oleh

Mayoritas Pemilih Partai dan Presiden Tidak Tahu Harga BBM Disubsidi

-News-171 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Mayoritas pemilih partai politik dan presiden tidak mengetahui bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi di Indonesia disubsidi oleh pemerintah. Demikian hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Subsidi BBM di Mata Pemilih Partai” yang disampaikan dalam program ‘Bedah Politik Bersama Saiful Mujani’ di kanal YouTube SMRC TV pada Sabtu, 10 September 2022.

Hasil survei yang disampaikan pendiri SMRC itu menunjukkan mayoritas pemilih partai tidak tahu bahwa BBM disubsidi, kecuali pada pemilih Nasdem, yang tahu dan tidak tahu sama-sama 50 persen. Ada 58 persen massa pemilih PKB yang tidak tahu BBM disubsidi, Demokrat 59 persen, PKS 63 persen, PDIP 63 persen, PAN 66 persen, Gerindra 71 persen, Golkar 72 persen, dan PPP 79 persen.

Saiful menyatakan cukup terkejut dengan fakta bahwa mayoritas massa pemilih PKS dan PAN juga tidak tahu BBM disubsidi. Kedua partai tersebut selama ini dikenal cenderung lebih melek literasi dibanding pemilih partai lain. Sementara partai seperti PPP bisa dipahami karena basis sosial PPP memang kebanyakan di wilayah perdesaan.

Sama dengan massa pemilih partai, mayoritas pendukung calon presiden juga tidak tahu bahwa harga BBM disubsidi pemerintah. Ada 68 persen pendukung Anies yang tidak tahu BBM disubsidi, 61 persen pendukung Ganjar Pranowo, dan 69 persen pendukung Prabowo Subianto. Hanya 32 persen pendukung Anies, 39 persen pendukung Ganjar, dan 31 persen pemilih Prabowo yang tahu BBM disubsidi.

Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5–13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1220 responden. Response rate sebesar 1053 atau 86 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolak harga minyak dunia yang sudah terjadi sepanjang tahun ini.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,” kata Jokowi, dilansir kontan.co.id.

Namun, keinginan tersebut tak dapat dilanjutkan pasalnya, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat terus jika harga BBM subsidi dibiarkan.

Terlebih, subsidi energi ini lebih banyak dinikmati golongan mampu. Jokowi menyebut, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi.

“Mestinya uang negara harus di prioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit pemerintah yaitu mengalihkan subsidi bbm,” tegas Jokowi.

Maka pemerintah memutuskan harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian.

Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran diantaranya bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.
Baca Juga: Strategi Investasi: Kenaikan BBM dan IHSG.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta rupiah per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000.

“Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan bantuan untuk nelayan,” pungkas Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat, harus tepat sasaran. Dimana subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. (TIM/RN).

Komentar