oleh

Ombudsman NTT Dukung Stasiun Karantina Ikan Kupang Menuju Zona Integritas

-News-216 Dilihat

RADARNTT, Kupang – Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menerima kunjungan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang (Stasiun KIPM Kupang), Ridwan dan jajarannya di ruang kerjanya, Rabu (27/7/2022).

Mendiskusikan banyak hal seputar reformasi birokrasi dan niat KIPM Kupang mencanangkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Untuk itu, saya menyatakan kesediaan menjadi saksi pencanangan tersebut pada tanggal 10 Agustus mendatang,” kata Darius Beda Daton.

Pelaksanaan ZI, menurunya merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja. “Saya menyambut gembira tekad dan keinginan kuat tersebut dengan terus memberi dukungan agar tekad tersebut segera diwujudkan,” tegas Beda Daton.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Beda Daton menjelaskan, terdapat enam arena perubahan pelayanan publik yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Khusus pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik, kata Beda Daton, terdapat lima komponen yang wajib diimplementasikan seluruh instansi pemerintah yaitu komponen Standar Pelayanan Publik, komponen Budaya Pelayanan Prima, komponen Pengelolaan Pengaduan, komponen Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan dan komponen Pemanfataan Teknologi Informasi.

“Dalam rangka melihat kesiapan seluruh instansi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khusus pada area perubahan pelayanan publik maka tim kami siap melakukan monitoring ke seluruh instansi yang menyatakan kesiapannya,” tandasnya.

Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM tersebut, tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kata Beda Daton, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim KIPM Kupang atas upaya menuju zona integritas di lingkungan kerjanya. Perubahan belum tentu membawa perbaikan, tetapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik, segala sesuatu harus berubah. Mari kita sama-sama berubah. Tetap semangat dan teruslah melayani dengan lebih sungguh,” tandas Beda Daton. (TIM/RN)

Komentar