oleh

KPK Tanamkan Nilai Integritas Parpol Lewat PCB

-News-160 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Sebagai pilar demokrasi, partai politik (parpol) memiliki peran mewadahi sistem perpolitikan nasional dalam seleksi kepemimpinan nasional dan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin, (15/8/2022).

Ghufron mengungkapkan, korupsi menjadi masalah yang krusial baik di mata hukum, agama dan sosial yang mengakibatkan kerugian negara yang luar biasa. Penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum memang penting, namun upaya-upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari tingkat paling kecil yaitu diri sendiri.

“Untuk itu KPK memandang perlu, alangkah beradab dan baiknya jika pemberantasan korupsi dilakukan dengan salah satu cara yaitu pencegahan. Dalam hal ini mencegah dengan cara menghindarkan seseorang dari sesuatu yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, seperti memberi pembakalan integritas seperti kegiatan PCB Terpadu ini,” kata Gufhron.

Lanjutnya, penghindaran bisa dimulai dari penanaman nilai-nilai integritas pada setiap individu dan memperbaiki sistem yang menyebabkan seseorang bisa terjerat tindak pidana korupsi. Untuk itu KPK memiliki dua kedeputian yang menangani pencegahan, yaitu Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, dan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

“Pembekalan integritas pada parpol itu harus dilakukan, karena integritas menjadi atribut penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Maka dari itu, integritas sangat dibutuhkan oleh siapa saja, tidak hanya pemimpin tetapi juga yang dipimpin, orang-orang menginginkan jaminan bahwa pemimpin dapat dipercaya jika mereka harus menjadi pengikut-pengikutnya,” jelas Ghufron.

Melalui PCB Terpadu, KPK berharap dapat terbangun integritas parpol dan meningkatnya kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bersih dan bebas dari korupsi. Karena integritas terbentuk melalui suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan.

Sebagai pilihan strategis dalam membangun politik cerdas yang berintegritas untuk parpol. Berbagai rekomendasi telah KPK berikan untuk perbaikan sistem, salah satunya melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan peningkatan dana bantuan pemerintah untuk partai politik, serta melakukan langkah konkret untuk mengedukasi Parpol tentang antikorupsi.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyampaikan, menjaga integritas diri dengan menghindari konflik kepentingan menjadi salah satu cara pencegahan korupsi. “Dengan contoh, konflik kepentingan itu bisa dalam bentuk menerima gratifikasi, penggunaan aset jabatan atau instansi, informasi rahasia, akses khusus, penilaian suatu obyek kualifikasi, dan lainnya,” kata Wawan.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi menurut Wawan perlu terus dilakukan dengan menyulut partisipasi publik. Masyarakat menjadi salah satu faktor penentu utama keberhasilan pemberantasan korupsi, karena peningkatan partisipasi publik berbanding lurus dengan semakin cepatnya bangsa ini melenyapkan korupsi.

Pada kesempatan tersebut, jajaran pengurus PPP hadir lengkap sebagai wujud komitmen bersama dalam berintegritas. Adapun peserta yang hadir dari Partai Persatuan Pembangunan diantaranya Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Wakil Ketum Umum (Waketum) PPP Zainut Tauhid dan Arsul Sani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi, dan Bendahara Umum PPP Surya Batara Kartika beserta jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan.

“Kehadiran PPP pada kegiatan PCB ini sebagai bentuk komitmen untuk membangun integritas internal partai agar menghindari praktik korupsi. Karena integritas itu sangat diperlukan pada setiap individu-individu kader PPP, dan melalui kegiatan PCB ini juga kami sangat senang dan menyambut baik untuk berpolitik yang cerdas dan berintegritas,” ucap Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. (KPK/TIM/RN)

Komentar