitar kota Labuan Bajo. Kemudian melakukan pendekatan budaya,” tuturnya.

Menurut Gias Galus, oleh Dalu pada saat itu mengabulkan permintaan itu. Dan dilanjutkan dengan penyerahan secara utuh tanpa ada pihak lain yang mengklaim pada saat itu. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan keterangan awal pak Frans Mali bahwa lereng bagian bawa berbatasan dengan pohon kedondo dan tebing dan memag batasnya itu masih jauh kebawah melewati bangunan dan tanah yang diklaim.

“Begitu dalam perjalanannya tidak ada kegiatan rutinitas dari pramuka lalu tidak tuntas dia punya dokumen penyerahan, kalau kita kaitkan keterangan pak Frans Mali sebagai pelaku sejarah bahwa lereng bagian bawahnya itu sudah di pihak ketiga,” ujarnya.

Proses penyerahan itu dilakukan pada tahun 1984. Hanya pada saat penyerahan itu tidak adanya penyerahan secara tertulis.

“Setelah itu oleh Dalu serahlah bukit ini kepada pak Frans Mali sekitar tahun1984. 1984 itu bukit ini namanya dulu Bukit Raja. Di sana yang hanya tumbuh alang alang dan kayu lembur. 1984 itu saya SMP kelas 1 di SMP Negeri di Labuan Bajo,” bebernya.

“Pada tahun 1984 kita bikin kegiatan akbar di situ di puncak itu kita buat apel besar diikuti seluruh sekolah di kota Labuan Bajo dan pembina upacaranya Pak Camat Mundus Rambu. Saat itu Golo raja ini secara resmi diganti nama menjadi Puncak Pramuka. Saat itu setiap sekolah dibagi bibit lamtoro untuk tanam. Makanya jadi hutan lamtoro itu dibawa,” lanjutnya.

Gias Galus menjelaskan, satu tahun kemudian yakni sekitar tahun 1985 di Puncak Pramuka digelar kegiatan Kirab Remaja. Dan kegiatan pada saat itu semakin sering sehingga muncul niat pada saat itu untuk membuka jalan menuju puncak.

“Frans Mali minta di pak Camat Usman Abatan, dia minta di pak Camat untuk buka jalan menuju puncak itu pada tahun 1985. Jalan masuknya itu ada tugu tunas itu ada jalan samping Kantor Pajak. Lalu belakangan ini ada kegiatan Dinas PUPR mereka buka jalan itu ke atas. Jalan itu dulu kami (pramuka) yang rintis. Kami gali dengan anak anak pramuka dan anak anak SLTA. Kegiatan dinas PUPR mereka kasih hilang sudah itu tugu,” ujarnya.

Pada proses selanjutnya yakni sekitar tahun 2005 Pramuka berniat melakukan penertiban kawasan dengan melibatkan para senior yakni, Valentinus Dulmin. Sayangnya, dalam satu periode perjuangan tidak ada tanda tanda untuk bisa amankan aset tersebut berupa dokumen penyerahan. Akibatnya, muncul kelompok atas nama keturunan Dalu dan mengklaim sebagian lahan di Puncak Pramuka.

“Kita punya agenda 2005 kita tertibkan kawasan waktu itu dengan kita punya senior Pak Valentinus Dulmin. Selama 1 periode tidak ada tanda tanda untuk bisa amankan itu secara dokumen. Sekitar 2008 atau 2009 kita ada kursus mahir Pramuka. Kita minta Kadis Kehutanan waktu itu Pak Edwar untuk urus dia punya dokumen secara tertulis. Secara lepas waktu itu teman teman di Kehutanan bahwa bukit itu tentu menjadi tanggung jawab pramuka karena prosesnya memang untuk kegiatan Pramuka. Oleh Kehutanan mereka melakukan tahapan yang pertama mereka lakukan pendekatan ke Bupati untuk menawarkan konsep untuk jadikan Puncak Pramuka dijadikan Hutan Kota. Lalu Bupati terbitkan SK nomor 179/KEP/HK/2010 penunjukan Puncak Pramuka ini jadi hutan kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa secara lepas, Dinas Kehutanan Manggarai Barat menatanya dalam bentuk beberapa kapling lalu tanggung jawab pengelolaannya dibagi kepada sejumlah sekolah di kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Dan pasca penerbitan SK Bupati bahwa puncak pramuka menjadi hutan kota ini tahun 2010.

Sementara itu, pada 25 Maret 2013 melalui surat penyerahan sebagai penguatan administrasi penyerahan 1984 tanah Pemda Mabar di Puncak Pramuka luasnya mencapai ± 14,5 hektar yang diberikan oleh Haji Umar H Ishaka dan Haji Ramang H Ishaka. Proses penyerahan ini dilakukan pada Senin, 25, Maret 2013 kepada Pemda Manggarai Barat yang diterima langsung oleh Bupati Agustinus Ch Dula pada saat itu.

Dalam surat penyerahan tersebut dijelaskan bahwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat. Dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan laut.

Dijelaskan dalam surat penyerahan tersebut bahwa penyerahan tanah tersebut berdasarkan “Kapu Manuk Lele Tuak (pola pendekatan budaya melalui adat Manggarai),” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertaka, bahwa surat keterangan penyerahan tanah adat ini diberikan kepada pihak kedua (dalam hal ini Pemda Mabar) untuk menguatkan secara administrasi terhadap penyerahan lisan adat tahun 1984.

Kedua, bahwa dalam rangka ketentuan adat, maka pihak kedua telah memenuhi kewajibannya kepada pihak pertama, sebagai tanda bukti pengakuan hak atas tanah adat dari pihak pertama yang diserahkan kepada pihak kedua untuk kegiatan Pramuka Kwarcab Manggarai Barat dan menjadi hak milik Pemerintah Manggarai Barat.

Ketiga, bahwa pihak pertama tidak keberatan terhadap pihak kedua apabila tanah yang diserahkan diproses sesuai ketentuan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Terhadap pihak kedua yang mendapat penyerahan tanah ini sebagai bukti alas hak atas tanah yang didukung dengan penyelesaian administrasi yang berarti kepemilikan tanah oleh pihak kedua telah memenuhi ketentuan adat sebagaimana yang disebut pada butir 2 diatas.

Dalam surat penyerahan tersebut dilengkapi dengan tanda tangan Gusti Dula sebagai pihak kedua dan Bupati Mabar pada saat itu dan Pihak pertama yang menyerahkan yakni H. Umar H. Ishaka dan H. Ramang H. Ishaka. Selain itu juga ada Kepala Desa Gorontalo pada saat itu, Aladin Nasar yang ikut tanda tangan surat penyerahan pada 25 Maret 2013. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan